Prabowo Dialog Terbuka dengan Buruh, Ormas, dan Tokoh Agama Bahas Aspirasi Rakyat

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar dialog terbuka dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan, tokoh lintas agama, pimpinan konfederasi serikat buruh, dan partai politik di Istana Negara, Jakarta, Senin (1/9).

Pertemuan ini berlangsung sejak sore hingga malam hari, di mana setiap perwakilan menyampaikan kritik, masukan, dan aspirasi mereka secara langsung kepada Presiden.

Dalam dialog tersebut, berbagai isu dibahas, mulai dari sikap pejabat yang arogan, pentingnya membuka ruang aspirasi dan demokrasi, gaya hidup pejabat dan anggota DPR yang hedon dan suka pamer (flexing), kebijakan pemerintah yang memberatkan masyarakat, hingga rancangan undang-undang yang mendesak untuk segera disahkan.

BACA JUGA:Pemerintah Wujudkan Cita-cita Affan Kurniawan, Serahkan Rumah untuk Ibunda

BACA JUGA:Kuota Impor BBM Swasta 2025 Naik 10 Persen, Isu Kelangkaan Disangkal Menteri ESDM

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menekankan pentingnya pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Ketenagakerjaan.

“Beliau (Presiden) berjanji RUU Perampasan Aset segera dibahas, begitu juga RUU Ketenagakerjaan. Beliau meminta Ketua DPR untuk membahasnya segera,” kata Andi Gani.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan perlunya memberi ruang bagi aksi unjuk rasa sebagai sarana aspirasi kelompok bawah, termasuk buruh, petani, nelayan, dan mahasiswa, terutama ketika lembaga formal lambat merespons.

BACA JUGA:Pimpinan MPR Ajak Masyarakat Jaga Demokrasi Tanpa Kekerasan

BACA JUGA:Wakil Panglima TNI Bantah Isu Darurat Militer

“Demonstrasi harus konstitusional dan anti-kekerasan. Pada titik itu, Bapak Presiden setuju,” ujar Said.

Dialog ini juga diikuti tokoh agama. Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Jacklevyn Frits Manuputty menyebut pertemuan berlangsung terbuka dan transparan.

“Kami bicara tentang pajak yang memberatkan rakyat, korupsi, perilaku pejabat di ruang elite, flexing, dan kenaikan tunjangan DPR. Semua ditanggapi oleh Presiden dan Ibu Ketua DPR,” kata Jacklevyn.

BACA JUGA:Jakarta Pulih, Warga Padati CFD Sudirman