Seragam Sekolah Gratis Akan Dibagikan Pada Awal November 2025
Plt Kepala Dinas Pendidikan OKU, Agus Setiawan.-foto:dokumen palpos-
KORANPALPOS.COM - Plt Kepala Dinas Pendidikan OKU, Agus Setiawan mengatakan program baju sekolah gratis yang menjadi program unggulan Bupati OKU, H Teddy Meilwansyah akan segera dibagikan pada awal November 2025 ini.
Dikatakan Agus, proses pembuatan seragam sekolah gratis ini diperkirakan selesai pada akhir Oktober ini, kemudian pihaknya akan melakukan Uji Lab untuk memastikan bahan yang digunakan sesuai standart yang sudah ditetapkan atau belum.
Kemungkinan lanjut Agus, awal November seragam sekolah ini sudah didistribusikan ke sekolah-sekolah untuk dibagikan kepada anak-anak pelajar siswa baru.
BACA JUGA:Gubernur Herman Deru Pastikan Homestay Atlet PORPROV XV Sumsel di Muba Layak dan Nyaman
BACA JUGA:Dorong Ekonomi Daerah, Herman Deru Nilai PORPROV XV di Muba Jadi Magnet Perekonomian Baru
“Sasaran kita sekitar 12 ribu siswa peserta didik baru yakni SD sebanyak 6.200 siswa dan SMP 5.800 siswa,” ungkapnya saat dibincangi Minggu (19/10).
Proses pengadaan seragam sekolah gratis ini dilakukan melalui E-Katalog serta pendampingan oleh pihak Kejaksaan Negeri OKU.
“Jadi setiap tahap kita lakukan dengan hati-hati dan benar-benar sesuai aturan serta ketentuan, kita didampingi oleh pihak Kejaksaan Negeri OKU,” ujarnya.
BACA JUGA:Kodim 0402/OKI Siap Diaudit, Kunjungan Tim Itjenad Wujud Transparansi Tugas
BACA JUGA:OKU Segera Miliki Museum Purbakala Terbesar Kedua di Indonesia
Ditambahkan Agus, dari pagu anggaran pengadaan seragam sekolah gratis ini sebesar Rp 10 miliar, pihaknya hanya menggunakan anggaran sebesar Rp 7,9 miliar.
Hal itu dikarenakan pengadaan melalui E-Katalog serta dilakukan negosiasi sehingga mendapat harga yang lebih murah.
“Awalnya HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dari hasil survey nasional dan lokal harga perpaket kita perkirakan sebesar Rp 825 ribu yang terdiri dari seragam Putih Merah (SD) dan Putih Biru (SMP), Sepatu, tas dasi dan topi, namun di E-Katalog harga lebih murah bahkan hasil negosiasi kita bisa mendapat harga dibawah HPS kita. Nah berkat negosiasi dan tawar menawar kita bisa menghemat anggaran sebesar Rp 2,1 miliar yang masih di Kas Daerah dan akan disilvakan,” tandasnya.