Pembebasan Lahan Jalan Jensu Prabumulih Kembali Gagal, Warga Dusun Prabumulih Minta Kejelasan dari Pemkot

Reporter: Prabu Agustian |

Editor: Maryati |

Minggu , 26 Oct 2025 - 18:38

Gedung perkantoran pemkot prabumulih. -Foto : Prabu Agustian-

KORANPALPOS.COM - Rencana pembebasan lahan untuk pelebaran Jalan Jenderal Sudirman (Jensu) di kawasan Dusun Prabumulih, Kelurahan Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Barat, kembali menemui jalan buntu.

Proyek yang sudah lama direncanakan ini, mulai dari tikungan Padi hingga simpang empat lampu merah Bawah Kemang, kembali gagal dilaksanakan tahun ini.

Alasannya pun masih sama seperti sebelumnya, tidak tersedianya anggaran dari Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih serta ketidaksesuaian harga lahan antara pemerintah dan masyarakat.

Pelebaran Jalan Jenderal Sudirman sebenarnya telah lama masuk dalam agenda strategis Pemkot Prabumulih untuk mengatasi kepadatan lalu lintas dan memperlancar arus kendaraan di jalur utama tersebut. Namun, sejak beberapa tahun terakhir, rencana pembebasan lahan di kawasan itu tak kunjung terealisasi.

Isu yang beredar menyebutkan, Pemkot Prabumulih kembali gagal melaksanakan pembebasan lahan karena tidak adanya alokasi dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berjalan.

Selain persoalan anggaran, perbedaan harga tanah yang cukup mencolok antara hasil kajian resmi dengan permintaan masyarakat juga menjadi penyebab utama.

Berdasarkan hasil Kajian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), harga tanah di kawasan Dusun Prabumulih ditaksir sekitar Rp3,3 juta per meter persegi, belum termasuk nilai tanam tumbuh di atas lahan tersebut.

Namun di sisi lain, isu yang beredar di masyarakat menyebutkan bahwa warga meminta harga sekitar Rp9 juta per meter persegi, atau hampir tiga kali lipat dari hasil penilaian resmi.

Kabar batalnya rencana pembebasan lahan tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Prabumulih, Ir Dipe Anom.

pembebasan lahan jalan jensu prabumulih kembali gagal, warga dusun prabumulih minta kejelasan dari pemkot                            koranpalpos.com - rencana pembebasan lahan untuk pelebaran jalan jenderal sudirman (jensu) di kawasan dusun prabumulih, kelurahan prabumulih, kecamatan prabumulih barat, kembali menemui jalan buntu. 
proyek yang sudah lama direncanakan ini, mulai dari tikungan padi hingga simpang empat lampu merah bawah kemang, kembali gagal dilaksanakan tahun ini.
alasannya pun masih sama seperti sebelumnya, tidak tersedianya anggaran dari pemerintah kota (pemkot) prabumulih serta ketidaksesuaian harga lahan antara pemerintah dan masyarakat.
baca juga:membanggakan, esport oku berhasil raih medali perak
baca juga: cegah gangguan kamtib, rutan baturaja gelar razia insidentil serentak 
pelebaran jalan jenderal sudirman sebenarnya telah lama masuk dalam agenda strategis pemkot prabumulih untuk mengatasi kepadatan lalu lintas dan memperlancar arus kendaraan di jalur utama tersebut. namun, sejak beberapa tahun terakhir, rencana pembebasan lahan di kawasan itu tak kunjung terealisasi.
isu yang beredar menyebutkan, pemkot prabumulih kembali gagal melaksanakan pembebasan lahan karena tidak adanya alokasi dana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tahun berjalan.
selain persoalan anggaran, perbedaan harga tanah yang cukup mencolok antara hasil kajian resmi dengan permintaan masyarakat juga menjadi penyebab utama.
baca juga:dinkes oku siagakan 18 puskesmas layani khitanan gratis
baca juga: bupati oku promosikan kopi jenis liberika
berdasarkan hasil kajian kantor jasa penilai publik (kjpp), harga tanah di kawasan dusun prabumulih ditaksir sekitar rp3,3 juta per meter persegi, belum termasuk nilai tanam tumbuh di atas lahan tersebut.
namun di sisi lain, isu yang beredar di masyarakat menyebutkan bahwa warga meminta harga sekitar rp9 juta per meter persegi, atau hampir tiga kali lipat dari hasil penilaian resmi.
kabar batalnya rencana pembebasan lahan tersebut dibenarkan oleh wakil ketua dprd kota prabumulih, ir dipe anom.
baca juga:dukung program kampung iklim, pep pendopo field latih petani pali olah pupuk organik dari bahan lokal
baca juga:dukung spbe, pemkot prabumulih dorong opd gunakan aplikasi romantik secara real time
menegaskan bahwa pihaknya memahami keinginan masyarakat agar kawasan tersebut segera dilebarkan, namun pemerintah harus berhati-hati agar tidak menyalahi aturan yang berlaku.
“kita khawatir juga ketika ini dipaksakan, maka akan menyalahi aturan yang ada. karena itu, kami minta agar pemkot benar-benar mematangkan kembali rencana ini,” ujar dipe anom kepada wartawan belum lama ini.
dipe menambahkan, dprd mendukung upaya pemerintah dalam memperlancar akses jalan utama di kota prabumulih, namun harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan mengikuti mekanisme hukum yang tepat.
“jangan sampai niat baik untuk memperbaiki infrastruktur justru menimbulkan persoalan baru di kemudian hari, baik dari sisi hukum maupun sosial,” tambahnya.
batalnya pembebasan lahan tersebut sontak menimbulkan kekecewaan di kalangan warga dusun prabumulih, khususnya mereka yang lahannya telah masuk dalam rencana pelebaran jalan. sedikitnya 42 warga kelurahan dusun prabumulih yang terdampak telah melakukan pertemuan bersama untuk membahas kabar tersebut.
salah satu warga yang menjadi perwakilan masyarakat terdampak, suharta ucim, mengaku kecewa dan terkejut ketika mendengar rencana pembebasan lahan tersebut kembali batal. ia menegaskan bahwa masyarakat sama sekali tidak pernah menolak pembangunan yang dilakukan oleh pemkot prabumulih.
“tidak benar kalau kami tidak mendukung pembangunan di kota prabumulih. kami sangat mendukung. kalau ada yang bilang kami tidak mendukung, itu fitnah yang keji,” ujar suharta dengan nada kecewa.
menurutnya, masyarakat justru ingin pembangunan berjalan lancar, asalkan dilakukan dengan transparan dan adil bagi semua pihak. namun yang membuat warga kecewa adalah munculnya pemberitaan yang menyebutkan bahwa mereka meminta harga rp9 juta per meter.
“kami kaget setelah membaca berita yang menyebut warga meminta rp9 juta per meter. padahal, sampai sekarang kami belum pernah mendapat harga resmi dari pemerintah dan belum pernah ada negosiasi harga sama sekali,” tegas suharta.
suharta menjelaskan, hingga kini warga terdampak belum menerima surat resmi, penawaran, maupun hasil sosialisasi harga dari pihak pemkot prabumulih. ia menilai, informasi tentang harga rp9 juta per meter muncul tanpa dasar dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman antara pemerintah dan masyarakat.
“yang dimunculkan hanya hasil kajian kjpp senilai rp3,3 juta. sedangkan yang katanya rp9 juta itu dari mana asalnya, kami tidak tahu. makanya kami minta kejelasan dari pemerintah kota prabumulih dan dprd,” ucap pria berkepala plontos ini.
suharta berharap pemerintah segera memberikan penjelasan resmi agar persoalan ini tidak melebar dan tidak mencoreng nama baik warga dusun prabumulih. ia menilai, isu-isu seperti ini berpotensi menimbulkan stigma negatif seolah-olah warga menghambat pembangunan. “kami minta dijelaskan seterang-terangnya supaya tidak menimbulkan fitnah dan tidak mencemarkan nama baik warga dusun prabumulih,” tambahnya.
sementara itu, sekretaris daerah (sekda) kota prabumulih, h elman st mm, yang juga menjadi salah satu pejabat kunci dalam proses pembebasan lahan, belum memberikan tanggapan resmi terkait kabar batalnya proyek ini. saat dihubungi melalui sambungan telepon, nomor ponsel sekda tidak aktif, sementara pesan singkat yang dikirim hanya centang satu alias belum terkirim.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 27 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan