Wiranto: Presiden Responsif, Bertahap Penuhi Tuntutan

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Kamis , 04 Sep 2025 - 19:51

Penasihat Khusus Presiden, Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto saat menyampaikan keterangan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).-Foto: Antara-

wiranto: presiden responsif, bertahap penuhi tuntutan                            jakarta – penasihat khusus presiden bidang politik dan keamanan, wiranto, menegaskan bahwa presiden prabowo subianto bersikap responsif terhadap aspirasi masyarakat yang disuarakan melalui gelombang aksi unjuk rasa.
meski demikian, ia mengingatkan bahwa tidak semua tuntutan dapat dipenuhi secara serentak.
“sebagian apa yang diminta oleh para pendemo tentu selalu didengar oleh presiden. sedapat mungkin, presiden juga berusaha memenuhi apa yang diminta. namun tentu tidak bisa sekaligus, karena jika semua permintaan dipenuhi bersamaan justru akan menyulitkan,” ujar wiranto di istana kepresidenan, jakarta, kamis (4/9).
baca juga:prabowo bersanding dengan xi jinping dan putin di beijing
baca juga:pan ajukan penghentian gaji eko patrio dan uya kuya
ia menegaskan, pemerintah akan menindaklanjuti aspirasi rakyat secara proporsional dan sesuai dengan prioritas.
wiranto menyebut, dirinya juga dijadwalkan melaporkan langsung kepada presiden terkait langkah-langkah strategis yang perlu ditempuh untuk merespons dinamika terkini.
“presiden sangat memperhatikan harapan rakyat, namun penyelesaiannya butuh waktu dan mekanisme yang tepat,” imbuhnya.
baca juga:anggota dpr nonaktif tak layak terima gaji
baca juga:media massa perlu perkuat persatuan bangsa
selain itu, wiranto mengimbau seluruh pihak untuk tetap menahan diri dan tidak bersikap emosional dalam menyikapi situasi. “kalau semuanya bisa menahan diri, semuanya akan baik-baik saja,” katanya.
seperti diketahui, sejak akhir agustus 2025 aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil terus bergulir dengan mengusung “17+8 tuntutan rakyat”.
tuntutan tersebut dibagi dalam dua kategori: jangka pendek dengan tenggat hingga 5 september 2025, serta jangka panjang hingga 31 agustus 2026.
baca juga:bawaslu bengkulu siapkan rekomendasi uu baru pasca putusan mk
baca juga:amsi serukan media siber jaga integritas informasi di tengah gelombang demonstrasi nasional
dalam jangka pendek, massa aksi menuntut pembentukan tim investigasi independen atas dugaan kekerasan aparat, penghentian keterlibatan tni dalam pengamanan sipil, pembebasan demonstran yang ditahan, dan penindakan tegas terhadap aparat yang diduga melanggar ham.
selain itu, mereka juga menyoroti privilese dpr, antara lain mendesak pembatalan kenaikan gaji dan fasilitas baru, penyelidikan harta kekayaan anggota dpr oleh kpk, serta pemrosesan anggota dewan yang dinilai melecehkan aspirasi rakyat.
di bidang ketenagakerjaan, para demonstran menuntut jaminan upah layak, pencegahan phk massal, serta dibukanya dialog pemerintah dengan serikat buruh. sementara itu, tni dan polri diminta menegaskan komitmen untuk tidak mencampuri ranah sipil.
baca juga:prabowo dialog terbuka dengan buruh, ormas, dan tokoh agama bahas aspirasi rakyat
baca juga:pemerintah wujudkan cita-cita affan kurniawan, serahkan rumah untuk ibunda
adapun tuntutan jangka panjang meliputi reformasi struktural, mulai dari pembersihan dpr, reformasi partai politik, hingga reformasi perpajakan yang lebih adil.
demonstran juga mendesak pengesahan uu perampasan aset koruptor, penguatan kpk dan komnas ham, serta reformasi kepolisian agar lebih profesional dan humanis. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 5 September 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan