HUT ke-22, Ketua MK Suhartoyo Tekankan Integritas dan Kepercayaan Publik

Reporter: Bambang Samudera |

Editor: Dahlia |

Rabu , 13 Aug 2025 - 20:58

Suhartoyo, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) saat upacara peringatan HUT Ke-22 MK di Jakarta-Foto : ANTARA-

"Yang kami lakukan adalah dalam konteks ketatanegaraan kita agar semua lembaga yang dibentuk di republik ini, baik karena konstitusi maupun undang-undang, setia lah dia pada tupoksi-nya, setia lah dia pada jabatan dan fungsinya," ucapnya.

Untuk itu, dia menepis apabila ada evaluasi yang dilakukan Komisi III DPR RI terhadap kinerja MK sebagai bentuk cawe-cawe.

"Kalau kemudian MK lari atau keluar dari fungsinya, siapa yang ngawasi dia? Kan enggak boleh, setiap lembaga harus ada yang mengawasinya, setidak-tidaknya dirinya. Nah, ketika dirinya enggak lagi bisa ngawasinya, maka masyarakat lah yang mengawasinya. Nah, masyarakat mengawasinya siapa? Wakilnya adalah DPR, itu lah yang mewakili masyarakat," tuturnya.

Terpisah, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengirimkan surat pemberitahuan terkait masa pensiun Hakim Konstitusi Arief Hidayat ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Sudah dan semua tahapan ada di DPR, ya,” kata Ketua MK Suhartoyo saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (13/08/2025).

Di sisi lain, Suhartoyo tidak bisa berkomentar lebih lanjut terkait dorongan pihak tertentu untuk memperhatikan jumlah hakim perempuan dalam komposisi hakim konstitusi.

“Tidak ada (komentar) karena memang itu tidak dipersyaratkan di Undang-Undang Dasar dan undang-undang pada aturan pelaksanaannya,” ucap dia.

Adapun Arief Hidayat merupakan hakim konstitusi jalur DPR yang lahir pada tanggal 3 Februari 1956. Saat ini, Ketua MK periode 2015–2018 itu berusia 69 tahun.

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK, hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan telah berusia 70 tahun.

Artinya, Arief Hidayat akan pensiun pada Februari tahun depan.

Sementara itu, Pasal 26 ayat (1) UU MK mengatur bahwa MK memberitahukan kepada lembaga yang berwenang mengenai hakim konstitusi yang akan diberhentikan dalam jangka waktu paling lama enam bulan sebelum memasuki usia pensiun.

Adapun pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan keputusan presiden (keppres) atas permintaan Ketua MK, sebagaimana diatur Pasal 23 ayat (4) UU MK.

Pasal 26 ayat (2) UU MK lebih lanjut mengatur, dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja sejak menerima keppres, MK mesti memberitahukan kepada lembaga yang berwenang mengenai hakim konstitusi yang pensiun.

Selanjutnya, lembaga yang berwenang, dalam hal ini DPR, mengajukan pengganti hakim konstitusi kepada Presiden dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja sejak menerima pemberitahuan dari MK.

Keppres tentang pengangkatan pengganti hakim konstitusi selanjutnya ditetapkan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari kerja sejak pengajuan dari DPR diterima Presiden. (ant)

hut ke-22, ketua mk suhartoyo tekankan integritas dan kepercayaan publik                            koranpalpos.com - ketua mahkamah konstitusi (mk) suhartoyo mengatakan momentum hari ulang tahun (hut) ke-22 merupakan gerbang fase kedewasaan bagi lembaga penjaga konstitusi itu.
“usia 22 tahun adalah fase kedewasaan bagi sebuah institusi. mk telah melewati berbagai ujian sejarah, mengawal konstitusi dalam berbagai dinamika kebangsaan,” kata dia dalam upacara peringatan hut ke-22 mk di jakarta, rabu (13/08/2025).
di hadapan peserta upacara yang merupakan pegawai mk, suhartoyo mengedepankan pentingnya kepercayaan publik.
ia menyebut tidak mudah bagi sebuah lembaga peradilan untuk memperoleh itu, apalagi mempertahankannya dalam arus zaman yang bergerak cepat dan kompleks.
baca juga:pemkab muaraenim bentuk tim penggiat cinta lingkungan sungai
baca juga:pemprov sumsel tiga tahun perbaiki ribuan rtlh warga miskin
oleh sebab itu, dia menekankan pentingnya konsistensi.
“ujian sesungguhnya adalah konsistensi kita, apakah kita dapat terus menjaga muruah mk ini atau justru terjebak dalam rutinitas semata,” katanya.
menurut suhartoyo, kepercayaan publik merupakan aset yang tidak ternilai.
hal tersebut dibangun oleh konsistensi dalam menegakkan hukum dan keadilan serta dipelihara oleh keteladanan seluruh elemen di mk.
baca juga:semangat tak surut, paskibraka 2025 tetap latihan di bawah hujan jelang hut ri ke-80
baca juga:lindungi pemuda dari asap rokok : menuju indonesia emas 2045
“oleh karena itu, mari kita perkuat komitmen bersama, memberikan kontribusi terbaik, bukan hanya terbatas memberikan pelayanan persidangan, tetapi juga sebagai penjaga konstitusionalisme indonesia,” pesan dia.
lebih lanjut ia menyebut hut ke-22 ini merupakan momentum penting yang tidak sekadar menjadi penanda usia lembaga, tetapi juga ajakan untuk melakukan refleksi atas perjalanan, peran, dan tanggung jawab mk.
sebagai penjaga konstitusi, demokrasi, dan pelindung hak konstitusional warga negara, suhartoyo meyakini mk memegang peran sentral dalam menjaga tegaknya nilai-nilai pancasila dan konstitusi.
namun demikian, kekuatan lembaga tidak hanya terletak pada kewenangannya, tetapi juga pada integritas para penyelenggaranya.
baca juga:isyana sarasvati terinspirasi iwan fals dalam bermain musik
baca juga:edukasi sertifikasi halal untuk umkm makanan di sumatera selatan, dorong produk lokal lebih kompetitif
maka dari itu, dia mengajak jajarannya untuk senantiasa bersikap santun, profesional, melayani, dan penuh dedikasi.
dia pun berpesan agar tugas sehari-hari tidak dijadikan rutinitas semata, tetapi juga sebagai bentuk nyata pengabdian.
“sebab, lembaga peradilan yang kuat tidak hanya tercermin dari putusan-putusannya, tetapi juga dari karakter para pelaksana tugas negara yang jujur dan setia pada nilai-nilai luhur bangsa,” kata ketua mk.
di sisi lain, ketua mahkamah konstitusi (mk) suhartoyo mengatakan revisi undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang mk merupakan sepenuhnya wewenang pembentuk undang-undang.
oleh sebab itu, suhartoyo tidak ingin berkomentar banyak terkait wacana revisi tersebut.
“kita no comment (tidak ada komentar). silakan saja, karena itu kewenangan pembentuk undang-undang,” kata suhartoyo saat ditemui di gedung mk, jakarta, rabu (13/08/2025).
isu revisi uu mk belakangan mencuat usai putusan mahkamah nomor 135/puu-xxii/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah.
namun, anggota komisi iii dpr ri hinca panjaitan sebelumnya mengatakan tidak ada jadwal pembahasan revisi uu mk yang bergulir di parlemen imbas polemik putusan pemisahan pemilu tersebut.
revisi uu mk, kata hinca, tidak masuk dalam daftar program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahunan dpr ri.
"kalau revisi uu mk itu sampai hari ini, kan, masih tetap uu mk-nya, di dalam prolegnas juga enggak ada, tidak ada jadwal untuk mengubah mk itu karena harus ada di prolegnas atau putusan mahkamah konstitusi sendiri untuk diajukan. sampai kemarin belum ada," kata hinca di jakarta, senin (28/7).
meski demikian, dia menekankan bahwa dpr ri memiliki kewenangan fungsi pengawasan untuk dapat melakukan evaluasi terhadap mk agar tugas, pokok, dan fungsi yang dijalankannya tidak keluar dari konstitusi.
"yang kami lakukan adalah dalam konteks ketatanegaraan kita agar semua lembaga yang dibentuk di republik ini, baik karena konstitusi maupun undang-undang, setia lah dia pada tupoksi-nya, setia lah dia pada jabatan dan fungsinya," ucapnya.
untuk itu, dia menepis apabila ada evaluasi yang dilakukan komisi iii dpr ri terhadap kinerja mk sebagai bentuk cawe-cawe.
"kalau kemudian mk lari atau keluar dari fungsinya, siapa yang ngawasi dia? kan enggak boleh, setiap lembaga harus ada yang mengawasinya, setidak-tidaknya dirinya. nah, ketika dirinya enggak lagi bisa ngawasinya, maka masyarakat lah yang mengawasinya. nah, masyarakat mengawasinya siapa? wakilnya adalah dpr, itu lah yang mewakili masyarakat," tuturnya.
terpisah, mahkamah konstitusi (mk) telah mengirimkan surat pemberitahuan terkait masa pensiun hakim konstitusi arief hidayat ke dewan perwakilan rakyat (dpr).
“sudah dan semua tahapan ada di dpr, ya,” kata ketua mk suhartoyo saat ditemui di kantornya, jakarta, rabu (13/08/2025).
di sisi lain, suhartoyo tidak bisa berkomentar lebih lanjut terkait dorongan pihak tertentu untuk memperhatikan jumlah hakim perempuan dalam komposisi hakim konstitusi.
“tidak ada (komentar) karena memang itu tidak dipersyaratkan di undang-undang dasar dan undang-undang pada aturan pelaksanaannya,” ucap dia.
adapun arief hidayat merupakan hakim konstitusi jalur dpr yang lahir pada tanggal 3 februari 1956. saat ini, ketua mk periode 2015–2018 itu berusia 69 tahun.
berdasarkan pasal 23 ayat (1) huruf c undang-undang nomor 7 tahun 2020 tentang mk, hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan telah berusia 70 tahun.
artinya, arief hidayat akan pensiun pada februari tahun depan.
sementara itu, pasal 26 ayat (1) uu mk mengatur bahwa mk memberitahukan kepada lembaga yang berwenang mengenai hakim konstitusi yang akan diberhentikan dalam jangka waktu paling lama enam bulan sebelum memasuki usia pensiun.
adapun pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan keputusan presiden (keppres) atas permintaan ketua mk, sebagaimana diatur pasal 23 ayat (4) uu mk.
pasal 26 ayat (2) uu mk lebih lanjut mengatur, dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja sejak menerima keppres, mk mesti memberitahukan kepada lembaga yang berwenang mengenai hakim konstitusi yang pensiun.
selanjutnya, lembaga yang berwenang, dalam hal ini dpr, mengajukan pengganti hakim konstitusi kepada presiden dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja sejak menerima pemberitahuan dari mk.
keppres tentang pengangkatan pengganti hakim konstitusi selanjutnya ditetapkan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari kerja sejak pengajuan dari dpr diterima presiden. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 14 Agustus 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan