Jangan Rugikan Sektor Pendidikan

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Rabu , 13 Mar 2024 - 21:48

Kegiatan Simulasi program makan siang gratis di salah satu sekolah yang dilaksanakan pemerintah pusat beberapa waktu lalu-Foto: Istimewa-

Madi Apriadi menegaskan bahwa penambahan anggaran BOS untuk program ini dapat menjadi solusi yang lebih bijaksana daripada mengambil dana dari anggaran pendidikan yang sudah ada.

"Pemerintah harus memastikan bahwa skema ini tidak merugikan sektor pendidikan, dan hanya mengalokasikan dana tambahan khusus untuk mendukung makan siang gratis. Dengan cara ini, tujuan pendidikan bangsa kita tetap tercapai tanpa terkendala," tutupnya.

Terpisah, Rizky, salah seorang wali murid di Kota Palembang ikut menyoroti pentingnya fokus pada biaya sekolah gratis daripada makan siang gratis.

"Lebih baik adakan banyak sekolah gratis dari SD hingga SMA tanpa ada uang komite dan lainnya. Orang tua bisa kok beli makan untuk anaknya sendiri jika biaya sekolah tidak memberatkan," tegas Rizky, memberikan pandangan bahwa prioritas utama seharusnya adalah pendidikan yang terjangkau.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Yulia, yang mengkhawatirkan konsekuensi dari pengambilan dana BOS untuk program makan siang gratis.

"Dana BOS seharusnya digunakan untuk uang buku dan pembangunan sekolah. Jika dipangkas untuk makan gratis, pasti salah satu fasilitas itu akan dihapus dan dibebankan ke orang tua," ungkap Yulia.

Yulia juga menyoroti kemungkinan adanya biaya tambahan lain yang sebelumnya ditanggung oleh dana BOS.

"Kita tidak ingin ada beban tambahan untuk orang tua, terutama dalam hal pendidikan anak-anak kita. Seharusnya ada solusi lain yang tidak merugikan sektor pendidikan," tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menyatakan bahwa itu hanya sebatas isu yang mencuat.

Pasalnya, pemerintah sendiri belum menetapkan alokasi anggaran apa pun untuk kebutuhan 2025.

“Itu saya kira wacana yang mungkin muncul saja, bukan dari keputusan pemerintah yang sudah menetapkan ini,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Wapres menjelaskan bahwa Presiden memang telah memberikan arahan agar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 mengakomodir kebutuhan pemerintahan yang baru“Kan anggaran 2025 itu yang menggunakan pemerintah yang akan datang.

Meskipun periode tahun tersebut adalah pemerintahan yang baru, namun penetapannya oleh pemerintah yang sekarang,” sebutnya.

jangan rugikan sektor pendidikan                                palembang – wacana penggunaan dana bantuan operasional sekolah (bos) bagi pembiayaan program makan siang gratis saat ini tengah menuai pro dan kontra.
seperti diketahui, program ini diusung oleh pasangan prabowo-gibran dalam kampanye politiknya pada pemilu calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) tahun ini.
terkait wacana ini akademisi, madi apriadi menegaskan, bahwa pendekatan ini (penggunaan dana bos untuk program makan siang gratis, red)  dapat diterapkan dengan memperhatikan mekanismenya.
menurutnya, asalkan mekanismenya hanya bersifat pinjaman atau dana talangan, tanpa merugikan anggaran pendidikan, hal tersebut dapat dianggap sebagai langkah positif.
baca juga:karaoke boleh beroperasi selama ramadan, spa dan panti pijat wajib tutup ! 
baca juga:muhammadiyah lebih dulu tetapkan awal puasa dan lebaran dibandingkan nu: mengapa terjadi?
"jika kita membahas penggunaan dana bos untuk mendukung program makan siang gratis, sebaiknya mempertimbangkan mekanismenya dengan cermat. pinjam-meminjam dana sebagai dana talangan bisa menjadi solusi, asalkan tidak merugikan anggaran pendidikan yang sudah ada," ungkap madi apriadi, rabu, 13 maret 2024.
madi apriadi menekankan bahwa pengambilan dana untuk program makan siang tidak boleh merusak integritas dan kualitas pendidikan.
"proses pembelajaran di sekolah harus tetap berjalan tanpa terganggu oleh kebijakan ini. penting untuk memastikan bahwa dana yang dipinjam hanya bersifat sementara dan tidak menyebabkan pengurangan dana pendidikan yang sebenarnya," tambahnya.
dalam konteks ini, madi apriadi menyoroti potensi pemanfaatan skema bos afirmatif atau bos spesifik sebagai alternatif mekanisme pembiayaan.
baca juga:kapal pesiar terbakar perairan barat pulau pamagaran : begini kondisi penumpang ! 
baca juga:peringatan dini bmkg : hujan lebat mengancam sejumlah daerah di indonesia, palembang ? 
menurutnya, penggunaan skema ini akan memudahkan pemerintah dalam pengawasan dan pengelolaan dana.
"menggunakan skema bos afirmatif atau bos spesifik adalah opsi yang dapat diawasi dengan baik oleh pemerintah. diantara keduanya, skema dana bos spesifik mungkin lebih memungkinkan untuk menangani kebutuhan program makan siang gratis. namun, perlu diingat bahwa ini berarti pemerintah harus menambah anggaran bos yang ada saat ini," paparnya.
madi apriadi menegaskan bahwa penambahan anggaran bos untuk program ini dapat menjadi solusi yang lebih bijaksana daripada mengambil dana dari anggaran pendidikan yang sudah ada.
"pemerintah harus memastikan bahwa skema ini tidak merugikan sektor pendidikan, dan hanya mengalokasikan dana tambahan khusus untuk mendukung makan siang gratis. dengan cara ini, tujuan pendidikan bangsa kita tetap tercapai tanpa terkendala," tutupnya.
baca juga: daftar 10 kota di dunia dengan kualitas udara terburuk : jakarta nomor berapa ? 
 
terpisah, rizky, salah seorang wali murid di kota palembang ikut menyoroti pentingnya fokus pada biaya sekolah gratis daripada makan siang gratis.
"lebih baik adakan banyak sekolah gratis dari sd hingga sma tanpa ada uang komite dan lainnya. orang tua bisa kok beli makan untuk anaknya sendiri jika biaya sekolah tidak memberatkan," tegas rizky, memberikan pandangan bahwa prioritas utama seharusnya adalah pendidikan yang terjangkau.
pendapat serupa juga disampaikan oleh yulia, yang mengkhawatirkan konsekuensi dari pengambilan dana bos untuk program makan siang gratis.
"dana bos seharusnya digunakan untuk uang buku dan pembangunan sekolah. jika dipangkas untuk makan gratis, pasti salah satu fasilitas itu akan dihapus dan dibebankan ke orang tua," ungkap yulia.
yulia juga menyoroti kemungkinan adanya biaya tambahan lain yang sebelumnya ditanggung oleh dana bos.
"kita tidak ingin ada beban tambahan untuk orang tua, terutama dalam hal pendidikan anak-anak kita. seharusnya ada solusi lain yang tidak merugikan sektor pendidikan," tambahnya.
sebelumnya, wakil presiden (wapres) k.h. ma’ruf amin menyatakan bahwa itu hanya sebatas isu yang mencuat.
pasalnya, pemerintah sendiri belum menetapkan alokasi anggaran apa pun untuk kebutuhan 2025.
“itu saya kira wacana yang mungkin muncul saja, bukan dari keputusan pemerintah yang sudah menetapkan ini,” ungkapnya.
lebih lanjut, wapres menjelaskan bahwa presiden memang telah memberikan arahan agar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (rapbn) 2025 mengakomodir kebutuhan pemerintahan yang baru“kan anggaran 2025 itu yang menggunakan pemerintah yang akan datang.
meskipun periode tahun tersebut adalah pemerintahan yang baru, namun penetapannya oleh pemerintah yang sekarang,” sebutnya.
wapres menekankan pembahasan rapbn 2025 itu belum sampai ke tahap pengalokasian anggaran program per program secara mendetail, apalagi menetapkan secara khusus pembiayaan makan siang gratis dari dana bos.
“belum spesifik masuk seperti makan siang atau apa. itu belum, apalagi sampai pada dananya dari mana, itu belum,” tuturnya.
“istilahnya bahwa perlu diantisipasi secara umum saja. jadi, saya kira belum ada hal-hal yang pasti seperti itu,” pungkas wapres.
sementara itu, dpr ri menolak secara tegas wacana pengalihan dana bantuan operasional sekolah (bos) untuk mendukung program makan siang gratis. 
wakil ketua komisi x dpr ri, abdul fikri faqih, dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah harus mematuhi peraturan anggaran pendidikan yang telah diatur.
“demi program ambisius, jangan korbankan pendidikan kita!” ucap fikri.   
dana bos merupakan pelaksanaan ketentuan pasal 34 uu no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (uu sisdiknas).
aturan tersebut mewajibkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjamin pelaksanaan kewajiban belajar minimal pada tingkat pendidikan dasar tanpa dikenakan biaya.
“jadi, janganbebankan bos untuk program yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan. silahkan pakai anggaran lain,” serunya. ***