Kemendagri Awasi Ketat Pejabat Sumatera

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Minggu , 07 Dec 2025 - 22:35

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya saat memberikan keterangan pers seusai mengisi panel forum Indonesia Sports Summit 2025 di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (06/12/2025).-Foto: Antara-

kemendagri awasi ketat pejabat sumatera                            jakarta – kementerian dalam negeri (kemendagri) mengambil langkah tegas dalam memastikan penanganan bencana di wilayah sumatra berjalan sesuai aturan.
wakil menteri dalam negeri (wamendagri) bima arya menegaskan bahwa inspektorat kemendagri telah diterjunkan untuk melakukan pengawasan langsung terhadap para kepala daerah yang bertugas di wilayah terdampak bencana.
penegasan itu disampaikan bima arya usai menjadi pembicara dalam forum indonesia sports summit 2025 di indonesia arena, jakarta, sabtu (6/12).
baca juga:seruan persatuan umat islam dunia
baca juga:prabowo kejar pemulihan listrik wilayah bencana sumatera
ia menyebutkan bahwa langkah pengawasan tersebut merupakan upaya kemendagri untuk memastikan para pejabat daerah menjalankan prosedur, kewenangan, dan ketentuan hukum dalam kondisi darurat, khususnya di tiga provinsi yang hingga kini masih menghadapi dampak bencana, yakni aceh, sumatera utara, dan sumatera barat.
“kemendagri sudah menurunkan inspektur khusus ke wilayah-wilayah terdampak untuk melakukan pemeriksaan. jika ditemukan pelanggaran, sangat mungkin ada sanksi yang akan diberikan kepada para pejabat terkait,” ujar bima arya.
ia menambahkan bahwa dalam situasi darurat seperti sekarang, setiap kepala daerah dituntut untuk hadir, bekerja, dan memastikan seluruh mekanisme penanganan bencana berjalan sesuai pedoman.
baca juga:gubernur herman deru kolaborasi dengan tlci untuk promosi wisata dan aksi sosial di pagaralam
baca juga:kiai sepuh panggil gus yahya, begini penjelasan lengkap soal kisruh di pbnu
ketidakhadiran atau kelalaian pejabat pada masa krusial dapat berpotensi memperlambat penanganan, sekaligus mengorbankan keselamatan masyarakat.
sementara itu, kepala pusat penerangan (kapuspen) kemendagri, benni irwan, mengungkapkan perkembangan terbaru terkait pemeriksaan kepada bupati aceh selatan, mirwan.
benni memastikan bahwa mirwan dijadwalkan kembali ke indonesia pada minggu (7/11) untuk menjalani pemeriksaan oleh inspektorat kemendagri.
baca juga:dpr-bin cegah kerusuhan lagi
baca juga:dpr ingatkan bantuan harus layak
pemeriksaan ini dilakukan setelah mirwan diketahui tengah melaksanakan ibadah umroh saat wilayah aceh selatan dilanda banjir besar pada awal pekan.
keputusan tersebut menuai sorotan publik, mengingat peran kepala daerah sangat vital dalam memimpin, mengoordinasikan bantuan, serta memastikan warganya mendapatkan perlindungan saat bencana melanda.
“kami menyayangkan keputusan beliau yang meninggalkan daerah dalam kondisi darurat banjir. inspektorat akan melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk melihat apakah ada unsur kelalaian atau pelanggaran prosedur yang dilakukan,” ungkap benni.
baca juga:muzani singgung amendemen uud dengan prabowo
baca juga:pengelolaan sarpras olahraga harus profesional
kemendagri menegaskan bahwa seluruh kepala daerah di wilayah terdampak bencana wajib mengutamakan tanggung jawab dan hadir di tengah masyarakat.
pemerintah pusat juga terus memantau perkembangan penanganan bencana di ketiga provinsi tersebut, termasuk kesiapan fasilitas, pendistribusian logistik, dan percepatan pemulihan layanan dasar.
dengan diterjunkannya inspektorat, kemendagri berharap tata kelola penanganan bencana dapat berjalan optimal dan akuntabel, sekaligus menjadi pengingat bahwa jabatan publik menuntut kesiapan penuh dalam menghadapi situasi darurat apa pun. (ant)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 16 Desember 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan