Digital Single ID Perkuat Akurasi Bansos

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Rabu , 10 Jun 2026 - 19:08

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) bersama Sekretaris Eksekutif DEN, Septian Hario Seto (kanan) dan Anggota DEN Chatib Basri (kiri) menyampaikan keterangan usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Merdeka,-Foto: Antara-

KORANPALPOS.COM - Pemerintah terus mempercepat transformasi digital dalam tata kelola pelayanan publik.

Salah satu langkah strategis yang kini tengah dipersiapkan adalah penerapan sistem Digital Single ID atau identitas digital tunggal yang terintegrasi dengan teknologi kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI).

Sistem ini diharapkan menjadi fondasi baru dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) yang lebih tepat sasaran, transparan, dan efisien.

BACA JUGA:Renovasi RS Demi Layanan Merata

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan implementasi awal sistem tersebut dapat dimulai pada akhir tahun 2026.

Kehadiran Digital Single ID diyakini mampu memperkuat integrasi data nasional sekaligus mengurangi potensi kesalahan maupun kebocoran anggaran dalam berbagai program bantuan pemerintah.

Menurut Luhut, selama ini salah satu tantangan utama dalam penyaluran bansos adalah akurasi data penerima manfaat.

Dengan identitas digital tunggal yang terhubung lintas kementerian dan lembaga, pemerintah akan memiliki basis data yang lebih komprehensif mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

“Digital Single ID akan membuat seluruh bantuan sosial maupun transfer tunai langsung menjadi lebih tepat sasaran. Selain itu, efisiensi anggaran yang dihasilkan juga diperkirakan cukup besar,” ujarnya dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta.

Ia menjelaskan, sistem tersebut merupakan bagian dari pengembangan Government Technology (GovTech) nasional yang saat ini telah mencapai tingkat integrasi sekitar 80 persen.

digital single id perkuat akurasi bansos                            koranpalpos.com -  pemerintah terus mempercepat transformasi digital dalam tata kelola pelayanan publik.
salah satu langkah strategis yang kini tengah dipersiapkan adalah penerapan sistem digital single id atau identitas digital tunggal yang terintegrasi dengan teknologi kecerdasan artifisial (artificial intelligence/ai).
sistem ini diharapkan menjadi fondasi baru dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) yang lebih tepat sasaran, transparan, dan efisien.
baca juga:renovasi rs demi layanan merata
baca juga:panrb perkuat transformasi lewat tambahan anggaran
ketua dewan ekonomi nasional (den), luhut binsar pandjaitan, mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan implementasi awal sistem tersebut dapat dimulai pada akhir tahun 2026.
kehadiran digital single id diyakini mampu memperkuat integrasi data nasional sekaligus mengurangi potensi kesalahan maupun kebocoran anggaran dalam berbagai program bantuan pemerintah.
menurut luhut, selama ini salah satu tantangan utama dalam penyaluran bansos adalah akurasi data penerima manfaat.
baca juga:strategi iptek menjawab ketidakpastian global
baca juga:mensesneg prasetyo hadi hormati keputusan ptdh ketua ombudsman nonaktif hery susanto
dengan identitas digital tunggal yang terhubung lintas kementerian dan lembaga, pemerintah akan memiliki basis data yang lebih komprehensif mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
“digital single id akan membuat seluruh bantuan sosial maupun transfer tunai langsung menjadi lebih tepat sasaran. selain itu, efisiensi anggaran yang dihasilkan juga diperkirakan cukup besar,” ujarnya dalam keterangan pers di istana merdeka, jakarta.
ia menjelaskan, sistem tersebut merupakan bagian dari pengembangan government technology (govtech) nasional yang saat ini telah mencapai tingkat integrasi sekitar 80 persen.
baca juga:pppk bukan beban, aset negara yang berperan strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik
baca juga:wamenkum tegaskan presiden berwenang perpanjang batas usia pensiun kapolri sesuai kebutuhan negara
integrasi data antarinstansi menjadi modal utama dalam mewujudkan sistem pemerintahan berbasis data yang mampu memberikan layanan publik secara lebih efektif.
melalui teknologi ai, pemerintah nantinya dapat melakukan pemetaan dan verifikasi data penerima bantuan secara lebih akurat.
informasi yang terkumpul akan digunakan untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh kelompok masyarakat yang berhak.
baca juga:industri inovatif kunci stabilitas rupiah
baca juga:dpr dorong uu sistem ekonomi nasional berbasis pancasila
tidak hanya itu, pemerintah juga berencana mengubah pola pemberian subsidi dari yang selama ini berorientasi pada barang menjadi berbasis penerima manfaat.
dengan pendekatan tersebut, bantuan dapat disalurkan langsung kepada masyarakat melalui mekanisme transfer tunai yang lebih terukur dan mudah dipantau.
luhut menyebut rata-rata bantuan sosial yang diterima masyarakat saat ini mencapai sekitar rp5,4 juta per orang dalam berbagai bentuk program.
baca juga:eksplorasi budaya daerah perkuat industri film nasional
baca juga:buruh sambut positif rencana penunjukan said iqbal ke kabinet prabowo
karena itu, keakuratan data menjadi faktor penting agar setiap rupiah yang dialokasikan negara benar-benar memberikan manfaat optimal.
selain mendukung program perlindungan sosial, digital single id juga diproyeksikan menjadi instrumen penting dalam pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm).
data yang terintegrasi memungkinkan pemerintah melakukan pemetaan profil pelaku usaha secara lebih detail.
baca juga:hasto soroti pelemahan rupiah dan korupsi, ajak bangsa berpegang pada trisakti bung karno
baca juga:megawati buka pameran mata hati soekarno, tekankan pentingnya seni bagi karakter generasi muda
teknologi ai nantinya dapat memberikan penilaian atau skor terhadap pelaku umkm berdasarkan rekam data usaha yang dimiliki.
hasil penilaian tersebut dapat menjadi dasar dalam menentukan akses pembiayaan, bantuan modal, hingga program pendampingan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelaku usaha.
dengan jumlah penduduk indonesia yang mendekati 300 juta jiwa, penerapan sistem identitas digital terintegrasi dinilai menjadi langkah besar menuju pemerintahan modern berbasis data.
baca juga:prabowo motivasi siswa sekolah rakyat agar tangguh hadapi ejekan
baca juga:survei poltracking: kepuasan publik 72,2 persen jadi modal pemerintah prabowo-gibran jaga stabilitas ekonomi 
pemerintah optimistis seluruh proses, mulai dari pengumpulan data, pelaksanaan program, hingga evaluasi kebijakan dapat dipantau secara real time sehingga meningkatkan transparansi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik.
luhut menegaskan, pengembangan sistem digital single id dilakukan oleh talenta-talenta dalam negeri.
hal ini menjadi bukti bahwa transformasi digital nasional tidak hanya memperkuat pelayanan publik, tetapi juga mendorong kemampuan sumber daya manusia indonesia dalam membangun teknologi strategis untuk masa depan. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 11 Juni 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan