Pilkada 2024 : Tetap di Bulan November Sesuai Putusan MK !

Reporter: Popa Delta |

Editor: Robiansyah |

Sabtu , 02 Mar 2024 - 13:39

Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini.-FOTO : ANTARA-

Titi Anggraini menegaskan bahwa perubahan jadwal pelaksanaan Pilkada dapat mengancam konstitusionalitas proses tersebut.

Hal ini menggarisbawahi pentingnya menjaga stabilitas dan konsistensi dalam proses demokratisasi di tingkat lokal.

Selain itu, putusan MK juga menekankan perlunya KPU mempersyaratkan calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi.

Langkah ini bertujuan untuk menjaga integritas dan independensi lembaga legislatif serta menghindari potensi konflik kepentingan yang dapat mengganggu integritas Pilkada.

Dengan demikian, putusan MK dalam perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024 memiliki implikasi yang luas terhadap pelaksanaan Pilkada tahun 2024.

Peran KPU dan berbagai pihak terkait diharapkan untuk memastikan bahwa proses Pilkada dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjaga integritas serta konstitusionalitas proses tersebut.(ant)

pilkada 2024 : tetap di bulan november sesuai putusan mk !                            palembang - mahkamah konstitusi (mk) telah menegaskan dua substansi penting dalam putusan perkara nomor 12/puu-xxii/2024 yang berdampak signifikan pada jalannya pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2024.
menurut anggota dewan pembina perludem, titi anggraini, mk menekankan bahwa pilkada serentak tetap harus dilaksanakan pada bulan november 2024 sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
dalam konteks ini, putusan mk merupakan respons terhadap permohonan uji materi undang-undang pilkada, khususnya terhadap uud nri tahun 1945.
baca juga:putusan mk : ambang batas parlemen 4 persen pada pemilu 2024 tetap konstitusional
baca juga:daftar partai politik yang dipastikan gagal lolos ke parlemen : ini saran pakar politik sumsel !
permohonan uji materi diajukan oleh ahmad al farizy dan nur fauzi ramadhan, yang merupakan mahasiswa dari universitas indonesia.
meskipun permohonan tersebut ditolak, mk memberikan penegasan mengenai pentingnya menjaga jadwal pelaksanaan pilkada sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
titi anggraini menyoroti bahwa mk menekankan pentingnya tahapan penyelenggaraan pilkada yang telah ditetapkan, yang membawa implikasi terhadap keserentakan pilkada secara nasional.
baca juga:rindukan kepemimpinan rh, warga dukung dr emasrissa maju di pilkada prabumulih
baca juga:golkar sumsel dukung teddy maju di pilkada oku 2024
hal ini tercermin dalam pasal 201 ayat (8) uu pilkada yang menegaskan bahwa pemungutan suara pilkada serentak nasional di seluruh wilayah nkri dilaksanakan pada bulan november 2024.
dengan demikian, konsistensi dalam menjalankan jadwal pilkada menjadi krusial untuk menghindari tumpang-tindih dengan tahapan pemilu 2024 yang masih berlangsung.
perlindungan terhadap konstitusionalitas penyelenggaraan pilkada juga menjadi fokus mk.
baca juga:profil singkat calon legislatif terpilih di lubuklinggau : siapa yang berpotensi memimpin dprd lubuklinggau ?
baca juga:mahfud sebut hak angket tak bisa ubah hasil pemilu
titi anggraini menegaskan bahwa perubahan jadwal pelaksanaan pilkada dapat mengancam konstitusionalitas proses tersebut.
hal ini menggarisbawahi pentingnya menjaga stabilitas dan konsistensi dalam proses demokratisasi di tingkat lokal.
selain itu, putusan mk juga menekankan perlunya kpu mempersyaratkan calon anggota dpr, anggota dpd, dan anggota dprd terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi.
baca juga:bawaslu : kpu tak lakukan psu sesuai rekomendasi
baca juga:ketua kpu dsidang kode etik terkait kebocoran dpt pemilu 2024
langkah ini bertujuan untuk menjaga integritas dan independensi lembaga legislatif serta menghindari potensi konflik kepentingan yang dapat mengganggu integritas pilkada.
dengan demikian, putusan mk dalam perkara nomor 12/puu-xxii/2024 memiliki implikasi yang luas terhadap pelaksanaan pilkada tahun 2024.
peran kpu dan berbagai pihak terkait diharapkan untuk memastikan bahwa proses pilkada dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjaga integritas serta konstitusionalitas proses tersebut.(ant)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 5 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan