Kontroversi Implementasi Putusan MK tentang Jabatan Sipil Anggota Polri

Reporter: Bambang Samudera |

Editor: Dahlia |

Jumat , 19 Dec 2025 - 22:14

Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum (Menkum).-Foto : ANTARA-

"Perpol yang mengatur hal ini memiliki justifikasi konstitusional yang sangat kuat dan selaras dengan amanat UUD 1945," ucap Boni menambahkan.

Komisi Percepatan Reformasi Polri menyebut bahwa tidak ada lagi penugasan anggota Polri di luar struktur kepolisian usai adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terkait jabatan anggota Polri.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie usai mendapatkan pernyataan dari Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo.

"Itu sudah disampaikan oleh Pak Kapolri dan juga tadi Pak Wakapolri, pengangkatan baru tidak ada lagi. Pokoknya setelah putusan MK, itu tidak akan ada lagi, menunggu aturan yang pasti ke depan," ucapnya dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (18/12/2025).

Lebih lanjut, Jimly juga menilai bahwa Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Polri yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Polri bertujuan untuk menjalankan putusan MK.

"Itu justru untuk menjalankan putusan MK sambil mengatur yang sudah menduduki jabatan ini diatur," katanya.

Namun, masih ada terdapat masalah terkait jabatan apa saja yang bisa duduki serta tidak dicantumkannya rujukan Undang-Undang terbaru yang dapat menimbulkan persepsi berbeda.

"Kalau membuat peraturan, sering dalam pertimbangan tidak semua ada putusan MK, seolah-olah undang-undang yang dijadikan rujukan Undang-Undang lama yang belum berubah karena putusan MK. Jadi, orang menafsirkan ini membangkang terhadap putusan MK. Padahal itu kekeliruan yang lazim di mana-mana, semua kementerian," ucapnya.

Maka dari itu, Komisi Percepatan Reformasi Polri mengusulkan agar menggunakan mekanisme Omnibus Law dalam menyusun revisi Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengatur kembali penugasan anggota Polri di kementerian/lembaga.

Diketahui, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo meneken Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar struktur kepolisian, khususnya di 17 kementerian/lembaga, seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Kemudian, anggota Polri, sebagaimana diatur dalam Perpol tersebut, juga dapat menduduki jabatan di Lembaga Ketahanan Nasional, Otoritas Jasa Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Intelijen Negara, Badan Siber Sandi Negara, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko HukHAM Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan membahas polemik yang berkembang mengenai Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025.

Perpol Nomor 10 Tahun 2025 mengatur tentang pelaksanaan tugas anggota Polri di luar struktur organisasi Polri, terutama di 17 kementerian/lembaga.

"Akan ada kelanjutan rapat dari Komisi Percepatan Reformasi Polri di Gedung Sekretariat Negara di Jalan Veteran mengenai hal ini," ucap Yusril saat ditemui di Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Dalam rapat tersebut, kata Yusril, berbagai masukan yang telah disampaikan kepada komisi mengenai reformasi Polri, termasuk perbincangan aktual yang terjadi akhir-akhir ini sehubungan terbitnya peraturan Polri untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, akan dibahas.

kontroversi implementasi putusan mk tentang jabatan sipil anggota polri                            koranpalpos.com - pengamat politik boni hargens menilai peraturan kepolisian negara republik indonesia (polri) nomor 10 tahun 2025 menindaklanjuti dan mengimplementasikan putusan mahkamah konstitusi (mk) secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk undang-undang (uu) polri dan uu aparatur sipil negara (asn).
adapun perpol nomor 10 tahun 2025 mengatur tentang pelaksanaan tugas anggota polri di luar struktur organisasi polri, terutama di 17 kementerian/lembaga.
"perpol tersebut memiliki dasar hukum yang kuat dan sama sekali tidak bertentangan dengan putusan mk karena penugasan yang diatur di dalamnya masih memiliki sangkut paut dengan tugas kepolisian dan berdasarkan penugasan resmi dari kapolri," ucap boni dalam keterangan yang diterima di jakarta.
baca juga:ump sumsel 2026 ditetapkan rp3.942.963 dan berlaku mulai januari : cek rincian upah per sektor !
dia menjelaskan penjelasan pasal 28 ayat (3) uu polri memberikan definisi spesifik mengenai apa yang dimaksud dengan "jabatan di luar kepolisian", yakni menyebutkan jabatan di luar kepolisian merupakan jabatan yang tidak memiliki sangkut paut dengan kepolisian dan tidak berdasarkan penugasan kapolri.
dengan demikian, menurut boni, definisi tersebut menjadi kunci dalam memahami logika hukum yang diterapkan dalam perpol.
dengan menggunakan logika hukum yang sistematis, dapat ditarik kesimpulan bahwa jabatan yang memiliki sangkut paut dengan tugas polri dan berdasarkan penugasan kapolri bukan merupakan jabatan di luar kepolisian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (3) uu polri.
baca juga:dukung pembangunan kantor bupati pali, gubernur sumsel herman deru tekankan perencanaan matang
ia juga mengatakan pemahaman yang tepat mengenai perbedaan mendasar antara "jabatan di luar kepolisian" dan "penugasan kepolisian" menjadi sangat krusial dalam menganalisis legalitas perpol.
"kedua konsep tersebut memiliki karakteristik yang berbeda secara fundamental dan tidak dapat disamakan begitu saja," tuturnya.
dikatakan bahwa jabatan di luar kepolisian merujuk pada posisi yang sepenuhnya terpisah dari institusi polri, baik dari segi substansi tugas maupun hubungan struktural.
baca juga:kinerja rezim apuppt indonesia 2025: indeks efektivitas dan upaya anti pencucian uang
jabatan seperti itu, lanjut dia, tidak memiliki keterkaitan dengan berbagai fungsi kepolisian dan tidak berada di bawah penugasan atau komando kapolri.
"untuk menduduki jabatan seperti ini, seorang anggota polri harus terlebih dahulu memutuskan hubungan dinas dengan polri melalui pengunduran diri atau menunggu hingga masa pensiun tiba," ungkap boni.
sementara itu, kata dia, penugasan kepolisian merujuk pada situasi di mana anggota polri ditugaskan untuk menjalankan fungsi tertentu yang masih memiliki relevansi dengan tugas-tugas kepolisian, meskipun penugasan tersebut dilakukan di luar struktur organisasi polri yang konvensional.
baca juga:jaga hutan leluhur, negara perangi pembalakan liar
penugasan tersebut, menurutnya, tetap berada dalam kerangka komando kapolri dan memiliki sangkut paut dengan pelaksanaan fungsi kepolisian yang lebih luas.
dalam konteks itu, boni menuturkan anggota polri yang ditugaskan tidak perlu mengundurkan diri karena mereka masih menjalankan tugas kepolisian, hanya dalam bentuk dan lokasi yang berbeda.
dia mengatakan perpol yang menjadi objek perdebatan mengatur penugasan anggota polri ke berbagai kementerian dan lembaga untuk menduduki jabatan administratif, namun penugasan tersebut tetap berada dalam kerangka tugas kepolisian karena didasarkan pada penugasan resmi kapolri dan memiliki keterkaitan dengan fungsi pelayanan publik yang merupakan salah satu tugas konstitusional polri.
baca juga:palembang darussalam bersholawat, gubernur deru apresiasi soliditas masyarakat bantu pemulihan sumatera
"dengan demikian, penugasan ini tidak termasuk dalam kategori 'jabatan di luar kepolisian' sebagaimana dimaksud dalam putusan mk," kata boni.
apalagi, lanjut dia, penugasan anggota polri ke berbagai kementerian dan lembaga memiliki landasan konstitusional yang sangat kuat jika merujuk pasal 30 ayat (4) undang-undang dasar (uud) 1945.
dirinya berpendapat pasal 30 ayat (4) uud 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa polri memiliki tugas yang meliputi empat fungsi utama, yakni menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat, serta menegakkan hukum.
disebutkan bahwa berbagai fungsi itu bersifat luas dan tidak terbatas pada aktivitas penegakan hukum konvensional semata, salah satu fungsi konstitusional polri yang sering kurang mendapat perhatian, yaitu fungsi melayani masyarakat.
dia menyampaikan fungsi pelayanan tersebut bersifat sangat luas dan dapat diimplementasikan dalam berbagai bentuk, termasuk melalui penugasan di instansi pemerintahan lainnya.
karena itu, kata boni, ketika anggota polri ditugaskan untuk menduduki jabatan administratif di kementerian dan lembaga, mereka pada hakikatnya sedang menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat melalui mekanisme pemerintahan yang lebih luas.
"melalui posisi-posisi ini, anggota polri dapat memberikan kontribusi dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat," ungkap dia.
ia mengatakan pengalaman dan keahlian yang dimiliki oleh anggota polri, terutama dalam hal manajemen keamanan, penegakan hukum, dan koordinasi lintas sektor, dapat menjadi aset berharga dalam meningkatkan efektivitas birokrasi pemerintahan.
dengan demikian, dirinya menegaskan penugasan anggota polri ke berbagai kementerian dan lembaga bukan merupakan penyimpangan dari tugas konstitusional polri, melainkan justru merupakan perluasan dan pendalaman pelaksanaan fungsi pelayanan masyarakat.
"perpol yang mengatur hal ini memiliki justifikasi konstitusional yang sangat kuat dan selaras dengan amanat uud 1945," ucap boni menambahkan.
komisi percepatan reformasi polri menyebut bahwa tidak ada lagi penugasan anggota polri di luar struktur kepolisian usai adanya putusan mahkamah konstitusi (mk) nomor 114/puu-xxiii/2025 terkait jabatan anggota polri.
hal itu diungkapkan oleh ketua komisi percepatan reformasi polri jimly asshiddiqie usai mendapatkan pernyataan dari kapolri jenderal pol. listyo sigit prabowo dan wakapolri komjen pol. dedi prasetyo.
"itu sudah disampaikan oleh pak kapolri dan juga tadi pak wakapolri, pengangkatan baru tidak ada lagi. pokoknya setelah putusan mk, itu tidak akan ada lagi, menunggu aturan yang pasti ke depan," ucapnya dalam konferensi pers di kawasan jakarta selatan, kamis (18/12/2025).
lebih lanjut, jimly juga menilai bahwa peraturan kepolisian negara republik indonesia (perpol) nomor 10 tahun 2025 tentang anggota polri yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi polri bertujuan untuk menjalankan putusan mk.
"itu justru untuk menjalankan putusan mk sambil mengatur yang sudah menduduki jabatan ini diatur," katanya.
namun, masih ada terdapat masalah terkait jabatan apa saja yang bisa duduki serta tidak dicantumkannya rujukan undang-undang terbaru yang dapat menimbulkan persepsi berbeda.
"kalau membuat peraturan, sering dalam pertimbangan tidak semua ada putusan mk, seolah-olah undang-undang yang dijadikan rujukan undang-undang lama yang belum berubah karena putusan mk. jadi, orang menafsirkan ini membangkang terhadap putusan mk. padahal itu kekeliruan yang lazim di mana-mana, semua kementerian," ucapnya.
maka dari itu, komisi percepatan reformasi polri mengusulkan agar menggunakan mekanisme omnibus law dalam menyusun revisi undang-undang maupun peraturan pemerintah (pp) untuk mengatur kembali penugasan anggota polri di kementerian/lembaga.
diketahui, kapolri jenderal pol. listyo sigit prabowo meneken peraturan polri nomor 10 tahun 2025 yang mengatur anggota polri dapat menduduki jabatan di luar struktur kepolisian, khususnya di 17 kementerian/lembaga, seperti kementerian koordinator bidang politik dan keamanan, kementerian energi dan sumber daya mineral, kementerian hukum, kementerian imigrasi dan pemasyarakatan, kementerian kehutanan, kementerian kelautan dan perikanan, kementerian perhubungan, kementerian pelindungan pekerja migran indonesia, dan kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional.
kemudian, anggota polri, sebagaimana diatur dalam perpol tersebut, juga dapat menduduki jabatan di lembaga ketahanan nasional, otoritas jasa keuangan, pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan, badan narkotika nasional, badan nasional penanggulangan terorisme, badan intelijen negara, badan siber sandi negara, dan komisi pemberantasan korupsi.
sementara menteri koordinator bidang hukum, ham, imigrasi, dan pemasyarakatan (menko hukham imipas) yusril ihza mahendra mengatakan komisi percepatan reformasi kepolisian negara republik indonesia (polri) akan membahas polemik yang berkembang mengenai peraturan polri nomor 10 tahun 2025.
perpol nomor 10 tahun 2025 mengatur tentang pelaksanaan tugas anggota polri di luar struktur organisasi polri, terutama di 17 kementerian/lembaga.
"akan ada kelanjutan rapat dari komisi percepatan reformasi polri di gedung sekretariat negara di jalan veteran mengenai hal ini," ucap yusril saat ditemui di jakarta, rabu (17/12/2025).
dalam rapat tersebut, kata yusril, berbagai masukan yang telah disampaikan kepada komisi mengenai reformasi polri, termasuk perbincangan aktual yang terjadi akhir-akhir ini sehubungan terbitnya peraturan polri untuk menindaklanjuti putusan mahkamah konstitusi, akan dibahas.
yusril mengaku sudah mendengar pendapat yang disampaikan anggota komisi percepatan reformasi polri mahfud md serta ketua komisi percepatan reformasi polri jimly asshiddiqie terkait perpol tersebut.
meski begitu, yusril belum bisa memberikan pendapat mengenai hal tersebut karena dirinya merupakan salah satu anggota komisi percepatan reformasi polri yang berada dalam pemerintahan.
"dalam pemerintahan tentu membutuhkan satu koordinasi untuk membahas masalah ini dengan sebaik-baiknya," tuturnya.
selain itu, ia mengatakan pihaknya juga masih mengoordinasikan hal tersebut dengan kementerian sekretariat negara, kementerian hukum, serta kementerian koordinator bidang politik dan keamanan, sebelum memberikan pandangan mengenai perpol tersebut.
kendati demikian, yusril menuturkan berbagai pendapat mengenai perpol yang sudah berkembang di masyarakat akan menjadi perhatian bagi komisi percepatan reformasi polri untuk didiskusikan.
ia menekankan segala hal yang terkait dengan reformasi kepolisian menjadi tugas komisi percepatan reformasi polri untuk dibahas, yang pada akhirnya menghasilkan rekomendasi guna diserahkan kepada presiden prabowo subianto dalam mengambil keputusan.
"apalagi terkait dengan struktur kepolisian negara kita, apakah harus dilakukan perubahan terhadap undang-undang atau tidak, semuanya menjadi kewenangan presiden. jadi kami hanya menyampaikan rekomendasi-rekomendasi," ujar yusril.
tak hanya mengenai perpol yang baru diterbitkan, ia menyebutkan putusan mk terkait anggota polri yang menduduki jabatan sipil turut menimbulkan banyak tafsiran.
dengan demikian, sembari menunggu rekomendasi dari komisi percepatan reformasi polri, yusril menghormati perpol yang telah diterbitkan oleh kapolri tersebut sebagai suatu keputusan yang dituangkan dalam bentuk peraturan.
"tapi, apakah nanti akan tetap seperti itu atau akan mengalami perubahan dan perubahan itu apakah dengan undang-undang atau cukup dilakukan dengan peraturan pemerintah? itu akan kami bahas bersama-sama di dalam komisi dan pada akhirnya akan disampaikan kepada presiden," ucapnya menambahkan.
sebelumnya, guru besar bidang ilmu hukum tata negara universitas islam indonesia (uii) prof mahfud md mengatakan perpol nomor 10 tahun 2025 bertentangan dengan putusan mk nomor 114/puu-xxiii/2025.
"perpol itu bertentangan dengan konstitusionalitas pasal 28 ayat (3) undang-undang nomor 2 tahun 2002 (tentang kepolisian negara republik indonesia, red.) yang menurut putusan mk nomor 114/puu-xxiii/2025, anggota polri jika akan masuk ke institusi sipil, maka harus minta pensiun atau berhenti dari polri. tidak ada lagi mekanisme alasan penugasan dari kapolri," ujar mahfud saat dihubungi dari jakarta, sabtu (13/12).
selain itu, mahfud mengatakan perpol tersebut bertentangan dengan pasal 19 ayat (3) undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara yang mengatur jabatan asn dapat diisi oleh anggota tni maupun polri sesuai dengan uu tni ataupun uu polri.
"uu tni memang menyebut 14 jabatan sipil yang bisa ditempati anggota tni, sedangkan uu polri sama sekali tak menyebut adanya jabatan sipil yang bisa ditempati oleh anggota polri, kecuali mengundurkan diri atau minta pensiun dari dinas polri. jadi, perpol itu tidak ada dasar hukum dan konstitusionalnya,” kata mantan ketua mk tersebut menegaskan.
kemudian, mahfud menyatakan hal itu menjadi salah apabila polri memandang sudah menjadi sipil, sehingga dapat masuk ke institusi sipil mana pun.
terpisah, menteri hukum (menkum) supratman andi agtas meminta peraturan kepolisian negara republik indonesia (polri) nomor 10 tahun 2025 dan putusan mahkamah konstitusi (mk) nomor 114/puu-xxiii/2025 tidak diperdebatkan.
menurutnya, hanya terdapat perbedaan cara pandang terhadap perpol tentang pelaksanaan tugas anggota polri di luar struktur organisasi polri, terutama di 17 kementerian/lembaga, tersebut dan putusan mk tentang penegasan anggota polri yang menduduki jabatan di luar kepolisian alias jabatan sipil harus mengundurkan diri atau pensiun dimaksud.
"seperti saya dengan prof. mahfud pun berbeda pandangan kalau terkait dengan apa yang harus dilakukan terhadap sebuah putusan mk. itu kan biasa saja," ujar supratman dalam konferensi pers refleksi akhir tahun 2025 di jakarta, kamis (18/12/2025).
maka dari itu, dia menilai hal tersebut merupakan bagian dari demokratisasi lantaran perbedaan pendapat bukan berarti sesuatu yang tidak baik.
dia mengatakan yang menjadi masalah apabila hakim mk sudah menyatakan resmi terkait sebuah putusan dan menjelaskan kepada publik sehingga tidak perlu ada tafsir.
menkum pun menegaskan putusan mk bersifat prospektif atau berlaku pada waktu yang akan datang, bukan mundur, sesuai dengan undang-undang mk.
selama ini, kata supratman, pemerintah juga tidak pernah bermasalah dengan putusan mk tersebut.
sebagai pembuat undang-undang bersama dewan perwakilan rakyat (dpr), dikatakan bahwa pemerintah memiliki hak untuk mengusulkan dan membahasnya bersama dpr sebagai lembaga penentu undang-undang.
"sementara mk sebagai lembaga koreksi atau pun yang kita sebut dengan negative legislator, itu tetap bisa menjalankan fungsinya masing-masing," tuturnya.
sebelumnya, guru besar bidang ilmu hukum tata negara universitas islam indonesia (uii) prof mahfud md mengatakan perpol nomor 10 tahun 2025 bertentangan dengan putusan mk nomor 114/puu-xxiii/2025.
"perpol itu bertentangan dengan konstitusionalitas pasal 28 ayat (3) undang-undang nomor 2 tahun 2002 (tentang kepolisian negara republik indonesia, red.) yang menurut putusan mk nomor 114/puu-xxiii/2025, anggota polri jika akan masuk ke institusi sipil, maka harus minta pensiun atau berhenti dari polri. tidak ada lagi mekanisme alasan penugasan dari kapolri," ujar mahfud saat dihubungi dari jakarta, sabtu (13/12).
selain itu, mahfud mengatakan perpol tersebut bertentangan dengan pasal 19 ayat (3) undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara yang mengatur jabatan asn dapat diisi oleh anggota tni maupun polri sesuai dengan uu tni ataupun uu polri.
"uu tni memang menyebut 14 jabatan sipil yang bisa ditempati anggota tni, sedangkan uu polri sama sekali tak menyebut adanya jabatan sipil yang bisa ditempati oleh anggota polri, kecuali mengundurkan diri atau minta pensiun dari dinas polri. jadi, perpol itu tidak ada dasar hukum dan konstitusionalnya,” kata mantan ketua mk tersebut menegaskan.
kemudian, mahfud menyatakan hal itu menjadi salah apabila polri memandang sudah menjadi sipil, sehingga dapat masuk ke institusi sipil mana pun. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 20 Desember 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan