Semua Fraksi Sepakat Penghapusan Tunjangan Rumah DPR

Reporter: Bambang Samudera |

Editor: Dahlia |

Senin , 08 Sep 2025 - 21:05

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade yang menyatakan jika semua Fraksi sepakat penghapusan tunjangan umah DPR-Foto : ANTARA-

Tunjangan Konstitusional

- Biaya Peningkatan Komunikasi Intensif dengan Masyarakat: Rp 20.033.000

- Tunjangan Kehormatan Anggota DPR: Rp 7.187.000

- Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dan Anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan: Rp 4.830.000

- Honorarium Fungsi Legislasi: Rp 8.461.000

- Honorarium Fungsi Pengawasan: Rp 8.461.000

- Honorarium Fungsi Anggaran: Rp 8.461.000

Total: Rp 57.433.000

Total Bruto: Rp 74.210.680

Pajak PPH 15 persen: Rp 8.614.950

Total keseluruhan/take home pay: Rp 65.595.730.

Sedangkan Lembaga wadah pemikir (think tank) Prasasti Center for Policy Studies mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang membuka ruang dialog dengan kelompok masyarakat, termasuk dengan menghentikan tunjangan perumahan Anggota DPR sejak 31 Agustus 2025, serta janji evaluasi secara menyeluruh.

Direktur Eksekutif Prasasti Nila Marita di Jakarta, Kamis, menilai inisiatif itu merupakan langkah awal yang positif untuk mengurangi ketegangan di masyarakat termasuk dampaknya terhadap perekonomian nasional setelah gelombang demonstrasi pada 28–31 Agustus 2025.

“Kami mengapresiasi upaya tersebut sebagai langkah awal. Terutama dengan adanya penghentian tunjangan perumahan sejak 31 Agustus serta janji evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh yang akan dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” ujarnya.

Prasasti sebelumnya mencatat kerugian material yang begitu besar akibat demonstrasi tersebut meliputi kerusakan halte, kantor DPR dan DPRD, kantor kepolisian, hingga sarana transportasi umum.

semua fraksi sepakat penghapusan tunjangan rumah dpr                            koranpalpos.com - wakil ketua komisi vi dpr ri asal provinsi sumatera barat (sumbar) andre rosiade menyebut seluruh fraksi di senayan bersepakat tunjangan perumahan bagi anggota dpr dihapuskan setelah protes yang disampaikan masyarakat beberapa waktu terakhir.
"hasil keputusan kemarin itu, bahwa seluruh fraksi sepakat tunjangan rumah sudah dihapuskan," kata wakil ketua komisi vi dpr ri andre rosiade saat melakukan kunjungan kerja ke kabupaten sijunjung sumatera barat.
hal tersebut disampaikan andre rosiade menyikapi tuntutan 17+8 yang diajukan ratusan mahasiswa di depan kompleks dpr/mpr senayan, jakarta.
baca juga:stok beras sphp di palembang aman
baca juga:sumsel united siap tempur, seluruh pemain dalam kondisi prima jelang liga 2 championship 2025
selain menghapus tunjangan perumahan bagi anggota dewan, andre menyebut semua fraksi juga bersepakat melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
senayan juga menyetujui transformasi agar dpr ri menjadi lebih baik dalam melayani masyarakat.
"sementara hal-hal lain ini lagi diputuskan oleh pimpinan dpr ri," kata dia.
baca juga:menko yusril persilakan dpr revisi ruu perampasan aset
baca juga:polri gandeng tni-bin buru dalang kerusuhan
dalam kunjungan kerjanya ke ranah minang, andre mengatakan dpr bersama pemerintah dan lembaga negara lainnya akan berusaha memenuhi dan menjalankan tuntutan yang disuarakan mahasiswa atau masyarakat secara umum.
untuk diketahui, pemengaruh, musisi, komunitas hingga jejaring organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam kelompok kolektif 17+8 indonesia berbenah secara langsung menyerahkan dokumen fisik tuntutan rakyat 17+8 ke dpr ri.
penyerahan dokumen fisik ini merupakan pelengkap dari langkah yang telah dilakukan sebelumnya, seperti kampanye di media sosial, menghubungi perwakilan pimpinan dpr dan partai politik secara informal, serta mengirim surel ke sekitar 580 anggota dpr.
tuntutan rakyat 17+8 dirangkum dari berbagai sumber di antaranya desakan ratusan organisasi masyarakat sipil, rembukan jutaan warganet atau netizen, pernyataan sikap lembaga studi hukum, hingga petisi daring.
sedangkan wakil ketua dpr ri sufmi dasco ahmad mengatakan bahwa seluruh fraksi partai politik sepakat agar tunjangan perumahan dihapus mulai 31 agustus 2025.
dia mengungkapkan hal tersebut sebagai bentuk transparansi kepada publik.
"yang akan diterima oleh anggota dpr berupa komponen-komponen tunjangan, serta hal-hal lain, ini kami akan lampirkan," kata dasco saat konferensi pers di kompleks parlemen, jakarta.
menurut dia, dpr ri juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota dpr setelah evaluasi meliputi biaya langganan, meliputi biaya listrik, biaya jasa telpon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi.
di sisi lain, dia memastikan bahwa anggota dpr ri yang sudah dinonaktifkan tidak akan menerima gaji dan tunjangan tersebut.
menurut dia, dpr ri juga akan memproses penonaktifan wakil rakyat itu melalui mahkamah kehormatan dpr ri.
berikut rincian besaran gaji dan tunjangan yang akan diterima anggota dpr ri perbulannya:
gaji pokok dan tunjangan jabatan
- gaji pokok: rp 4.200.000 (pp 75/200)
- tunjangan suami/istri pejabat: rp 420.000 (pp 51/1992)
- tunjangan anak pejabat negara: rp 168.000 (pp 51/1992)
- tunjangan jabatan: rp 9.700.000 (pp 59/2003)
- tunjangan beras pejabat negara: rp 289.680 (keppres 9/1982)
- uang sidang/paket: rp 2.000.000 (surat keppres 60/2003)
total: rp 16.777.680
tunjangan konstitusional
- biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat: rp 20.033.000
- tunjangan kehormatan anggota dpr: rp 7.187.000
- pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksana konstitusional dewan: rp 4.830.000
- honorarium fungsi legislasi: rp 8.461.000
- honorarium fungsi pengawasan: rp 8.461.000
- honorarium fungsi anggaran: rp 8.461.000
total: rp 57.433.000
total bruto: rp 74.210.680
pajak pph 15 persen: rp 8.614.950
total keseluruhan/take home pay: rp 65.595.730.
sedangkan lembaga wadah pemikir (think tank) prasasti center for policy studies mengapresiasi langkah pemerintah dan dpr yang membuka ruang dialog dengan kelompok masyarakat, termasuk dengan menghentikan tunjangan perumahan anggota dpr sejak 31 agustus 2025, serta janji evaluasi secara menyeluruh.
direktur eksekutif prasasti nila marita di jakarta, kamis, menilai inisiatif itu merupakan langkah awal yang positif untuk mengurangi ketegangan di masyarakat termasuk dampaknya terhadap perekonomian nasional setelah gelombang demonstrasi pada 28–31 agustus 2025.
“kami mengapresiasi upaya tersebut sebagai langkah awal. terutama dengan adanya penghentian tunjangan perumahan sejak 31 agustus serta janji evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh yang akan dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” ujarnya.
prasasti sebelumnya mencatat kerugian material yang begitu besar akibat demonstrasi tersebut meliputi kerusakan halte, kantor dpr dan dprd, kantor kepolisian, hingga sarana transportasi umum.
selain itu, tercatat 10 warga sipil meninggal dunia serta meningkatnya rasa cemas di tengah masyarakat.
direktur riset prasasti gundy cahyadi menambahkan gelombang demonstrasi juga memicu sentimen pada pasar keuangan.
modal asing di pasar saham yang semula mencatat surplus rp731 miliar berbalik menjadi arus modal keluar hanya dalam beberapa hari. indeks harga saham gabungan (ihsg) yang semula menguat dari 7.858 pada 25 agustus terkoreksi pada 28 agustus dan pada 29 agustus.
“itu menunjukkan adanya reaksi dari para pelaku pasar terhadap dinamika sosial-politik yang berlangsung,” kata dia.
prasasti mengingatkan bahwa ketegangan tinggi bisa menimbulkan konsekuensi sosial-ekonomi yang besar.
karena itu, ke depan lembaga tersebut mendorong mekanisme dialog yang lebih terstruktur dan berkelanjutan agar aspirasi publik dapat lebih cepat diakomodasi dalam kebijakan.
wakil ketua dpr ri sufmi dasco ahmad di jakarta, rabu (3/9), mewakili seluruh anggota dpr ri menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan dan kekurangan para wakil rakyat selama menjalani tugas maupun fungsinya.
dasco menegaskan bahwa aspirasi rakyat merupakan tanggung jawab bagi seluruh anggota dpr ri.
ia mengatakan dpr akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan anggota dewan, dan khusus untuk tunjangan perumahan sudah dihentikan terhitung sejak tanggal 31 agustus 2025.
sementara itu, otoritas jasa keuangan (ojk) menilai sektor jasa keuangan resilient dan tetap terjaga di tengah dinamika global dan domestik.
secara fundamental, ojk mencatat bahwa indikator-indikator di sektor jasa keuangan menunjukkan tingkat permodalan yang solid, likuiditas yang sangat memadai, dan profil risiko yang terkendali.
ihsg sempat turun 2,27 persen ke level 7.771,28 pada penutupan sesi i perdagangan jumat (29/8) saat puncak demonstrasi terjadi, sebelum sedikit berbalik arah dan ditutup di level 7.830,49 pada akhir perdagangan hari yang sama.
pada senin (1/9), ihsg dibuka melemah 2,69 persen ke posisi 7.620.10, masih berada di zona merah.
ihsg kemudian berbalik menghijau pada selasa (2/9), dan rabu (3/9), seiring mulai kondusifnya situasi sosial-politik domestik. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 9 September 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan