Wamendagri Minta Daerah Prioritaskan PBG untuk Program MBG

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Kamis , 18 Dec 2025 - 18:54

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG di Jawa Barat, Gedung Sate Bandung, Rabu (17/12/2025).-Foto: Antara-

wamendagri minta daerah prioritaskan pbg untuk program mbg                            bandung - wakil menteri dalam negeri (wamendagri) bima arya sugiarto menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mempercepat penerbitan persetujuan bangunan gedung (pbg) bagi infrastruktur program makan bergizi gratis (mbg).
ia meminta kepala daerah memberikan perlakuan prioritas, setara dengan percepatan izin pada program perumahan rakyat, agar target operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi (sppg) dapat tercapai tepat waktu.
arahan tersebut disampaikan bima arya saat rapat koordinasi penyelenggaraan program mbg di provinsi jawa barat yang berlangsung di gedung sate, bandung.
baca juga:prabowo: pengungsi banjir agam tidak sendiri
baca juga:prabowo: pengungsi banjir agam tidak sendiri
menurutnya, akselerasi pbg merupakan kunci agar pembangunan dapur gizi dan fasilitas pendukung tidak terhambat oleh proses perizinan yang berlarut-larut.
“pemerintah daerah diminta mengawal dan memastikan proses pbg untuk mbg berjalan cepat. jangan sampai kesiapan layanan terganggu hanya karena urusan administrasi,” ujarnya.
bima menjelaskan, kebijakan ini sejalan dengan surat edaran menteri dalam negeri nomor 500.1/9653/sj yang menekankan percepatan dukungan daerah terhadap mbg.
baca juga:prabowo teken aturan kenaikan upah minimum
baca juga:dana otsus bukan untuk dinas luar negeri
selain itu, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari surat keputusan bersama lintas kementerian yang telah menetapkan titik-titik lokasi pembangunan dapur gizi.
pemerintah daerah, kata dia, diharapkan tidak mempersulit proses pembangunan di lokasi yang sudah diputuskan pemerintah pusat.
tak hanya soal perizinan bangunan, wamendagri juga menyoroti kewajiban daerah untuk melakukan inventarisasi aset yang dapat dipinjamkan sebagai kantor pelayanan pemenuhan gizi (kppg).
baca juga:sumber daya nasional dikerahkan untuk sumatera
baca juga:dpr desak kesiapsiagaan waspada bencana
pemerintah pusat telah menetapkan standar kebutuhan kantor, baik untuk tipe a di tingkat provinsi maupun tipe b di tingkat kabupaten/kota.
“ukuran dan spesifikasi ruang sudah diatur secara rinci. sementara untuk perlengkapan interior dan furnitur akan disiapkan oleh badan gizi nasional,” jelas bima.
aspek lain yang menjadi perhatian serius adalah percepatan sertifikasi kesehatan. bima meminta kepala daerah memastikan dinas kesehatan setempat mampu menerbitkan sertifikat laik higiene sanitasi (slhs) secara cepat dan tepat waktu.
baca juga:prabowo satukan kepala daerah papua
baca juga:kasus mbg terus menurun signifikan
ia menargetkan sertifikat tersebut dapat terbit maksimal 14 hari sejak permohonan diajukan oleh sppg.
menurutnya, selama dokumen pendukung seperti penetapan dari bgn, denah dapur, serta sertifikat penjamah pangan telah lengkap, maka proses penerbitan slhs harus segera dilakukan, bahkan jika perlu melalui mekanisme manual.
dalam rapat koordinasi tersebut juga ditegaskan pentingnya integrasi program mbg dengan koperasi desa dan kelurahan merah putih sebagai mitra utama penyedia bahan baku pangan. skema ini diharapkan menciptakan rantai pasok lokal yang kuat dan berkelanjutan.
baca juga:implementasikan empat pilar mpr, siti fauziah ajak siswa paskibra sumedang amalkan pancasila
baca juga:dpr dorong mbg masuk pedalaman papua
dengan penguatan tata kelola, percepatan perizinan, serta dukungan ekonomi lokal, pemerintah optimistis program mbg di jawa barat tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan.(ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 19 Desember 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan