Dorong Pemerintah Segera Susun Aturan Turunan UU Kepariwisataan

Reporter: Popa Delta |

Editor: Dahlia |

Selasa , 21 Oct 2025 - 20:18

Siti Mukaromah, Anggota Komisi VII DPR RI-Foto : ANTARA-

KORANPALPOS.COM - Anggota Komisi VII DPR RI Siti Mukaromah mengatakan bahwa aturan turunan dari Undang-Undang tentang Kepariwisataan yang baru disahkan oleh DPR RI perlu segera ditindaklanjuti dengan menyusun aturan turunannya.

Dia mengatakan undang-undang baru itu merupakan langkah strategis dalam memperkuat sektor pariwisata nasional sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

"Seperti peraturan [emerintah, peraturan menteri, peraturan daerah, dan sebagainya. Sebab UU Kepariwisataan menjadi salah satu jalan bagi penguatan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Siti di Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Menurut dia, pengesahan UU Kepariwisataan merupakan bentuk komitmen pemerintah dan DPR untuk memperkuat perekonomian rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.

Dia menilai salah satu poin yang perlu diatur oleh Peraturan Pemerintah adalah tentang pungutan wisatawan asing.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat pengembangan sektor pariwisata nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Pungutan wisatawan asing nantinya bukan hanya untuk memperkuat perekonomian negara, tetapi juga untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat di sekitar destinasi wisata," katanya.

Selain itu, dia mengungkapkan bahwa salah satu perubahan besar dalam regulasi ini adalah pengelolaan sektor pariwisata yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan pengusaha, tetapi juga memberi manfaat langsung bagi masyarakat di sekitar destinasi wisata.

UU itu, kata dia, memberikan prioritas kepada masyarakat lokal untuk ikut terlibat dalam pengelolaan pariwisata, baik sebagai pekerja, mitra, maupun melalui sistem berbagi hasil.

dorong pemerintah segera susun aturan turunan uu kepariwisataan                            koranpalpos.com - anggota komisi vii dpr ri siti mukaromah mengatakan bahwa aturan turunan dari undang-undang tentang kepariwisataan yang baru disahkan oleh dpr ri perlu segera ditindaklanjuti dengan menyusun aturan turunannya.
dia mengatakan undang-undang baru itu merupakan langkah strategis dalam memperkuat sektor pariwisata nasional sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
"seperti peraturan [emerintah, peraturan menteri, peraturan daerah, dan sebagainya. sebab uu kepariwisataan menjadi salah satu jalan bagi penguatan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata siti di jakarta, selasa (21/10/2025).
baca juga:menpora dan pssi tentukan pelatih baru timnas 
baca juga:prabowo alihkan rp306 triliun anggaran rawan korupsi untuk program pro rakyat
menurut dia, pengesahan uu kepariwisataan merupakan bentuk komitmen pemerintah dan dpr untuk memperkuat perekonomian rakyat sebagaimana amanat pasal 33 uud 1945.
dia menilai salah satu poin yang perlu diatur oleh peraturan pemerintah adalah tentang pungutan wisatawan asing.
kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat pengembangan sektor pariwisata nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
baca juga:prabowo minta biaya haji turun, waktu tunggu dipangkas jadi 26 tahun
baca juga:cak imin pimpin puncak hari santri nasional 2025 di barus
"pungutan wisatawan asing nantinya bukan hanya untuk memperkuat perekonomian negara, tetapi juga untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat di sekitar destinasi wisata," katanya.
selain itu, dia mengungkapkan bahwa salah satu perubahan besar dalam regulasi ini adalah pengelolaan sektor pariwisata yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan pengusaha, tetapi juga memberi manfaat langsung bagi masyarakat di sekitar destinasi wisata.
uu itu, kata dia, memberikan prioritas kepada masyarakat lokal untuk ikut terlibat dalam pengelolaan pariwisata, baik sebagai pekerja, mitra, maupun melalui sistem berbagi hasil.
baca juga:presiden prabowo berhak evaluasi dan ganti menteri demi kepentingan negara
baca juga:prabowo ingatkan penegak hukum tak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah
"ekosistem pariwisata, termasuk umkm, kini semakin menunjukkan semangat ekonomi gotong royong sesuai asas kekeluargaan,” katanya.
untuk itu, menurut dia, pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab dalam perencanaan serta pengelolaan destinasi wisata yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
prinsip pariwisata berkelanjutan harus menjadi dasar utama pengelolaan destinasi alam.
dia pun menjelaskan beberapa hal lain yang diatur dalam uu itu adalah pembagian tugas dan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengelola pariwisata, hingga soal pendanaan yang menjelaskan sumber-sumber pendanaan pariwisata dan mekanisme alokasinya agar adil, efisien, dan akuntabel.
"tidak akan ada lagi destinasi wisata alam yang mangkrak setelah tidak menghasilkan keuntungan. semua harus dikelola dengan prinsip keberlanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan," katanya. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 22 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan