Cari Pelaku dan Dalang Koruptor Kasus Apar di Muratara, Penyidik Lakukan Hal Ini !

Reporter: Maryati |

Editor: Zen Kito |

Kamis , 30 Oct 2025 - 18:10

Kasi Pidsus Kejari Lubuklinggau, Willy Pramudya Ronaldo dan Kasi Intel Kerjari Lubuklinggau,, Armein Ramdani, saat memberikan keterangan pers terkait kasus dugaan korupsi APAR di Muratara. -Foto : Maryati-

Dalam kesempatan itu Willy juga mengungkapkan modus dugaan tindak pidan korupsi dalam pengadaan pompa portable karhutla atau APAR untuk 82 Desa se-Kabupaten Muratara, yang menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD) dengan total Rp 4,41 miliar atau tepatnya Rp4.410.968.928.-, dengan rincian setiap desa Rp53,79 juta atau tepatnya Rp53.792.304.-.

"Dalam pengadaan ini diduga telah terjadi pengkondisian penyedia dan mark-up harga pompa portable karhutla untuk 82 Desa se Kabupaten Muratara," pungkasnya.

Seperti yang diberitakan Palembang Pos sebelumnya, Kasus dugaan korupsi pengadaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) terus diusut oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuklinggau.

Sebanyak 82 kepala desa dari tujuh kecamatan di wilayah Muratara telah dipanggil oleh penyidik untuk dimintai keterangan.

Dari informasi yang beredar, proyek pengadaan APAR ini menelan dana yang tak sedikit dengan total anggaran Rp4 miliar, yang bersumber dari dana desa dan setiap desa mengumpulkan anggaran sebesar Rp50 juta.

Namun, harga satu unit APAR di pasaran disebut hanya berkisar Rp17 juta hingga Rp23 juta.

Dugaan kuat, terdapat selisih anggaran hampir setengah dari total pagu, yakni sekitar Rp2 miliar, yang menjadi potensi kerugian negara.

Kegiatan pengadaan APAR ini disebut-sebut dikoordinatori oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMD-P3A) Muratara.

cari pelaku dan dalang koruptor kasus apar di muratara, penyidik lakukan hal ini !                            koranpalpos.com - penyelidikan kasus dugaan korupsi (mark-up harga) pengadaan alat pemadam api ringan (apar) di 82 desa dalam wilayah kabupaten musi rawas utara (muratara) resmi ditingkatkan menjadi penyidikan. 
langkah itu dilakukan kejaksaan negeri (kejari) lubuklinggau setelah dilakukan ekspos di kejaksaan tinggi (kejati) sumatera selatan (sumsel) pada rabu, 22 oktober 2025.
"atas petunjuk dan persetujuan pak kajati, yulianto, setelah dilakukan ekpos rabu, kasus dugaan korupsi apar resmi ditingkatkan menjadi penyidikan," demikian diungkapkan kajari lubuklinggau, suwarno, melalui kasi pidsus kejari lubuklinggau, willy pramudya ronaldo, didampingi kasi intel, armein ramdani, kamis 30 oktober 2025.
baca juga:ajak parpol dan masyarakat evaluasi pasca-pemilu 2024
baca juga:bawaslu muara enim raih predikat informatif
menurut willy, untuk membuat kasus ini terang benderang  ini pihaknya akan kembali melakukan pemeriksaan terhadap 95 orang saksi yang sebelumnya sempat dimintai keterangan pada saat dilakukan penyelidikan. 
"untuk membuat kasus ini terang benderang dan mengetahui siapa tersangkanya kita akan kembali memeriksa 95 saksi ini,"  tegasnya.
sebanyak 95 saksi tersebut, 82 diantaranya kepala desa (kades) se kabupaten muratara, 7 camat, 5 orang dari dinas pemberdayaan masyarakat desa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (dpmd-p3a) muratara, termasuk 3 orang dari pihak swasta (pihak ketiga). 
baca juga:jalan lingkar di desa peninjauan amblas akibat longsor
baca juga:puluhan calon relawan sppg di oku jalani tes kesehatan
proses penyidikan sendiri telah dimulai pada senin 27 oktober 2025. 
selama proses penyidikan berjalan sudah 40 dari 95 saksi yang telah diperiksa.
"kita minta rekan-rekan media bersabar, biarkan kami bekerja, kami juga sudah bekerja sama dan menyurati auditor untuk melakukan perhitungan keuangan/  kerugian negara. insya allah minggu depan kami ekpos bareng auditor," jelas willy.
baca juga: bpbd muba gelar pelatihan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, kebun, dan lahan tahun 2025
baca juga:pertamina ep adera field torehkan sejarah baru dengan inovasi batch drilling
dalam kesempatan itu willy juga mengungkapkan modus dugaan tindak pidan korupsi dalam  pengadaan pompa portable karhutla atau apar untuk 82 desa se-kabupaten muratara, yang menggunakan anggaran dana desa (add) dengan total rp 4,41 miliar atau tepatnya rp4.410.968.928.-, dengan rincian setiap desa rp53,79 juta atau tepatnya rp53.792.304.-.
"dalam pengadaan ini diduga telah terjadi pengkondisian penyedia dan mark-up harga pompa portable karhutla untuk 82 desa se kabupaten muratara," pungkasnya. 
seperti yang diberitakan palembang pos sebelumnya, kasus dugaan korupsi pengadaan alat pemadam api ringan (apar) di wilayah kabupaten musi rawas utara (muratara)  terus diusut oleh kejaksaan negeri (kejari) lubuklinggau. 
baca juga:korban penembakan oknum polisi di oku alami gangguan jiwa
baca juga:pertamina ep pendopo field latih petani musi rawas ciptakan pupuk organik ramah lingkungan
sebanyak 82 kepala desa dari tujuh kecamatan di wilayah muratara telah dipanggil oleh penyidik untuk dimintai keterangan.
dari informasi yang beredar, proyek pengadaan apar ini menelan dana yang tak sedikit dengan total anggaran rp4 miliar, yang bersumber dari  dana desa dan setiap desa mengumpulkan anggaran sebesar rp50 juta. 
namun, harga satu unit apar di pasaran disebut hanya berkisar rp17 juta hingga rp23 juta. 
dugaan kuat, terdapat selisih anggaran hampir setengah dari total pagu, yakni sekitar rp2 miliar, yang menjadi potensi kerugian negara.
kegiatan pengadaan apar ini disebut-sebut dikoordinatori oleh dinas pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak (dpmd-p3a) muratara.