RUU Haji Disetujui, Kementerian Haji dan Umrah Segera Terbentuk

Reporter: Bambang Samudera |

Editor: Dahlia |

Selasa , 26 Aug 2025 - 20:10

Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum-Foto : ANTARA-

Dia menjelaskan muatan utama RUU tersebut adalah peningkatan status kelembagaan Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang dipimpin oleh seorang Menteri, di mana sebelumnya Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2024 baru membentuk Badan Penyelenggara Haji.

Selain soal peningkatan status kelembagaan BP Haji menjadi Kementerian, ada beberapa isu yang menjadi sorotan, yakni soal ditetapkannya kembali “syariah” sebagai asas pertama dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Implementasinya, kata dia, adalah batas usia keberangkatan haji yang sebelumnya ditetapkan 18 tahun, atau sudah menikah, kini telah dihapuskan karena prinsip syariah keberangkatan haji adalah bukan ketentuan itu, melainkan sebagai mukallaf atau akil baligh.

Kemudian, menurut dia, ditetapkannya kembali aspek keselamatan dan keamanan, dan ada penambahan aspek pelayanan pada asas penyelenggaraan haji, sehingga penyelenggaraan haji ke depan diharapkan dapat dilaksanakan dengan makna yang lebih mendalam, yakni melalui pelayanan yang ikhlas, optimal, profesional, dan berkeadilan bagi seluruh jemaah.

"Kami juga concern agar tidak berulangnya kasus jual beli kuota haji sebagaimana yang saat ini tengah diselidiki oleh KPK. Sehingga dalam RUU disepakati jika ada tambahan kuota haji harus dibahas bersama DPR, tentu harus dengan menjunjung prinsip kejujuran, kebaikan, kebenaran, transparansi, dan keadilan," kata anggota Komisi VIII DPR itu.

Dia juga mengapresiasi adanya ketentuan dalam UU yang perubahan yaitu kesepakatan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya keadaan luar biasa dan kondisi darurat dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah, seperti bencana alam, perang, kerusuhan, atau pandemi COVID-19, dengan disahkannya Bab XA tentang Keadaan Luar Biasa dan Kondisi Darurat.

Dia pun turut menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Agama yang telah menjadi penyelenggara ibadah haji selama ini, dan berharap agar Kementerian Haji yang nanti dibentuk pascapenetapan RUU ini bisa semakin amanah, sukses dan berkah dalam penyelenggaraan haji ke depan.

"Dengan tidak berulang kembalinya permasalahan klasik dalam penyelenggaraan haji,” katanya. (ant)

ruu haji disetujui, kementerian haji dan umrah segera terbentuk                            koranpalpos.com - rapat paripurna ke-4 dpr ri masa sidang i tahun sidang 2025-2026 menyetujui rancangan undang-undang (ruu) tentang perubahan ketiga atas uu nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umrah menjadi undang-undang, yang isinya membentuk kementerian haji dan umrah.
"rancangan undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah apakah dapat disetujui menjadi undang-undang," kata wakil ketua dpr ri cucun ahmad syamsurizal di kompleks parlemen, jakarta, selasa (26/08/2025), yang dijawab setuju oleh anggota dpr yang hadir.
sementara itu, ketua komisi viii dpr ri marwan dasopang mengatakan bahwa ruu haji merupakan usul inisiatif dpr sebagai respons dari berbagai kebutuhan, antara lain peningkatan pelayanan jemaah baik di tanah air maupun di tanah suci.
baca juga:rapat dpr tetap digelar meski demo di luar ricuh
baca juga:rosa apresiasi program cek kesehatan gratis
kemudian, ruu itu dibutuhkan untuk menyesuaikan perkembangan teknologi maupun kebijakan di arab saudi, serta hal-hal lainnya yang masih membutuhkan peningkatan.
untuk itu, menurut dia, dpr dan pemerintah menyepakati kelembagaan penyelenggara berbentuk kementerian haji dan umrah.
kementerian itu, kata dia, akan menjadi atap dari semua penyelenggara haji, sebagai koordinator.
seluruh infrastruktur dan sdm penyelenggara haji, kata dia, akan menjadi di bawah kementerian haji dan umrah.
baca juga:strategi menghadpi jebakan harga beras
baca juga:bnn gagalkan narkoba berkedok vape dari malaysia dan prancis, ribuan cartridge diamankan
menurut dia, seluruh fraksi-fraksi partai politik sudah menyetujui ruu tersebut untuk dilanjutkan ke rapat paripurna.
"kementerian yang mengurusi sub urusan haji dan umrah, yang merupakan lingkup urusan urusan pemerintahan di bidang agama, dapat menjadi mitra komisi viii dpr ri," kata marwan.
wakil ketua dpr ri cucun ahmad syamsurijal mengatakan keputusan presiden (keppres) tentang pembentukan kementerian haji dan umrah serta pengangkatan menteri haji dan umrah akan diterbitkan pada pekan ini.
"mungkin dalam waktu 1-2 hari ini peraturan pemerintah kan sudah turun dan keppres untuk penetapan menteri haji-nya sudah akan dijalankan dalam minggu-minggu ini," kata cucun di kompleks parlemen, senayan, jakarta, selasa (26/08/2025).
baca juga:pantau kondisi keluarga, aktifkan penyuluh kb 
baca juga:bukan calon titipan, inosentius samsul disetujui jadi hakim mk
hal itu disampaikannya usai memimpin jalannya rapat paripurna ke-4 dpr ri masa sidang i tahun sidang 2025-2026 yang menyetujui ruu haji dan umrah untuk disahkan menjadi undang-undang (uu).
meski demikian dia menyerahkan kepada kewenangan presiden ri prabowo subianto ketika ditanyakan apakah dengan disahkannya ruu haji menjadi uu yang di dalamnya memuat pembentukan kementerian haji dan umrah maka serta merta struktur pimpinan badan penyelenggara (bp) haji akan otomatis beralih mengisi struktur pimpinan di dalam kementerian haji dan umrah.
"kewenangan di presiden, siapa nanti yang ditunjuk. itu kewenangan presiden, bukan di kami, kami membuat undang-undangnya," ucapnya.
terpisah, wakil menteri sekretaris negara (wamensesneg) bambang eko suhariyanto mengatakan pemerintah tengah menyiapkan peraturan presiden (perpres) tentang struktur organisasi dan tata kelola (sotk) kementerian haji dan umrah.
"nanti akan segera kami akan selesaikan perpres tentang sotk-nya," kata bambang di kompleks parlemen, senayan, jakarta, selasa.
dia menegaskan bahwa sotk kementerian haji dan umrah berbeda dengan kementerian agama (kemenag) ri dan bp haji.
"itu baru lagi. sekarang sedang digodok sama kemenpan rb tentang sotk-nya," katanya.
meskipun, sambung dia, sumber daya manusia (sdm) di lingkungan kementerian haji dan umrah nantinya akan banyak diisi oleh mereka yang sebelumnya duduk di kemenag ri dan bp haji.
"sdm-nya kita sedang hitung (besaran jumlah untuk mengisi kementerian haji dan umrah) kalau itu, tapi sebagian besar memang itu adalah pindahan dari kemenag sama bp haji," tuturnya.
sebagaimana aturan perundang-undangan, dia menekankan bahwa perpres tentang sotk kementerian haji dan umrah akan rampung tidak lebih dari satu bulan sejak ruu haji disahkan menjadi uu.
"di dalam undang-undang kan disebutkan bahwa itu maksimal 30 hari, ya. jadi within 30 hari harus selesai sotk-nya. betul, betul, 30 hari harus selesai organisasinya," kata dia.
sebelumnya, rapat paripurna ke-4 dpr ri masa sidang i tahun sidang 2025-2026 menyetujui rancangan undang-undang (ruu) tentang perubahan ketiga atas uu nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umrah menjadi undang-undang, yang isinya membentuk kementerian haji dan umrah.
"rancangan undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah apakah dapat disetujui menjadi undang-undang," kata wakil ketua dpr ri cucun ahmad syamsurizal di kompleks parlemen, jakarta, selasa, yang dijawab setuju oleh anggota dpr yang hadir.
sedangkan, anggota komisi viii dpr ri maman imanul haq mengatakan kementerian haji dan umrah yang segera dibentuk akan melengkapi pengelolaan haji dan umrah secara terpadu, mulai dari pembinaan, pelayanan, hingga jaminan keselamatan dan kesehatan jamaah.
institusi yang akan menjadi kementerian ke-49 pada era pemerintahan presiden prabowo ini memiliki struktur hingga ke tingkat daerah untuk memperkuat edukasi haji di seluruh wilayah indonesia.
"sehingga haji tidak sekadar rutinitas formal, tetapi harus memberi sumbangan bagi pembentukan karakter bangsa," ujar maman dalam keterangannya di jakarta, selasa (26/08/2025).
rapat paripurna ke-4 dpr ri masa sidang i tahun sidang 2025-2026 menyetujui rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umrah menjadi undang-undang, yang isinya membentuk kementerian haji dan umrah.
dalam rancangan undang-undang (ruu) tersebut, dpr juga menekankan aspek kesehatan jamaah.
kementerian haji dan umrah diwajibkan berkoordinasi dengan kementerian kesehatan agar calon jamaah benar-benar dinyatakan sehat sebelum berangkat.
hal ini sekaligus menjawab kritik dari pemerintah arab saudi terkait banyaknya jamaah asal indonesia yang meninggal saat pelaksanaan ibadah haji.
maman menegaskan kementerian baru ini juga akan mengatur pelaksanaan umrah secara lebih ketat sehingga travel atau biro perjalanan penyelenggara haji tetap dapat memberangkatkan jamaah.
"namun, seluruh keberangkatan harus terkonfirmasi dalam sistem kementerian haji dan umrah agar tidak ada lagi kasus jamaah yang terlantar atau ditipu," tegasnya.
anggota dpr ri dari dapil jawa barat ix ini menambahkan dpr menargetkan percepatan pengesahan undang-undang agar bisa segera diikuti dengan penerbitan peraturan pemerintah.
langkah ini dilakukan seiring dengan percepatan transformasi sistem haji oleh pemerintah arab saudi.
dengan regulasi baru ini, jemaah haji indonesia diharapkan mendapatkan kepastian layanan mulai dari akomodasi, katering, hingga kepulangan sesuai standar pelayanan internasional.
"ini jawaban bahwa pemerintah bekerja dengan sangat agresif, termasuk menerima masukan-masukan dari masyarakat, dan juga tentu masukan dari pemerintah arab saudi,” jelasnya.
kementerian haji dan umrah juga ditugaskan untuk memperkuat komunikasi dengan pemerintah arab saudi, mengingat adanya percepatan sistem dan transformasi layanan di tanah suci.
dengan begitu, indonesia dapat menyesuaikan kebijakan lebih cepat dan memastikan kuota maupun fasilitas yang diberikan sesuai dengan kebutuhan jamaah.
maman menambahkan kehadiran kementerian baru ini merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat sekaligus tuntutan modernisasi tata kelola haji dan umrah.
"pemerintah ingin memastikan tidak ada lagi jamaah yang berangkat tanpa kepastian layanan dan seluruh proses dilakukan transparan, akuntabel, serta berpihak pada jamaah," tuturnya.
selain menyangkut aspek teknis dan pelayanan, revisi undang-undang ini juga menekankan pentingnya evaluasi pascapenyelenggaraan haji.
dpr meminta agar laporan penyelenggaraan disampaikan maksimal 30 hari setelah musim haji berakhir sehingga catatan dan masukan dari jamaah dapat segera ditindaklanjuti untuk perbaikan pada tahun berikutnya.
sedangkan, menteri hukum supratman andi agtas memaparkan sejumlah poin-poin kesepakatan yang berhasil dicapai dalam pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umrah.
"perkenankan kami menyampaikan beberapa hal yang telah disepakati dalam pembahasan ruu ini," kata supartman saat menyampaikan pendapat akhir presiden terhadap ruu haji dan umrah pada rapat paripurna ke-4 dpr ri masa sidang i tahun sidang 2025-2026 di kompleks parlemen, senayan, jakarta, selasa (26/08/2025).
pertama, penguatan kelembagaan dari badan penyelenggara (bp) haji menjadi kementerian yang menyelenggarakan sub-urusan pemerintahan haji dan umrah sebagai penyelenggara dan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
kedua, mewujudkan ekosistem haji dan umrah melalui pembentukan satuan kerja dan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, serta kerja sama dengan pihak terkait.
ketiga, pengaturan kuota haji untuk petugas haji yang terpisah dari kuota haji indonesia.
berikutnya, jelas menkum, penambahan kuota haji tambahan; pengaturan pemanfaatan sisa kuota; pengaturan pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji khusus yang mendapatkan visa haji nonkuota.
lalu, pengaturan tanggung jawab pembinaan ibadah haji dan kesehatan terhadap jamaah haji, mekanisme peralihan pascaperubahan badan penyelenggara ibadah haji menjadi kementerian.
"sembilan, penggunaan sistem informasi kementerian dalam penyelenggaraan haji dan umrah," katanya.
supratman menegaskan bahwa pelaksanaan ibadah haji dan umrah merupakan hak warga negara indonesia pemeluk agama islam untuk beribadah sekaligus menjadi tanggung jawab negara, yang pelaksanaannya dijamin sebagai amanat undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.
"tanggung jawab negara untuk pemenuhan hak menunaikan ibadah haji dan umrah sebagai hak asasi manusia diwujudkan dengan memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi warga negara indonesia yang menunaikan ibadah haji dan umrah agar dapat dilaksanakan secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat," katanya.
untuk itu, dia mengatakan diperlukan penyempurnaan dan perbaikan terhadap undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji (uu haji) yang telah beberapa kali diubah agar penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dapat dilaksanakan dengan aman, nyaman, tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan syariat untuk sebesar-besarnya kemanfaatan bagi jamaah haji dan umrah.
sebab, kata dia, uu haji dalam implementasinya masih belum sepenuhnya dapat mengakomodasi kebutuhan hukum masyarakat, serta perkembangan mengenai kebijakan ibadah haji dan umrah dari pemerintah kerajaan arab saudi.
selain itu, dia menyebut masih terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, di antaranya, pemerintah indonesia belum optimal dalam memanfaatkan kuota haji dan kuota haji tambahan dari pemerintah kerajaan arab saudi.
kemudian, belum optimalnya pembinaan terhadap jemaah haji tahun berjalan dan jamaah haji pada urutan berikutnya.
selanjutnya, belum adanya perlindungan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah haji warga negara indonesia yang mendapatkan undangan pisah haji non-kuota dari pemerintah kerajaan arab saudi.
berikutnya, belum adanya mekanisme pembahasan perubahan biaya penyelenggaraan ibadah haji dalam hal terjadi kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji.
"belum ada pengaturan mengenai sistem informasi haji melalui sistem informasi kementerian, serta keberangkatan perjalanan ibadah haji dan umrah secara mandiri," katanya menambahkan.
mencermati hal di atas, supratman pun menyampaikan persetujuan presiden ri terhadap ruu haji untuk disahkan menjadi undang-undang.
"presiden menyatakan setuju rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah untuk disahkan menjadi undang-undang," kata dia.
rapat paripurna ke-4 dpr ri masa sidang i tahun sidang 2025-2026 pun akhirnya menyetujui rancangan undang-undang ruu tentang perubahan ketiga atas uu nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umrah menjadi undang-undang, yang isinya membentuk kementerian haji dan umrah.
"rancangan undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah apakah dapat disetujui menjadi undang-undang," kata wakil ketua dpr ri cucun ahmad syamsurizal di kompleks parlemen, jakarta, selasa, yang dijawab setuju oleh anggota dpr yang hadir.
terpisah, wakil ketua mpr ri hidayat nur wahid alias hnw mengatakan pembentukan kementerian penyelenggaraan haji dan umrah harus direalisasikan paling lambat 30 hari sejak undang-undang berlaku.
adapun rancangan undang-undang (ruu) perubahan ketiga atas uu nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah telah disetujui oleh komisi vii dpr ri dan pemerintah, yang rencananya dibawa ke rapat paripurna selasa ini.
ruu tersebut mengubah badan penyelenggara haji menjadi kementerian.
"alhamdulillah usulan tersebut kini telah disetujui dan disepakati bersama baik oleh dpr maupun pemerintah. sekarang ruu ini akan dibawa ke rapat paripurna dpr-ri untuk disahkan menjadi undang-undang," kata hnw di jakarta, selasa (26/08/2025).
dia menjelaskan muatan utama ruu tersebut adalah peningkatan status kelembagaan badan penyelenggara haji menjadi kementerian penyelenggaraan haji dan umrah yang dipimpin oleh seorang menteri, di mana sebelumnya presiden melalui peraturan presiden nomor 154 tahun 2024 baru membentuk badan penyelenggara haji.
selain soal peningkatan status kelembagaan bp haji menjadi kementerian, ada beberapa isu yang menjadi sorotan, yakni soal ditetapkannya kembali “syariah” sebagai asas pertama dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
implementasinya, kata dia, adalah batas usia keberangkatan haji yang sebelumnya ditetapkan 18 tahun, atau sudah menikah, kini telah dihapuskan karena prinsip syariah keberangkatan haji adalah bukan ketentuan itu, melainkan sebagai mukallaf atau akil baligh.
kemudian, menurut dia, ditetapkannya kembali aspek keselamatan dan keamanan, dan ada penambahan aspek pelayanan pada asas penyelenggaraan haji, sehingga penyelenggaraan haji ke depan diharapkan dapat dilaksanakan dengan makna yang lebih mendalam, yakni melalui pelayanan yang ikhlas, optimal, profesional, dan berkeadilan bagi seluruh jemaah.
"kami juga concern agar tidak berulangnya kasus jual beli kuota haji sebagaimana yang saat ini tengah diselidiki oleh kpk. sehingga dalam ruu disepakati jika ada tambahan kuota haji harus dibahas bersama dpr, tentu harus dengan menjunjung prinsip kejujuran, kebaikan, kebenaran, transparansi, dan keadilan," kata anggota komisi viii dpr itu.
dia juga mengapresiasi adanya ketentuan dalam uu yang perubahan yaitu kesepakatan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya keadaan luar biasa dan kondisi darurat dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah, seperti bencana alam, perang, kerusuhan, atau pandemi covid-19, dengan disahkannya bab xa tentang keadaan luar biasa dan kondisi darurat.
dia pun turut menyampaikan apresiasi kepada kementerian agama yang telah menjadi penyelenggara ibadah haji selama ini, dan berharap agar kementerian haji yang nanti dibentuk pascapenetapan ruu ini bisa semakin amanah, sukses dan berkah dalam penyelenggaraan haji ke depan.
"dengan tidak berulang kembalinya permasalahan klasik dalam penyelenggaraan haji,” katanya. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 27 Agustus 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan