Bisa Timbulkan Polemik Tupoksi

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Rabu , 28 Feb 2024 - 21:13

Gedung Kementerian Agama RI. Insert ilustrasi pernikahan-Foto: Disway-

"Saat KUA menjadi tempat pernikahan semua agama, seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, perlu diperhatikan bahwa setiap agama memiliki keunikan dan kekhasannya. Oleh karena itu, penting untuk memiliki petugas yang profesional dan memahami aturan agama masing-masing," tambahnya.

Meskipun KUA menjadi tempat sentral untuk pernikahan semua agama, Madi Apriadi berharap agar pemerintah tetap memperhatikan keberagaman dan kekhususan setiap agama.

Dia menegaskan bahwa para petugas yang mengurusi administrasi pernikahan di KUA harus memiliki pemahaman yang mendalam terhadap agama yang mereka layani.

"Semoga kita semua bijak dalam menanggapi isu dan permasalahan bangsa ini, sehingga kebijakan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pemeluk agama di Indonesia," ujarnya.

Terpisah, Ketua MUI Ogan Ilir (OI), Nurhasan mengatakan bahwa kebijakan Kemenag yang menjadikan KUA sebagai pencatat untuk pernikahan semua agama tidak hanya Islam, itu persoalan pelayanan publik tidak menyentuh pada persoalan agama.

Oleh karenanya menurut dia hal itu tidak ada masalah, boleh-boleh saja.

"Karena sesuai dengan nama KUA kantor Urusan Agama artinya Semua Agama oke," katanya kepada Palpos.

Rabu, 28 Februari 2024.

Dengan demikian yang berada di tingkat Kecamatan tetap regulasi terkait dengan hal tersebut harus diselaraskan serta ketersediaan petugas perlu dipikirkan.

"Apalagi pertimbangan mayoritas dan minoritas pemeluk agama pada tempat-tempat tertentu," ungkap Nurhasan.

Sementara Ketua MUI Kota Lubuklinggau, KH Syaiful Hadi, ketika dihubungi Palpos, menyatakan bahwa soal pernikahan kemungkinan tentu ada yang membidangi masing-masing.

"Di pusat (Jakarta) kemungkinan ada bidangnya masing-masing, yang agama Islam dibidangi agama Islam, Hindu dibidangi oleh mereka yang beragama Hindu begitupun dengan agama lain," ungkap Ketua MUI yang akrab disapa Aba haji ini.

Dia menambahkan, selama urusan pernikahan itu diurus orang yang sesuai dengan agamanya tentu tidak menjadi persoalan dan disitulah letak toleransi umat beragama.

bisa timbulkan polemik tupoksi                             palembang – pemrintah melalui menteri agama (menag) yaqut cholil qoumas akan membuat kebijakan yakni transformasi.
dimana  kantor urusan agama (kua) menjadi pusat layanan keagamaan lintas agama. 
pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat kerja direktorat jenderal bimbingan masyarakat (bimas) islam yang bertajuk "transformasi layanan dan bimbingan keagamaan islam sebagai fondasi pembangunan nasional yang berkelanjutan", belum lama ini.
menag yaqut menjelaskan bahwa kua tidak hanya akan melayani umat islam, tetapi juga akan menjadi tempat pencatatan pernikahan bagi semua agama.
baca juga:prabowo resmi terima kenaikan pangkat dari presiden jokowi 
baca juga:gunung semeru muntahkan kolom abu setinggi 900 meter : potensi bahaya erupsi
"kua bisa digunakan untuk tempat pernikahan semua agama," ujar menag yaqut.
dengan langkah ini, diharapkan data pernikahan dan perceraian dari berbagai agama dapat terintegrasi dengan baik.
kebijakan menag tersebut ditanggapi sejumlah pihak yang salah satunya dari akademisi di uin raden fattah palembang, madi apriadi.
menurutnya, langkah ini seharusnya disambut baik, namun perlu dilakukan pembicaraan dengan representasi dari berbagai agama sebelum pelaksanaan.
baca juga:simak! inilah jadwal dan tahapan pilkada 2024
baca juga:ingat ! harga bbm nonsubsidi naik per 1 maret 2024
"mengurusi dan mengakomodir kepentingan semua agama di indonesia memang sudah menjadi tugas kemenag. namun, perlu dipahami bahwa setiap agama memiliki aturan masing-masing terkait pernikahan dan pencatatan," ungkap madi apriadi.
dia menekankan pentingnya adanya kamar-kamar khusus untuk setiap agama di kua.
hal ini disebabkan karena urusan pernikahan dalam agama tertentu sebaiknya diurus oleh individu yang memahami aturan dan seagama dengan pemeluk agama tersebut.
"saat kua menjadi tempat pernikahan semua agama, seperti islam, kristen, katolik, hindu, buddha, dan khonghucu, perlu diperhatikan bahwa setiap agama memiliki keunikan dan kekhasannya. oleh karena itu, penting untuk memiliki petugas yang profesional dan memahami aturan agama masing-masing," tambahnya.
baca juga:mahfud: pengajuan hak angket dpr untuk pemilu sangat boleh 
baca juga:wacana hak angket menunggu sikap partai politik 
meskipun kua menjadi tempat sentral untuk pernikahan semua agama, madi apriadi berharap agar pemerintah tetap memperhatikan keberagaman dan kekhususan setiap agama.
dia menegaskan bahwa para petugas yang mengurusi administrasi pernikahan di kua harus memiliki pemahaman yang mendalam terhadap agama yang mereka layani.
"semoga kita semua bijak dalam menanggapi isu dan permasalahan bangsa ini, sehingga kebijakan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pemeluk agama di indonesia," ujarnya. 
terpisah, ketua mui ogan ilir (oi), nurhasan mengatakan bahwa kebijakan kemenag yang menjadikan kua sebagai pencatat untuk pernikahan semua agama tidak hanya islam, itu persoalan pelayanan publik tidak menyentuh pada persoalan agama.
oleh karenanya menurut dia hal itu tidak ada masalah, boleh-boleh saja.
"karena sesuai dengan nama kua kantor urusan agama artinya semua agama oke," katanya kepada palpos.
rabu, 28 februari 2024.
dengan demikian yang berada di tingkat kecamatan tetap regulasi terkait dengan hal tersebut harus diselaraskan serta ketersediaan petugas perlu dipikirkan. 
"apalagi pertimbangan mayoritas dan  minoritas pemeluk agama pada tempat-tempat tertentu," ungkap nurhasan.
sementara ketua mui kota lubuklinggau, kh syaiful hadi, ketika dihubungi palpos, menyatakan bahwa soal pernikahan kemungkinan tentu ada yang membidangi masing-masing. 
"di pusat (jakarta) kemungkinan ada bidangnya masing-masing, yang agama islam dibidangi agama islam, hindu dibidangi oleh mereka yang beragama hindu begitupun dengan agama lain," ungkap ketua mui yang akrab disapa aba haji ini. 
dia menambahkan, selama urusan pernikahan itu diurus orang yang sesuai dengan agamanya tentu tidak menjadi persoalan dan disitulah letak toleransi umat beragama.
"tetapi tidak elok jika kita mencampuri pernikahan dan urusan agama lain," ujar aba haji.  menurut aba haji, pernikahan merupakan hubungan suami istri dan anak. 
"artinya bagi kita hubungan suami istri yang tidak menikah secara islam tidak halal, untuk menghalalkannya orang yang menikahkan itu juga harus islam," tegasnya.
lantas lanjut aba haji, seberapa urgensinya, hingga urusan pencatatan pernikahan agama lain juga harus diambil alih oleh kua?.  sebab menurutnya yang selama ini sudah berjalan sudah sangat baik. 
mereka yang non muslim lanjutnya, mencatat pernikahannya melalui pengadilan dan jika memang sudah sangat urgent, mungkin di kota-kota besar tidak ada kendala, tetapi di beberapa daerah seperti contohnya di kota lubuklinggau,  berapa banyak pemeluk agama lain yang bekerja di kemenag
karena di lubuklinggau sendiri kata aba haji, yang memeluk agama hindu hanya sekitar 30 orang. 
sample data itu diambil lanjur aba haji saat dirinya menjadi ketua fkub sebelum menjabat ketua mui lubuklinggau.
"yang menjadi pertanyaan ada berapa banyak mereka yang memeluk agama hindu yang bekerja di kemenag lubuklinggau,” ujarnya penuh tanya. 
kalau untuk melayani mereka yang hanya berjumlah puluhan ini masih kata aba haji, kemenag harus memindahkan pegawai dari pusat ke kota lubuklinggau, berapa besar biaya yang harus dikeluarkan oleh negara.
"kalau ada kepala bidang tentu ada juga stafnya untuk melayani catatan pernikahan sedikit orang ini, bisa-bisa pegawai kemenagnya lebih besar gajinya dari pada pelayanan yang diberikan," jelasnya.
sedangkan jika catatan pernikahan saja semua sudah diambil alih oleh kemenag katanya, nanti urusan warisan juga akan kembali ke kemenag.
"lantas pengadilan agama dan pengadilan negeri gak ngurus itu lagi semua kemenag yang urus, terus apa lagi yang mau diurus oleh kemenag semuanya diurus yang lain artinya gak perlu ngurus apa-apa lagi," kata aba haji sambil tertawa kecil. 
dengan ulasan tersebut, aba haji menegaskan, ada baiknya urusan catatan pernikahan biarkan berjalan sesuai dengan yang sudah ada.
hal itu penting agar tidak menimbulkan polemik. soal toleransi umat beragama, ditegaskan ketua mui lubuklinggau ini, masyarakat indonesia sangatlah toleransi dan itu tidak perlu diragukan lagi. 
sebelumnya, menteri agama (menag) yaqut cholil qoumas   berharap bahwa aula-aula di kua dapat digunakan sebagai tempat ibadah sementara bagi umat non-muslim yang mengalami kesulitan mendirikan rumah ibadah sendiri karena faktor ekonomi, sosial, dan lain-lain. 
menag yaqut menekankan pentingnya mendukung saudara-saudari non-muslim untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya.
"sekarang ini jika kita melihat saudara-saudari kita yang non-muslim, mereka ini mencatat pernikahannya di pencatatan sipil. padahal, itu seharusnya menjadi urusan kementerian agama," tambahnya.
direktur jenderal bimas islam, kamaruddin amin, juga menegaskan bahwa pada tahun 2024, kua akan diluncurkan sebagai pusat layanan keagamaan lintas agama.
"tahun ini pula segera kami launching kua sebagai pusat layanan keagamaan lintas fungsi dan lintas agama," kata dirjen bimas islam.
langkah ini diharapkan dapat memperkuat kerukunan antarumat beragama, mengintegrasikan data keagamaan, dan memberikan dukungan bagi semua warga negara indonesia untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing.
transformasi kua sebagai pusat layanan keagamaan lintas agama merupakan langkah positif dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif. ***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 29 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan