Puan Ajak DPR dan Pemerintah Introspeksi

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Kamis , 02 Oct 2025 - 20:35

Ketua DPR RI Puan Maharani berpidato dalam Rapat Paripurna Ke-6 DPR RI Masa Persidangan I, Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).-Foto: Antara-

“Kemerdekaan hakikatnya adalah menjamin setiap anak bangsa memiliki ruang dalam membangun Indonesia yang damai, adil, dan sejahtera,” lanjutnya.

Selain menyampaikan evaluasi politik, Puan juga menyinggung capaian kerja DPR dan pemerintah dalam persidangan kali ini.

Sejumlah rancangan undang-undang berhasil disahkan, di antaranya revisi keempat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, revisi ketiga Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, serta undang-undang mengenai pengesahan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Rusia.

Tak hanya itu, DPR juga mengesahkan dua RUU sebagai usulan inisiatifnya, yakni RUU perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) dan RUU tentang Statistik.

Puan menegaskan, kerja legislasi ini merupakan bagian dari komitmen DPR bersama pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hukum nasional, sekaligus menjawab tantangan zaman.

Ia menutup pidatonya dengan seruan agar semua elemen bangsa terus menjaga persatuan dan meningkatkan kualitas demokrasi demi Indonesia yang lebih baik ke depan. (ant)

puan ajak dpr dan pemerintah introspeksi                            jakarta – ketua dpr ri puan maharani menekankan pentingnya refleksi dan perbaikan diri bagi seluruh elemen bangsa, khususnya dpr ri dan pemerintah.
hal itu ia sampaikan dalam pidato penutupan masa persidangan i tahun sidang 2025–2026 di gedung nusantara ii, senayan, jakarta, kamis (2/10).
dalam kesempatan tersebut, puan mengingatkan bahwa dalam kehidupan berdemokrasi, tidak ada pihak yang sepenuhnya benar maupun sepenuhnya salah.
baca juga:radikalisasi intai anak lewat game online
baca juga: resmi meluncur, honda square x125 2025 tampil kotak dengan fitur modern
“kita semua, baik dpr maupun pemerintah, harus bercermin. dinamika yang terjadi belakangan ini menjadi peringatan agar kita memperbaiki diri,” ujarnya.
puan menyinggung bahwa masa sidang kali ini diawali dengan peringatan 80 tahun kemerdekaan republik indonesia. namun, setelah momen bersejarah itu, muncul gelombang aksi unjuk rasa di berbagai daerah.
ia menyebut demonstrasi merupakan bentuk lain dari ekspresi kebebasan. meski demikian, ia menyoroti adanya aksi-aksi yang berakhir dengan kerusuhan dan tindakan anarki.
baca juga:hari kesaktian momentum jaga persatuan
baca juga:ayah cabuli anak tiri sampai hamil: begini modusnya ! 
“ketika demonstrasi berubah menjadi kerusuhan akibat provokasi yang menyesatkan, nilai kemanusiaan pun tergerus. hal ini tidak boleh dianggap wajar,” tegasnya.
menurut puan, kejadian tersebut harus dipahami sebagai sinyal penting bahwa ada hal-hal yang masih perlu dibenahi dalam perjalanan bangsa.
ia mengajak semua pihak menjadikan peristiwa tersebut sebagai pelajaran berharga agar persatuan tetap terjaga.
baca juga:5 besar provinsi penghasil beras nasional 2025: sumatera selatan catat kenaikan produksi paling tinggi !
baca juga:ayah cabuli anak tiri sampai hamil: begini modusnya ! 
“kemerdekaan hakikatnya adalah menjamin setiap anak bangsa memiliki ruang dalam membangun indonesia yang damai, adil, dan sejahtera,” lanjutnya.
selain menyampaikan evaluasi politik, puan juga menyinggung capaian kerja dpr dan pemerintah dalam persidangan kali ini.
sejumlah rancangan undang-undang berhasil disahkan, di antaranya revisi keempat undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang bumn, revisi ketiga undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, serta undang-undang mengenai pengesahan perjanjian ekstradisi antara indonesia dan rusia.
baca juga:ketua dpd ri tegaskan peran senator meluas hingga isu perubahan iklim
baca juga:mendagri tekankan efisiensi dan inovasi daerah
tak hanya itu, dpr juga mengesahkan dua ruu sebagai usulan inisiatifnya, yakni ruu perubahan undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (ppsk) dan ruu tentang statistik.
puan menegaskan, kerja legislasi ini merupakan bagian dari komitmen dpr bersama pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hukum nasional, sekaligus menjawab tantangan zaman.
ia menutup pidatonya dengan seruan agar semua elemen bangsa terus menjaga persatuan dan meningkatkan kualitas demokrasi demi indonesia yang lebih baik ke depan. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 3 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan