Parpol Tak Lolos Parlemen : Bentuk Partai Lokal atau Melebur Saja !

Reporter: Popa Delta |

Editor: Dahlia |

Jumat , 01 Mar 2024 - 21:29

Aktifitas pemungutan suara Pemilu 2024 dan Gedung MPR DPR RI di Senayan Jakarta- Foto: Antara-

Lebih lanjut, Bagindo menjelaskan bahwa pendirian sebuah partai politik tidak hanya bergantung pada popularitas tokoh sentral saja.

Diperlukan juga kekuatan finansial, kesatuan dalam organisasi, kemampuan untuk memobilisasi seluruh kader agar berjuang dengan maksimal untuk memperbesar partai, dan sejumlah kemampuan lainnya..

Bagindo juga memberikan saran kepada partai-partai yang gagal masuk parlemen untuk lebih realistis dengan tidak memaksakan diri menjadi partai nasional.

Sebaiknya, partai-partai yang tidak lolos ini segera mengambil langkah konkrit agar tetap dapat berkecimpung dalam dunia politik.

Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan membentuk partai lokal. Contohnya, di Aceh, banyak partai lokal yang masih eksis," jelasnya.

Selain itu, Bagindo juga menyarankan langkah lain yang dianggap cukup baik, yaitu dengan melebur ke dalam partai lain yang memiliki ideologi serupa.

Misalnya, Partai Umat dapat melebur ke dalam PKS, dan partai-partai nasionalis dapat melebur ke dalam partai yang memiliki ideologi yang serupa.

"Dengan langkah ini, kader terbaik dari partai-partai yang melebur berpeluang untuk menduduki kursi di parlemen pada pemilihan umum mendatang," tambahnya.

Bagindo Togar Butar Butar berharap agar partai politik yang terkena dampak hasil pemilu ini dapat segera mengambil langkah-langkah yang tepat untuk tetap relevan dalam dinamika politik Indonesia.

Sebelumnya, di tengah perkembangan ini, Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini menghapus ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Namun, MK menegaskan bahwa ketentuan ini masih berlaku untuk Pemilu 2024 berdasarkan Pasal 414 ayat 1.

Keputusan MK ini menuai beragam tanggapan. Para hakim konstitusi sepakat bahwa ambang batas parlemen tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan keadilan pemilu, serta dinilai melanggar kepastian hukum yang dijamin konstitusi.

Terpisah, Ketua Majelis PPP, Muhammad Romahurmuziy, menyatakan ada peluang bahwa keputusan MK untuk menghapus ambang batas parlemen tersebut dapat berlaku prospektif, mulai dari saat diputuskan.

parpol tak lolos parlemen : bentuk partai lokal atau melebur saja !                               palembang – perhitungan real count suara pileg 2024 komisi pemilihan umum (kpu) hingga kini masih terus berlangsung.
namun begitu, dari hasil real count, nampaknya sudah terlihat partai-partai yang bakal tidak lolos ke senayan atau parlemen threshold (ambang batas parlemen).
dari hasil rilis sementara real count kpu di website pemilu2024.kpu.go.id, jumat, 1 maret sejumlah partai khususnya partai baru sulit untuk lolos parlemen threshold.
partai-partai itu yakni partai solidaritas indonesia (psi) dengan perolehan 3 persen, partai gelora dengan 1,35 persen, dan partai perindo dengan 1,26 persen.
baca juga:ketua kpu oku dilaporkan atas dugaan pelanggaran pemilu 2024
baca juga:ini dia daftar caleg yang duduk di kursi dprd lubuklinggau 
sedangkan lima partai politik lainnya mencatatkan perolehan suara di bawah 1 persen, termasuk partai hanura dengan 0,73 persen, partai buruh dengan 0,59 persen, partai ummat dengan 0,42 persen, partai bulan bintang (pbb) dengan 0,33 persen, dan partai garda dengan 0,29 persen.
yang paling mengejutkan adalah perolehan suara partai persatuan pembangunan (ppp) mengalami penurunan signifikan, hanya mencatatkan 3,97 persen suara.
meskipun demikian, data yang masuk ke kpu saat ini masih kurang 34,33 persen.
ada harapan bagi ppp dan beberapa partai lainnya untuk meningkatkan suaranya, namun semua akan ditentukan pada 20 maret mendatang, yang memberikan waktu 19 hari lagi.
baca juga:kpu lubuklinggau optimis rekapitulasi suara tuntas 1 x 24 jam
baca juga:kpu kota prabumulih segera tetapkan caleg terpilih
menyikapi kondisi tersebut, pengamat sosial dan politik sumsel, drs. bagindo togar butar butar mengatakan, bahwa hasil pemilu ini harus menjadi bahan evaluasi yang berharga bagi partai-partai yang berhasil melewati ambang batas parlemen, sekaligus bagi yang tidak berhasil.
"hasil pemilu ini harus dijadikan sebagai pembelajaran yang berharga. hal ini juga menegaskan bahwa membentuk partai politik yang besar dan kuat bukanlah perkara yang mudah," ujar bagindo, jumat, 1 maret.
lebih lanjut, bagindo menjelaskan bahwa pendirian sebuah partai politik tidak hanya bergantung pada popularitas tokoh sentral saja.
diperlukan juga kekuatan finansial, kesatuan dalam organisasi, kemampuan untuk memobilisasi seluruh kader agar berjuang dengan maksimal untuk memperbesar partai, dan sejumlah kemampuan lainnya..
baca juga:waspadai benjolan di depan telinga 
baca juga:pks prabumulih diprediksi raih 4 kursi dewan
bagindo juga memberikan saran kepada partai-partai yang gagal masuk parlemen untuk lebih realistis dengan tidak memaksakan diri menjadi partai nasional.
sebaiknya, partai-partai yang tidak lolos ini segera mengambil langkah konkrit agar tetap dapat berkecimpung dalam dunia politik.
salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan membentuk partai lokal. contohnya, di aceh, banyak partai lokal yang masih eksis," jelasnya.
selain itu, bagindo juga menyarankan langkah lain yang dianggap cukup baik, yaitu dengan melebur ke dalam partai lain yang memiliki ideologi serupa.
misalnya, partai umat dapat melebur ke dalam pks, dan partai-partai nasionalis dapat melebur ke dalam partai yang memiliki ideologi yang serupa.
"dengan langkah ini, kader terbaik dari partai-partai yang melebur berpeluang untuk menduduki kursi di parlemen pada pemilihan umum mendatang," tambahnya.
bagindo togar butar butar berharap agar partai politik yang terkena dampak hasil pemilu ini dapat segera mengambil langkah-langkah yang tepat untuk tetap relevan dalam dinamika politik indonesia.
sebelumnya, di tengah perkembangan ini, mahkamah konstitusi (mk) baru-baru ini menghapus ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen yang diatur dalam uu nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.
namun, mk menegaskan bahwa ketentuan ini masih berlaku untuk pemilu 2024 berdasarkan pasal 414 ayat 1.
keputusan mk ini menuai beragam tanggapan. para hakim konstitusi sepakat bahwa ambang batas parlemen tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan keadilan pemilu, serta dinilai melanggar kepastian hukum yang dijamin konstitusi.
terpisah, ketua majelis ppp, muhammad romahurmuziy, menyatakan ada peluang bahwa keputusan mk untuk menghapus ambang batas parlemen tersebut dapat berlaku prospektif, mulai dari saat diputuskan.
hal ini berpotensi memberikan dampak positif bagi partai politik kecil dan calon legislatifnya.
“tahapan penghitungan belum berjalan sesuai dengan ketentuan ambang batas parlemen ini,” ujarnya.
jika penghapusan ambang batas parlemen 4 persen diterapkan saat ini, ini akan menjadi kabar gembira bagi partai-partai kecil, termasuk psi yang dipimpin oleh ketua umum kaesang pangarep, yang berpotensi meloloskan partainya ke senayan.
saat ini, kpu belum mengumumkan hasil resmi pemilu 2024.
seperti halnya saat revisi syarat usia calon presiden/wakil presiden, perubahan ini dapat dijalankan karena kpu belum mengumumkan calon presiden/wakil presiden.
pelaku politik dan masyarakat menantikan perkembangan selanjutnya menjelang pengumuman resmi hasil pemilu pada tanggal 20 maret mendatang. 
pasca-pemilihan umum (pemilu) yang baru saja berlangsung, hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum (kpu) menunjukkan bahwa sejumlah partai politik menghadapi ancaman untuk tidak lolos ke parlemen.
di antara partai-partai tersebut adalah partai hanura, pbb, perindo, psi, gelora, partai buruh, partai umat, dan beberapa lainnya. ***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 2 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan