ESDM Pastikan Stok BBM Aman, Penegakan Hukum Diperkuat, dan Skema Kompensasi Energi Baru Resmi Diterapkan

Reporter: Bambang Samudera |

Editor: Dahlia |

Jumat , 21 Nov 2025 - 20:51

Bahan Bakar Original Buatan Indonesia Bos atau disingkat Bobibos yang ditemukan M. Ikhlas Thamrin-Foto : ANTARA-

Terpisah, penemu Bahan Bakar Original Buatan Indonesia Bos atau disingkat Bobibos, M. Ikhlas Thamrin mengatakan akan mengikuti arahan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai uji coba bahan bakar.

“Tentu kami akan mengikuti arahan dari Ditjen EBTKE, dan kami tentunya harus mengikuti tahapan-tahapan yang memang sudah ditentukan dan disepakati oleh Ditjen EBTKE,” ujar Ikhlas dalam keterangannya.

Sementara itu, dia mengungkapkan bahwa saat ini terdapat dua jenis produk Bobibos yang sedang disiapkan oleh pihaknya.

Pertama, produk bahan bakar pengganti bensin dengan istilah biogasoline. Kemudian, produk bahan bakar pengganti solar.

Diketahui, Bobibos merupakan inovasi dari PT Inti Sinergi Formula yang diperkenalkan kepada publik pada 2 November 2025 di Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Bahan bakar tersebut berasal dari limbah pertanian, dan dikembangkan oleh M. Ikhlas Thamrin bersama tim risetnya.

Bobibos diklaim sebagai bahan bakar berperforma tinggi yang setara dengan research octane number atau RON 98, dan ramah lingkungan.

Pada 11 November 2025, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia merespons kehadiran Bobibos dan mengatakan kementeriannya akan mempelajari terlebih dahulu.

Sedangkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan skema baru pembayaran kompensasi energi bertujuan untuk meningkatkan arus kas (cashflow) PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero), sekaligus menepis kabar tunggakan pembayaran subsidi dan kompensasi energi.

“Untuk memperbaiki cashflow, dan jangan saya dituduh nggak bayar utang,” ucap Purbaya ketika dijumpai di Jakarta.

Purbaya menjelaskan bahwa dengan skema terbaru pembayaran kompensasi energi, baik Pertamina dan PLN akan memiliki arus kas yang lebih baik.

Setiap bulan, negara akan membayar 70 persen dari kompensasi energi dan 30 persen sisanya akan dihitung pada bulan September.

“Nanti kalau itu kurang, sisanya dibayar di September semua. Jadi 9 bulan pertama dibayar di bulan September,” ujarnya pula.

Kementerian Keuangan akan menerapkan skema baru tersebut mulai tahun anggaran 2026.

Purbaya memastikan bahwa perubahan skema pembayaran tidak akan berdampak terhadap belanja maupun defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

esdm pastikan stok bbm aman, penegakan hukum diperkuat, dan skema kompensasi energi baru resmi diterapkan                            koranpalpos.com - menteri energi dan sumber daya mineral (esdm) bahlil lahadalia menyatakan keberadaan anggota aktif polisi dan jaksa aktif sangat membantu kerja kementerian, terutama dari aspek pengawasan dan penegakan hukum di sektor energi dan sumber daya mineral.
bahlil mengatakan posisi inspektur jenderal dan direktur jenderal penegakan hukum energi dan sumber daya mineral (dirjen gakkum) dijabat oleh anggota polisi dan jaksa aktif.
menurutnya, kehadiran dua aparat penegak hukum ini merupakan sebuah sinergi yang baik.
baca juga:tarif tol bakauheni-terbanggai besar naik per 27 november 2025, ini penjelasannya !
"polisi aktif, kemudian jaksa aktif. jaksa juga kan ada di kantor kami. dirjen gakkum (direktur jenderal penegakan hukum energi dan sdm) kan dari jaksa, dan saya pikir ini sebuah kolaborasi yang baik dan sangat membantu," ujar bahlil di kompleks istana kepresidenan, jakarta.
ia menegaskan keberadaan anggota polri dan jaksa aktif yang bertugas di kementerian esdm masih sesuai regulasi yang berlaku.
pihaknya masih menunggu kajian resmi dari sejumlah kementerian, sebelum menentukan langkah selanjutnya.
baca juga:dpr pastikan kuhap baru tak atur penyadapan
"setelah ada keputusan mk (mahkamah konstitusi), nanti kita lihat perkembangan apa yang menjadi kajian dari menpan rb, kemudian mendagri, kemudian dari menteri hukum. apa yang menjadi kajian, setelah itu baru kami akan ikuti," terang bahlil.
terkait kemungkinan perubahan struktur atau penarikan personel polri dari kementerian esdm, bahlil mengatakan akan sepenuhnya mengikuti keputusan pemerintah.
"kita lihat aturan nanti setelah keputusan mk. apa yang diputuskan oleh menteri hukum, menpan rb, maka itu pasti akan menjadi rujukan," imbuh bahlil.
baca juga:operasi zebra 2025: polri tegaskan perlindungan pejalan kaki sebagai prioritas utama
menteri koordinator bidang hukum, ham, imigrasi, dan pemasyarakatan yusril ihza mahendra mengatakan putusan mahkamah konstitusi (mk) tentang larangan polisi aktif menduduki jabatan sipil akan menjadi masukan bagi komisi percepatan reformasi polri.
ia menyampaikan putusan mk tersebut harus ditindaklanjuti dengan pengubahan peraturan perundang-undangan serta transisi bagi para polisi aktif yang sudah terlanjur memegang jabatan di kementerian atau lembaga.
"nanti akan kami bahas soal itu," ujar yusril, yang juga merupakan anggota komisi percepatan reformasi polri, dalam konferensi pers di jakarta, kamis (13/11/2025).
baca juga:kunjungan buld dpd ri ke sumsel, cik ujang tekankan pentingnya harmonisasi regulasi
dia menegaskan semua anggota komisi percepatan reformasi polri akan mengetahui dan menyadari putusan mk tersebut lantaran diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
dengan demikian, sambung dia, aturan terbaru mengenai putusan itu akan segera dibuat karena ketentuan mengenai polisi aktif yang menduduki jabatan sipil tidak diatur secara spesifik dalam undang-undang (uu) nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia.
sementara itu, menteri energi dan sumber daya mineral bahlil lahadalia memastikan stok cadangan bahan bakar minyak (bbm) nasional berada pada level aman untuk 18 hari.
"saya harus meyakinkan bahwa sampai dengan hari ini stok bbm kita aman, cadangan kita di angka 18 hari, minimalnya itu kan 18 hari sampai dengan 19 hari dan clear," kata bahlil di kompleks istana kepresidenan, jakarta, kamis (20/11/2025).
bahlil mengatakan dengan kondisi tersebut, pasokan bbm bagi masyarakat dipastikan tetap tersedia meskipun sejumlah spbu swasta tidak menjalankan penjualan bensin.
"artinya, sahabat-sahabat saya, pelaku usaha swasta sekalipun tidak menjalankan penjualan bensin khususnya, tetapi alhamdullilah rakyat kan tetap tersedia barang-barang yang dibutuhkan," ucap dia.
lebih lanjut bahlil menjelaskan koordinasi dalam skema bisnis-ke-bisnis (b2b) antara badan usaha pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (spbu) swasta dan pertamina telah dilakukan, termasuk pembahasan mengenai ketersediaan bbm yang beredar di pasaran.
dalam koordinasi tersebut, kata dia, perusahaan-perusahaan swasta dipersilakan menjalankan kolaborasi sesuai mekanisme yang berlaku.
"kan konsep b2b sudah dilakukan, tadi juga saya rapat sama pertamina. silakan saja secara b2b dikolaborasikan dengan baik," kata dia.
diketahui, spbu swasta bp akr telah membeli base fuel (bahan bakar murni) dari pertamina patra niaga pada akhir oktober 2025.
direktur jenderal minyak dan gas bumi (dirjen migas) kementerian esdm laode sulaeman ketika ditemui di kantor kementerian esdm, jakarta, jumat, mengatakan selain bp akr, spbu swasta lainnya yaitu vivo juga mendekati kesepakatan untuk membeli bahan bakar minyak dari pertamina patra niaga dengan volume sekitar 100 ribu barel.
di sisi lain, saat ini negosiasi dengan shell masih berproses.
laode pun mengungkapkan akan bertemu dengan shell untuk membahas soal kesepakatan bbm.
terpisah, penemu bahan bakar original buatan indonesia bos atau disingkat bobibos, m. ikhlas thamrin mengatakan akan mengikuti arahan pemerintah melalui direktorat jenderal energi baru, terbarukan, dan konservasi energi (ditjen ebtke) kementerian energi dan sumber daya mineral mengenai uji coba bahan bakar.
“tentu kami akan mengikuti arahan dari ditjen ebtke, dan kami tentunya harus mengikuti tahapan-tahapan yang memang sudah ditentukan dan disepakati oleh ditjen ebtke,” ujar ikhlas dalam keterangannya.
sementara itu, dia mengungkapkan bahwa saat ini terdapat dua jenis produk bobibos yang sedang disiapkan oleh pihaknya.
pertama, produk bahan bakar pengganti bensin dengan istilah biogasoline. kemudian, produk bahan bakar pengganti solar.
diketahui, bobibos merupakan inovasi dari pt inti sinergi formula yang diperkenalkan kepada publik pada 2 november 2025 di jonggol, kabupaten bogor, jawa barat.
bahan bakar tersebut berasal dari limbah pertanian, dan dikembangkan oleh m. ikhlas thamrin bersama tim risetnya.
bobibos diklaim sebagai bahan bakar berperforma tinggi yang setara dengan research octane number atau ron 98, dan ramah lingkungan.
pada 11 november 2025, menteri esdm bahlil lahadalia merespons kehadiran bobibos dan mengatakan kementeriannya akan mempelajari terlebih dahulu.
sedangkan menteri keuangan (menkeu) purbaya yudhi sadewa menyampaikan skema baru pembayaran kompensasi energi bertujuan untuk meningkatkan arus kas (cashflow) pt pertamina (persero) dan pt pln (persero), sekaligus menepis kabar tunggakan pembayaran subsidi dan kompensasi energi.
“untuk memperbaiki cashflow, dan jangan saya dituduh nggak bayar utang,” ucap purbaya ketika dijumpai di jakarta.
purbaya menjelaskan bahwa dengan skema terbaru pembayaran kompensasi energi, baik pertamina dan pln akan memiliki arus kas yang lebih baik.
setiap bulan, negara akan membayar 70 persen dari kompensasi energi dan 30 persen sisanya akan dihitung pada bulan september.
“nanti kalau itu kurang, sisanya dibayar di september semua. jadi 9 bulan pertama dibayar di bulan september,” ujarnya pula.
kementerian keuangan akan menerapkan skema baru tersebut mulai tahun anggaran 2026.
purbaya memastikan bahwa perubahan skema pembayaran tidak akan berdampak terhadap belanja maupun defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn).
sebelumnya, kemenkeu sudah mengirimkan surat pemberitahuan resmi kepada pln dan pertamina terkait penerapan kebijakan itu.
"tinggal mereka kirim surat ke kami, ‘minta duit’ kira-kira gitu. minta dicairkan. nanti kami kirim. tapi sudah disetujui tiga menteri, jadi sudah nggak masalah," ujar dia lagi.
berdasarkan catatan terakhir, kemenkeu telah merealisasikan pembayaran subsidi dan kompensasi energi senilai rp192,2 triliun per 3 oktober 2025.
nilai realisasi itu setara 49 persen dari pagu rp394,3 triliun dan telah diterima oleh 42,4 juta pelanggan.
dari jumlah itu, sebanyak rp123 triliun merupakan subsidi energi yang dibayarkan setiap bulan kepada badan usaha yang mendapatkan penugasan, yaitu pln dan pertamina. sedangkan rp69,2 triliun sisanya merupakan pembayaran kompensasi energi.
wakil menkeu suahasil nazara dalam konferensi pers apbn kita edisi oktober 2025, di jakarta, selasa (14/10), mengatakan pembayaran kompensasi energi tahun 2024 telah dilakukan pada bulan juni 2025.
menkeu, menteri menteri energi dan sumber daya mineral (esdm) bahlil lahadalia, dan kepala badan pengatur (bp) bumn dony oskaria juga telah menyepakati angka kompensasi energi untuk triwulan i dan triwulan ii tahun 2025.
kementerian energi dan sumber daya mineral (esdm) menyampaikan realisasi penerimaan negara bukan pajak (pnbp) dari sektor mineral dan batu bara (minerba) mencapai 92 persen dari target yang termaktub di dalam apbn 2025.
“pnbp sudah 92 persen, sudah rp114 triliun untuk minerba per tanggal 15 november,” ucap direktur jenderal mineral dan batu bara (minerba) kementerian esdm tri winarno di kantor kementerian esdm jakarta.
apabila dibandingkan dengan capaian pnbp sektor minerba pada 11 agustus 2025, terjadi kenaikan sekitar 53,64 persen, yakni dari rp74,2 triliun menjadi rp114 triliun.
adapun target pnbp dari sektor minerba kementerian esdm yang termaktub di dalam apbn 2025 adalah sebesar rp124,7 triliun.
dalam kesempatan tersebut, tri juga menyampaikan terdapat rencana mengurangi produksi batu bara. akan tetapi, ia belum bisa mengungkapkan besaran target produksi pada 2026.
“kayaknya begitu (produksi batu bara turun). angka pastinya belum, hilalnya belum nampak sedikit lagi,” kata tri.
ia memastikan penurunan produksi tersebut tidak akan mengganggu pasokan batu bara untuk memenuhi kebutuhan industri prioritas di dalam negeri.
berdasarkan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 39 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, industri prioritas meliputi ketenagalistrikan, penyediaan energi, pupuk dan industri strategis nasional.
sebelumnya, menteri energi dan sumber daya mineral (esdm) bahlil lahadalia memastikan volume produksi batu bara pada 2026 lebih rendah apabila dibandingkan dengan 2025 untuk mengendalikan harga batu bara di pasar internasional.
bahlil menyampaikan turunnya harga batu bara disebabkan oleh ketidakseimbangan kebutuhan pasar dengan suplai batu bara dari indonesia.
pada 2024, kementerian esdm mencatat total produksi batu bara mencapai 836 juta ton.
jumlah produksi tersebut mencapai 117 persen target yang ditetapkan pada 2024, yakni sebesar 710 juta ton.
sebanyak 233 juta ton sudah disalurkan ke pangsa industri domestik (dmo) dan 48 juta ton untuk stok batu bara domestik, sebagaimana yang dikutip dari laman resmi kementerian esdm.
pada 2024, indonesia telah mengekspor 555 juta ton batu bara atau setara dengan sekitar 33–35 persen dari total konsumsi dunia.
bahlil memperkirakan kebutuhan batu bara dunia berada di angka 1,3 miliar ton.
“akhirnya, sekarang harga batu bara lagi turun jauh,” kata bahlil.
harga batu bara acuan (hba) periode pertama november turun jadi 103,75 dolar as per ton dari yang sebelumnya 109,74 dolar as per ton pada periode kedua oktober 2025.
harga tersebut juga lebih rendah apabila dibandingkan harga batu bara pada november 2024 yang berada di angka 114,43 dolar as per ton.
oleh karenanya, untuk mendongrak harga tersebut, indonesia akan mengurangi volume produksi batu baranya. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 22 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan