Zero ODOL dan Jalan Panjang Menuju Keadilan Logistik

Reporter: Bambang Samudera |

Editor: Dahlia |

Sabtu , 01 Nov 2025 - 20:29

Dari balik deru mesin truk dan panas aspal, lahir perjuangan panjang menuju keadilan logistik Indonesia. Zero ODOL bukan sekadar aturan, tapi ujian kebijaksanaan dalam menjaga keseimbangan antara keselamatan, efisiensi, dan kemanusiaan-Foto : Istimewa-

Namun, antara angka di meja rapat dan realitas di jalan raya, terdapat jurang yang sering tak dijembatani.

Di situlah pelaku usaha berharap, kebijakan disusun tidak hanya dari sisi hukum, tetapi juga dengan empati terhadap pelaksana di lapangan.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyadari tantangan tersebut. Ia kini membentuk tim teknis lintas sektor untuk menampung aspirasi dan menyiapkan skema penerapan bertahap.

“Kebijakan harus bisa diterapkan secara realistis, tidak hanya ideal di atas kertas,” ujarnya.

Masalah tak berhenti di soal muatan. Gemilang Tarigan juga menyoroti ketidakpastian ketersediaan solar bersubsidi bagi truk angkutan barang.

“Yang kami butuhkan itu kepastian. Kalau BBM-nya tidak ada, bagaimana truk bisa jalan?” katanya.

Satu truk yang berhenti di jalur logistik ibarat satu pembuluh darah yang tersumbat dalam tubuh ekonomi.

Jika banyak yang berhenti, distribusi nasional bisa lumpuh.

Masalah lain datang dari regulasi baru mengenai sertifikasi halal logistik.

Aptrindo menolak bukan karena menentang prinsip halal, tetapi karena secara operasional, truk hanya mengangkut barang tanpa menentukan isi muatannya.

“Kami hanya mengangkut, bukan memproduksi. Jadi halal tidaknya itu tanggung jawab pemilik barang,” tegas Gemilang.

Kritik ini menyiratkan bahwa birokrasi kerap menambah beban tanpa memperhitungkan fungsi dasar pelaku usaha.

Persoalan sinkronisasi kebijakan juga mencuat di daerah. Salah satu contoh adalah Surat Edaran Gubernur Bali I Wayan Koster Nomor 9 Tahun 2025, yang melarang produksi dan penjualan air minum dalam kemasan di bawah satu liter.

Tujuannya baik — mengurangi sampah plastik. Namun cara penyampaiannya memicu kebingungan. Banyak produsen kecil waswas karena ancaman pencabutan izin, meski Menteri Hukum Supratman Andi Agtas telah menegaskan bahwa surat edaran bukan perangkat hukum yang bersifat memaksa. “Itu hanya imbauan,” ujarnya.

Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian, Mohammad Rudy Salahuddin, menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan nasional dan daerah.

zero odol dan jalan panjang menuju keadilan logistik                            koranpalpos.com - di negeri kepulauan seperti indonesia, denyut ekonomi tidak hanya berdentum di gedung kementerian, bursa saham, atau pusat bisnis besar, tetapi juga bergetar di jalan raya.
di antara deru mesin dan panas aspal, ribuan truk melintas setiap hari membawa lebih dari sekadar muatan  mereka mengangkut harapan, keterhubungan, dan kestabilan harga dari sabang sampai merauke.
jalan raya adalah urat nadi ekonomi yang tak pernah tidur.
dari demak mengalir beras, dari gresik melaju semen, dari tanjung priok menembus truk-truk pembawa bahan bakar menuju pelosok desa.
dalam perjalanan itulah ekonomi indonesia bergerak.
para sopir truk menjadi pahlawan tanpa podium, menopang rantai distribusi yang menentukan harga di pasar dan kesejahteraan jutaan rumah tangga.
namun di balik keteraturan lalu lintas yang tampak, tersimpan gelombang kegelisahan.
negara sedang menata ulang arah logistiknya melalui berbagai kebijakan baru, tetapi di lapangan, banyak pelaku usaha merasa tak diajak bicara.
ketua umum asosiasi pengusaha truk indonesia (aptrindo), gemilang tarigan, menyebut para pengusaha truk kini berada di persimpangan sulit.
“kami tidak menolak perubahan,” ujarnya tenang, “tapi kebijakan yang dibuat seharusnya menyeluruh, bukan tebang pilih.”
pernyataan itu menyinggung program penertiban over dimension and over loading (odol) kebijakan yang sejatinya baik untuk keselamatan dan ketertiban lalu lintas, namun dinilai timpang dalam pelaksanaannya.
di lapangan, sebagian truk ditindak, sebagian lagi lolos, sementara di balik setiap kelebihan muatan, ada tekanan dari pemilik barang yang menuntut efisiensi biaya logistik.
“program pemberantasan odol belum berhasil, dan justru berpotensi merugikan operator trucking,” kata gemilang.
kalimat itu menyiratkan kelelahan panjang para pelaku transportasi yang merasa kebijakan hadir dari atas tanpa ruang dialog dengan mereka yang menjalankan roda ekonomi di lapangan.
pandangan senada disampaikan oleh wasekjen aptrindo, agus pratiknyo, yang mengibaratkan odol seperti penyakit kolesterol.
“tidak bisa langsung dihapus, tapi harus dikendalikan pelan-pelan,” ujarnya.
analogi sederhana ini menggambarkan bahwa tubuh ekonomi indonesia tidak bisa disembuhkan dengan terapi kejut.
perubahan harus bertahap, disertai kesiapan infrastruktur dan adaptasi pelaku usaha.
jika tidak, terapi justru bisa menimbulkan “rasa sakit” baru: biaya distribusi naik, barang terlambat sampai, dan harga di pasar melonjak.
kenaikan biaya logistik akibat gangguan transportasi sering kali menjadi pemicu fluktuasi harga dan inflasi.
satu hambatan di jalur distribusi bisa berdampak berantai: harga bahan bakar naik, tarif pelabuhan melonjak, hingga ongkos sewa truk meningkat.
pada akhirnya, biaya tambahan itu tak berhenti di jalan, melainkan mengalir ke rak-rak pasar dan kantong konsumen.
contohnya sederhana. ketika ongkos kirim beras dari jawa timur ke kalimantan naik, harga eceran beras di pasar tradisional akan ikut terdorong.
dalam situasi ekonomi global yang belum pulih sepenuhnya, gejolak semacam ini dapat menekan daya beli masyarakat dan memperlambat pertumbuhan nasional.
pemerintah sendiri menegaskan komitmen menuju kebijakan zero odol.
menteri koordinator bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, agus harimurti yudhoyono (ahy), menyebut aturan ini akan berlaku efektif pada awal 2027.
“kita semua sepakat, zero odol tidak bisa lagi ditunda-tunda,” tegasnya.
ahy menekankan aspek keselamatan sebagai alasan utama.
berdasarkan data, sepanjang 2024 terjadi 150.906 kasus kecelakaan lalu lintas, dengan lebih dari 26 ribu korban meninggal dunia, di mana 10,5 persen di antaranya melibatkan truk barang.
namun, antara angka di meja rapat dan realitas di jalan raya, terdapat jurang yang sering tak dijembatani.
di situlah pelaku usaha berharap, kebijakan disusun tidak hanya dari sisi hukum, tetapi juga dengan empati terhadap pelaksana di lapangan.
menteri perhubungan dudy purwagandhi menyadari tantangan tersebut. ia kini membentuk tim teknis lintas sektor untuk menampung aspirasi dan menyiapkan skema penerapan bertahap.
“kebijakan harus bisa diterapkan secara realistis, tidak hanya ideal di atas kertas,” ujarnya.
masalah tak berhenti di soal muatan. gemilang tarigan juga menyoroti ketidakpastian ketersediaan solar bersubsidi bagi truk angkutan barang.
“yang kami butuhkan itu kepastian. kalau bbm-nya tidak ada, bagaimana truk bisa jalan?” katanya.
satu truk yang berhenti di jalur logistik ibarat satu pembuluh darah yang tersumbat dalam tubuh ekonomi.
jika banyak yang berhenti, distribusi nasional bisa lumpuh.
masalah lain datang dari regulasi baru mengenai sertifikasi halal logistik.
aptrindo menolak bukan karena menentang prinsip halal, tetapi karena secara operasional, truk hanya mengangkut barang tanpa menentukan isi muatannya.
“kami hanya mengangkut, bukan memproduksi. jadi halal tidaknya itu tanggung jawab pemilik barang,” tegas gemilang.
kritik ini menyiratkan bahwa birokrasi kerap menambah beban tanpa memperhitungkan fungsi dasar pelaku usaha.
persoalan sinkronisasi kebijakan juga mencuat di daerah. salah satu contoh adalah surat edaran gubernur bali i wayan koster nomor 9 tahun 2025, yang melarang produksi dan penjualan air minum dalam kemasan di bawah satu liter.
tujuannya baik — mengurangi sampah plastik. namun cara penyampaiannya memicu kebingungan. banyak produsen kecil waswas karena ancaman pencabutan izin, meski menteri hukum supratman andi agtas telah menegaskan bahwa surat edaran bukan perangkat hukum yang bersifat memaksa. “itu hanya imbauan,” ujarnya.
deputi bidang koordinasi industri, ketenagakerjaan, dan pariwisata kemenko perekonomian, mohammad rudy salahuddin, menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan nasional dan daerah.
“kebijakan harus dipertimbangkan dari aspek teknis, sosial, ekonomi, dan lingkungan secara komprehensif,” katanya.
pernyataan ini merangkum keresahan banyak pelaku usaha: jangan sampai semangat menertibkan di daerah bertabrakan dengan visi akselerasi ekonomi nasional.
saat presiden prabowo subianto tengah mendorong percepatan pembangunan, kebijakan yang tidak selaras di bawah justru bisa menjadi rem yang menghambat laju ekonomi.
transportasi dan logistik memang urusan pelik. di dalamnya bercampur kepentingan keselamatan, efisiensi, dan kelangsungan usaha.
kebijakan yang tergesa-gesa bisa berbahaya — bukan hanya bagi pengguna jalan, tetapi bagi seluruh ekosistem ekonomi yang bergantung padanya.
indonesia perlu belajar bahwa pembangunan bukan sekadar mempercepat laju kendaraan, tetapi memastikan semua bergerak ke arah yang sama.
dari sopir truk di jalan raya hingga pejabat di kantor pemerintahan, dari pengusaha kecil hingga pembuat kebijakan, semuanya terhubung dalam satu urat nadi: keberlanjutan ekonomi dan kemanusiaan.
sebab pada akhirnya, yang dibutuhkan negeri ini bukan kebijakan yang keras, melainkan kebijakan yang arif — yang tumbuh dari pemahaman, bukan sekadar perintah.(ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 2 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan