RUU PPRT, Amanat Konstitusi untuk Keadilan Sosial

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Rabu , 10 Sep 2025 - 19:56

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Habib Syarief Muhammad saat mengikuti Rapat Panja Penyusunan RUU tentang PPRT di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).-Foto: Antara-

Oleh karena itu, pekerja rumah tangga harus dipandang sebagai pekerja profesional dalam kerangka ketenagakerjaan nasional, bukan sekadar “pembantu rumah tangga” yang kerap diremehkan.

Ia juga menekankan pentingnya RUU PPRT untuk mengadopsi nilai-nilai yang terkandung dalam Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011 tentang Kerja Layak bagi PRT.

Konvensi tersebut memberikan standar internasional untuk pengakuan, perlindungan, serta penghargaan profesi pekerja rumah tangga.

Namun, Syarief menyayangkan bahwa hingga kini Indonesia belum meratifikasi konvensi tersebut. Menurutnya, RUU PPRT harus menjadi momentum bersejarah untuk menyelaraskan hukum nasional dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan keadilan global.

“Ini adalah alarm keras dan bukti nyata bahwa selama ini negara masih lalai dalam melindungi hak dasar para pekerja rumah tangga yang sejatinya menopang kehidupan keluarga di masyarakat kita,” pungkasnya. (ant)

ruu pprt, amanat konstitusi untuk keadilan sosial                            jakarta - anggota badan legislasi dpr ri, habib syarief muhammad, menegaskan bahwa rancangan undang-undang tentang pelindungan pekerja rumah tangga (ruu pprt) merupakan wujud nyata amanat moral dan konstitusional dalam menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
menurutnya, konstitusi melalui pasal 27 ayat 2 undang-undang dasar 1945 sudah secara tegas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
prinsip ini, kata syarief, harus dipahami secara menyeluruh, bukan hanya sebatas penyediaan lapangan kerja, melainkan juga memastikan perlindungan penuh terhadap hak-hak pekerja.
baca juga:hindari kontroversi, menteri baru diminta hati-hati berbicara
baca juga:reshuffle menteri p2mi perlu tenaga baru lindungi pekerja migran
“ruu pprt nantinya akan menjadi benteng hukum sekaligus benteng moral bagi jutaan pekerja rumah tangga di tanah air yang selama ini menuntut keadilan dan penghormatan yang layak,” ujar syarief di jakarta, rabu (10/9).
ia menilai bahwa pengesahan ruu ini adalah langkah konkret negara untuk menebus “dosa besar” berupa pengabaian hak-hak pekerja rumah tangga yang selama ini terpinggirkan.
syarief menekankan, tidak boleh ada celah hukum yang memungkinkan pemberi kerja melepaskan tanggung jawab, terutama dalam kewajiban menanggung iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam pasal 16 ayat (2) draf ruu.
baca juga:serikat ojol mendesak presiden prabowo teken perpres perlindungan pekerja platform
baca juga:prabowo tekankan pentingnya 
“jika ada ruang bagi pemberi kerja untuk menghindar dari kewajiban, maka itu menjadi preseden berbahaya yang bertentangan dengan amanat hukum dan nilai-nilai kemanusiaan,” tegasnya.
berdasarkan data, jumlah pekerja rumah tangga di indonesia mencapai 4,2 juta orang, dan sekitar 84 persen di antaranya adalah perempuan.
secara global, 1 dari 22 pekerja di dunia adalah pekerja rumah tangga. fakta ini, kata syarief, menunjukkan bahwa profesi pekerja rumah tangga memiliki peran sosial dan ekonomi yang sangat signifikan.
baca juga:fraksi pan dpr ri dorong aspirasi pelajar jadi prioritas nasional
baca juga:perombakan kabinet: momentum perbaiki politik, hukum, dan ekonomi nasional
oleh karena itu, pekerja rumah tangga harus dipandang sebagai pekerja profesional dalam kerangka ketenagakerjaan nasional, bukan sekadar “pembantu rumah tangga” yang kerap diremehkan.
ia juga menekankan pentingnya ruu pprt untuk mengadopsi nilai-nilai yang terkandung dalam konvensi ilo nomor 189 tahun 2011 tentang kerja layak bagi prt.
konvensi tersebut memberikan standar internasional untuk pengakuan, perlindungan, serta penghargaan profesi pekerja rumah tangga.
baca juga:menko yusril persilakan dpr revisi ruu perampasan aset
baca juga:kri brawijaya 320 dikerahkan amankan sumber daya laut ri
namun, syarief menyayangkan bahwa hingga kini indonesia belum meratifikasi konvensi tersebut. menurutnya, ruu pprt harus menjadi momentum bersejarah untuk menyelaraskan hukum nasional dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan keadilan global.
“ini adalah alarm keras dan bukti nyata bahwa selama ini negara masih lalai dalam melindungi hak dasar para pekerja rumah tangga yang sejatinya menopang kehidupan keluarga di masyarakat kita,” pungkasnya. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 11 September 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan