Wacana Hak Angket Menunggu Sikap Partai Politik

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Minggu , 25 Feb 2024 - 21:26

Ilustrasi pencoblosan pemungutan suara pemilu 2024-Foto: Istimewa-

wacana hak angket menunggu sikap partai politik                             palembang – wacana hak angket dpr ri terkait dugaan kecurangan pilpres 2024 terus bergulir.
perkembangan atas wacana ini hingga kini masih terus ditunggu semua pihak. 
bahkan  calon presiden nomor urut 3, ganjar pranowo, kembali menegaskan, dukungannya terhadap wacana hak angket terkait dugaan kecurangan dalam pemilu 2024. 
mantan gubernur jawa tengah tersebut menilai bahwa langkah ini menjadi cara terbaik untuk mengklarifikasi situasi yang dinilainya anomali.
baca juga:bawaslu prabumulih tindaklanjuti pelanggaran administrasi 
baca juga:penertiban perpres 32 tahun 2024 : harapan untuk jurnalisme berkualitas 
ganjar pranowo, yang dikenal dengan citra sederhana dan serius, mengungkapkan pandangannya.
menurutnya, penggunaan hak angket bukanlah langkah luar biasa, melainkan hal yang biasa terjadi di indonesia sebagai upaya klarifikasi terhadap permasalahan yang kompleks.
ganjar menekankan bahwa melalui hak angket, data, fakta, saksi, bukti, ahli, semuanya dapat dibuka dan diakses publik.
dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas proses pemilu dapat diwujudkan.
baca juga:167 umkm ikut pelatihan wirausaha 
baca juga:putri ariani tampil di pembukaan konser jonas brothers di ice bsd
ia juga menyatakan serius untuk mengajukan hak angket, dan pdi perjuangan sebagai partai pengusungnya telah menyampaikan niat tersebut kepada dpr ri.
disisi lain, wacana yang diinisiasi ganjar ini disambut positif kubu paslon nomor urut 1, anies – muhaimin (amin).
 namun walaupun wacana ini masih terus ditunggu realisasinya membuat panas suasana politik yang kini masih menunggu hasil final rekap real count di kpu ri masih panas. 
terkait hal ini,  pengamat politik dari universitas sriwijaya (unsri), m haekal al haffafah s.sos m.sos, memberikan tanggapan terkait wacana hak angket dpr terkait dugaan kecurangan dalam pilpres 2024.
baca juga:persaingan sengit fauzi amroh vs kahar muzakir : perolehan suara sementara dapil sumsel i dpr ri 
baca juga:suara golkar dan nasdem naik paling besar dalam pileg 2024
haekal menegaskan pentingnya menghormati hasil quick count dan rekapitulasi kpu melalui sirekap sebagai proses politik, namun juga menekankan bahwa catatan terkait dugaan kecurangan tidak boleh diabaikan.
dalam pandangan haekal, penurunan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu bisa menjadi isyarat bahwa ada permasalahan dalam proses demokrasi.
ia menyebut kemungkinan awal masalah bermula dari pembentukan tim seleksi kpu-bawaslu yang dinilai kurang kredibel, hingga kemudian masyarakat menyadari bahwa komisioner yang terpilih sudah ditentukan sebelumnya.
bergulirnya isu hak angket dpr, menurut haekal, menunjukkan bahwa proses demokrasi tidak selalu berjalan secara jujur, adil, dan bermartabat.
ia menilai bahwa isu ini juga mencerminkan kurangnya kepercayaan terhadap mahkamah konstitusi.
"dari konfigurasi politik yang dimainkan presiden jokowi, terlihat bahwa positioningnya berjalan ke arah yang tidak demokratis. bergulirnya hak angket adalah bukti bahwa kinerja mahkamah konstitusi sudah tidak bisa diharapkan," ungkap haekal.
haekal menambahkan bahwa isu pemakzulan atau bahkan pembatalan pemilu bisa saja muncul, namun ia menekankan bahwa proses tersebut akan memakan waktu yang cukup lama.
menurutnya, audit forensik it terhadap sirekap kpu menjadi hal strategis yang perlu dilakukan untuk membuktikan keabsahan hasil pemilu.
alumnus fisip unsri ini juga menyoroti pentingnya peran demokrasi yang bekerja dari dua arah, yakni kerja pemerintahan yang menjalankan kekuasaan politik dan kerja oposisi serta rakyat kritis yang mengawal kerja politik dan penyelenggaraan pemerintahan.
"jika salah satu pihak menonaktifkan diri, maka kita akan mengalami ketidakberdayaan dalam mencapai masa depan demokrasi yang berkualitas," tegas haekal.
tanggapan haekal al haffafah s.sos m.sos ini memberikan pandangan yang mendalam terkait dinamika politik pasca-pilpres 2024 dan potensi perkembangan isu-isu kontroversial dalam menghadapi masa depan demokrasi indonesia.
sebelumnya, anggota dpr ri dari pdi perjuangan, adian napitupulu, menegaskan kesolidan partainya terkait hak angket tersebut.
ia juga menyebut adanya komunikasi antara sukarelawan partai dan pasangan calon anies baswedan-muhaimin iskandar.
sedangkan di sisi lain, kpu ri menanggapi langkah ganjar pranowo dengan menegaskan bahwa semua permasalahan terkait pemilu telah diatur dalam perundang-undangan.
idham holik, anggota kpu ri, menjelaskan bahwa pelanggaran administrasi akan ditangani oleh bawaslu ri, sedangkan perselisihan hasil pemilu akan ditangani oleh mahkamah konstitusi.
"wajar kalau ada permasalahan, tapi kita harus kembali pada uu pemilu," ungkap idham holik. pemilu 2024 sendiri melibatkan 18 partai politik nasional dan enam partai politik lokal.
dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, terdapat tiga pasangan calon, yakni anies baswedan-muhaimin iskandar, prabowo subianto-gibran rakabuming raka, dan ganjar pranowo-mahfud md.
rekapitulasi suara nasional dijadwalkan berlangsung mulai 15 februari hingga 20 maret 2024 sesuai dengan peraturan kpu nomor 3 tahun 2022. ***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 26 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan