Prabowo Berantas Mafia Hutan

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Kamis , 25 Dec 2025 - 21:02

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam seremoni penyerahan uang hasil penagihan denda administratif kehutanan dan penyelamatan keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi senilai Rp6,62 triliun di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu -Foto: Antara-

Presiden juga menegaskan bahwa langkah penertiban kawasan hutan merupakan perjuangan yang mulia karena menyangkut perlindungan aset negara dan hak rakyat.

Ia meminta seluruh unsur Satgas PKH bekerja tanpa pandang bulu dan tidak ragu dalam menjalankan tugas.

Satgas PKH sendiri dibentuk pada awal masa pemerintahan Presiden Prabowo melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.

Satgas ini melibatkan lintas lembaga, mulai dari Kejaksaan, TNI, Polri, BPKP, BPN, hingga sejumlah kementerian strategis seperti Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kehutanan.

Dalam struktur organisasi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengarah, sementara posisi Ketua Pelaksana diemban oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Ardiansyah.

Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam laporannya menyampaikan bahwa hingga saat ini Satgas PKH telah berhasil mengambil alih kembali lebih dari empat juta hektare kawasan hutan di enam provinsi yang sebelumnya dikuasai oleh 124 perusahaan.

Selain itu, negara juga berhasil menyelamatkan lebih dari Rp6 triliun dari penagihan denda administratif sektor kehutanan, serta pengungkapan sejumlah kasus korupsi, termasuk yang berkaitan dengan ekspor CPO dan impor gula.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengawasan dan penindakan demi menjaga kelestarian hutan sekaligus melindungi keuangan negara. (ant)

prabowo berantas mafia hutan                            jakarta - presiden prabowo subianto menegaskan bahwa keberhasilan negara merebut kembali lebih dari empat juta hektare kawasan hutan dari penguasaan ilegal bukanlah akhir, melainkan awal dari upaya besar penertiban kawasan hutan nasional.
presiden menilai masih banyak wilayah hutan yang selama bertahun-tahun dikuasai secara tidak sah dan berpotensi menimbulkan kerugian negara dalam jumlah sangat besar.
pernyataan tersebut disampaikan presiden prabowo saat menghadiri acara penyerahan uang negara hasil denda penertiban kawasan hutan yang digelar di kantor kejaksaan agung, jakarta, rabu.
baca juga:wapres gibran sapa ojol jelang nataru
baca juga:tahun 2026 tak ada lagi honorer, muba pilih outsourcing
dalam kesempatan itu, presiden menekankan bahwa jika proses penertiban dilakukan secara menyeluruh dan konsisten, nilai kerugian negara yang berhasil diselamatkan bisa mencapai ratusan triliun rupiah.
presiden mengungkapkan, praktik penguasaan kawasan hutan secara ilegal telah berlangsung lama dan melibatkan oknum pengusaha yang merasa kebal hukum.
menurutnya, sebagian pihak berani melanggar aturan karena menganggap aparat dan pejabat negara dapat disuap demi melanggengkan kepentingan bisnis mereka.
baca juga:pan apresiasi penanganan bencana pemerintah
baca juga:harga rp 1,75 miliar, ini daya tarik volvo xc90 b5 mhev
“negara dilecehkan. mereka merasa aman karena berpikir semua bisa dibeli,” ujar presiden prabowo dengan nada tegas.
karena itu, presiden memberikan arahan langsung kepada satuan tugas penertiban kawasan hutan (satgas pkh) agar tetap menjaga integritas dan tidak goyah menghadapi tekanan.
ia mengingatkan seluruh anggota satgas untuk menolak segala bentuk lobi maupun intervensi dari pihak-pihak yang ingin menghindari penegakan hukum.
baca juga:pemulihan infrastruktur sumatera terus melaju
baca juga:menko polkam siaga amankan nataru
presiden juga menegaskan bahwa langkah penertiban kawasan hutan merupakan perjuangan yang mulia karena menyangkut perlindungan aset negara dan hak rakyat.
ia meminta seluruh unsur satgas pkh bekerja tanpa pandang bulu dan tidak ragu dalam menjalankan tugas.
satgas pkh sendiri dibentuk pada awal masa pemerintahan presiden prabowo melalui peraturan presiden nomor 5 tahun 2025.
baca juga:wapres gibran sapa ojol jelang nataru
baca juga:kpu diminta evaluasi proses verifikasi ijazah calon kepala daerah
satgas ini melibatkan lintas lembaga, mulai dari kejaksaan, tni, polri, bpkp, bpn, hingga sejumlah kementerian strategis seperti kementerian keuangan, kementerian esdm, kementerian lingkungan hidup, dan kementerian kehutanan.
dalam struktur organisasi, menteri pertahanan sjafrie sjamsoeddin ditunjuk sebagai ketua dewan pengarah, sementara posisi ketua pelaksana diemban oleh jaksa agung muda tindak pidana khusus febrie ardiansyah.
jaksa agung st burhanuddin dalam laporannya menyampaikan bahwa hingga saat ini satgas pkh telah berhasil mengambil alih kembali lebih dari empat juta hektare kawasan hutan di enam provinsi yang sebelumnya dikuasai oleh 124 perusahaan.
baca juga:pemulihan infrastruktur sumatera terus melaju
baca juga:menko polkam siaga amankan nataru
selain itu, negara juga berhasil menyelamatkan lebih dari rp6 triliun dari penagihan denda administratif sektor kehutanan, serta pengungkapan sejumlah kasus korupsi, termasuk yang berkaitan dengan ekspor cpo dan impor gula.
pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengawasan dan penindakan demi menjaga kelestarian hutan sekaligus melindungi keuangan negara. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 26 Desember 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan