Revisi UU Pilkada Ditunda

revisi uu pilkada ditunda jakarta - ketua dpr ri, puan maharani, menegaskan bahwa pembahasan revisi undang-undang pemilihan kepala daerah (uu pilkada) belum menjadi agenda prioritas, mengingat pelaksanaan pemilihan kepala daerah masih relatif jauh. saat ini, perhatian dpr lebih terfokus pada persiapan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) yang jadwalnya lebih dekat. “pileg dan pilpres-nya saja belum berlangsung,” ujar puan usai memimpin rapat paripurna di kompleks parlemen, jakarta, selasa. pernyataan ini menekankan bahwa revisi uu pilkada bukanlah isu mendesak dalam kalender legislatif saat ini. baca juga:bawaslu dan umi teken mou perkuat pendidikan politik dan demokrasi mahasiswa baca juga:indonesia pimpin dewan ham pbb puan menambahkan bahwa saat ini dpr baru memasuki fase pembukaan masa sidang, sehingga semua agenda legislasi akan dipantau secara bertahap. ia mengaku akan meninjau situasi politik secara menyeluruh terlebih dahulu, terutama melalui komisi terkait, sebelum memutuskan kapan revisi uu pilkada dapat dibahas. selain itu, ketua dpr juga menegaskan pentingnya komunikasi antarpartai politik. menurutnya, partainya selalu membuka dialog dengan partai lain, tanpa menutup peluang koordinasi apapun. baca juga:indonesia jalin kerja sama pertahanan bosnia baca juga:inpres diskresi diminta percepat pemulihan aceh “jadi tidak pernah ada komunikasi yang tertutup. selalu terbuka untuk berkomunikasi,” tegasnya. pernyataan ini sekaligus menegaskan pendekatan inklusif pdip dalam menghadapi dinamika politik di parlemen. sebelumnya, wacana mengenai perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah sempat muncul, di mana beberapa pihak mengusulkan agar kepala daerah, dari tingkat gubernur hingga bupati/wali kota, dipilih langsung oleh dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) setempat. partai gerindra menjadi salah satu yang menyatakan dukungannya terhadap opsi ini. sekretaris jenderal dpp partai gerindra, sugiono, menyebut bahwa pemilihan kepala daerah oleh dprd layak dipertimbangkan sebagai alternatif. baca juga:susu tak boleh gantikan makan utama anak, ini penjelasan ahli gizi baca juga:kader muda pdip nilai wacana pilkada dprd seperti poco-poco “gerindra berada dalam posisi mendukung upaya atau rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh dprd, baik di tingkat bupati, wali kota, maupun gubernur,” kata sugiono melalui keterangan tertulis yang diterima di jakarta, senin (29/12). meski demikian, puan menegaskan bahwa semua usulan tersebut masih sebatas wacana, dan dpr akan tetap mengutamakan tahapan politik yang sudah dijadwalkan, yakni pileg dan pilpres. fokus ini menurutnya penting agar proses demokrasi berjalan lancar tanpa mengabaikan tahapan-tahapan penting lainnya. baca juga:dpr ingatkan peran tni jaga demokrasi baca juga:dpr ri targetkan pemulihan daerah sebelum ramadhan dengan situasi ini, wacana revisi uu pilkada dipastikan masih menunggu momentum yang tepat, sambil tetap menjaga komunikasi lintas partai agar semua pihak mendapat ruang untuk menyampaikan pandangannya secara terbuka. (ant)

Tag

• # agenda prioritas
• # revisi uu pilkada ditunda
• # ketua dpr ri
• # pileg
• # pilpres
• # puan maharani
• # pilkada

Share

• 
• 
• 
• 
•