Minta DPR RI Perjuangkan Pemerataan dan Kehandalan Listrik

KORANPALPOS.COM - Bupati Muara Enim H Edison, meminta dukungan dari legislatif pusat untuk mewujudkan pemerataan serta kehandalan akses listrik diwilayah Kabupaten Muara Enim. 

Bupati menyebut belum ratanya akses listrik serta sering terjadi pemadaman menimbulkan dampak bagi pembangunan daerah, sehingga diperlukan dorongan dan komitmen dari PLN, selaku BUMN penyediaan listrik nasional. 

Permintaan itu disampaikan Bupati saat menerima kunjungan Anggota DPR RI Komisi VI H Askweni SPdl, di Balai Agung Serasan Sekundang (BASS), kemarin petang.

BACA JUGA:Ajak Pelajar Wujudkan Generasi Cerdas dan Bebas Narkoba

BACA JUGA:Bupati Segera Tugaskan Kembali Penjaga Perlintasan KA

Kepada politisi Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) tersebut, Bupati mengharapkan dukungan dari jajaran Komisi VI yang membidangi pengawasan BUMN khususnya PLN, agar perjuangkan aspirasi masyarakat Kabupaten Muara Enim untuk menghadirkan layanan kelistrikan yang prima di Bumi Serasan Sekundang. 

Selain itu, Bupati juga meminta Komisi VI yang memiliki peran pengawasan terhadap BUMN untuk mendorong pelaksanaan penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR) dilakukan secara transparan dan merata di Kabupaten Muara Enim. 

Untuk diketahui, wilayah Kabupaten Muara Enim memiliki sejumlah BUMN dan anak BUMN yang beroperasional diantaranya PT Bukit Asam, PLN, serta PT Kereta Api Indonesia (PT KAI).

BACA JUGA:H Arlan Pastikan Warga Prabumulih Dapat Hunian Layak, Pemkot Bedah 12 Rumah Tahun 2025

BACA JUGA:Pengelolaan dana desa harus transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat

Pada pertemuan itu, Anggota DPR RI, H. Askweni turut didampingi Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim dari Fraksi PKS yakni Hj Titit Susanti, Suryadi, Sheri Yosi Maser dan Jon Dries, mengapresiasi pertemuan dengan Bupati Muara Enim sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi, sekaligus ajang mempererat hubungan pemerintah daeerah dengan wakil rakyat di pusat. 

Askweni menegaskan siap memperjuangkan aspirasi masyarakat Kabupaten Muara Enim.

Kemudian terkait kebijakan pengurangan anggaran transfer ke daerah (TKD) dari pusat, dirinya mengharapkan agar tak menjadi kendala bagi Pemerintah daerah untuk memacu pembangunan. 

Menurutnya pengurangan TKD sebagai cara untuk mendorong pemerintah daerah agar lebih efisien dan fokus kepada program prioritas yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.