Reses Anggota DPRD Sumsel Dapil Sumsel II: Fokus pada Pendidikan dan Kesehatan di Palembang

Reporter: Popa Delta |

Editor: Dahlia |

Minggu , 04 Feb 2024 - 21:45

"Saya berharap dengan adanya reses ini dapat menyampaikan kepada Dinas Terkait agar dapat memperjuangkan SMK 4 Palembang menjadi lebih baik," ungkap Abu Bakar.

Muntasir Ardi, Ketua Komite SMK 4 Palembang, menyampaikan aspirasi terkait keadaan sekolah yang dinilai cukup tertinggal dari sekolah lain di Palembang.

Dia berharap agar bersama-sama para guru, Kepala Sekolah, dan anggota Komite SMK 4 Palembang dapat berupaya agar sekolah tersebut dapat bangkit kembali.

Salah satu langkah yang diusulkan adalah memberlakukan kembali SPP siswa yang dinilai membantu keadaan SMK 4 Palembang, dibandingkan dengan saat SPP siswa gratis.

Ardi juga menyampaikan keadaan dimana terjadi kekosongan jabatan Kepala Sekolah SMK 4 Palembang dikarenakan sudah pensiun. Hal ini menjadi salah satu penyebab terhambatnya kegiatan operasional sekolah dimana PLH tidak dapat memutuskan kebijakan mengenai pendanaan yang mendesak di SMK 4 Palembang.

"Kami mohon kepada anggota Dewan agar menyampaikan ke dinas terkait untuk segera menunjuk Kepala sekolah SMK 4 Palembang yang baru agar kegiatan operasional belajar mengajar di SMK 4 Palembang dapat kembali normal," pungkasnya.

Selain kunjungan ke SMK 4, rombongan DPRD Dapil II juga melakukan pertemuan di Puskesmas Basuki Rachmad. Di sini, warga mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap seriusnya pemerintah dalam menangani Demam Berdarah Dengue (DBD) yang saat ini banyak menyerang warga.

Masyarakat juga mengeluhkan besarnya biaya komite sekolah yang menjadi beban, baik saat baru masuk sekolah maupun uang komite yang dibayar bulanan.

Menanggapi aspirasi ini, Koordinator Dapil II, Budiarto Marsul, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memerangi DBD dengan menerapkan prinsip 3M (Menguras, Menutup, dan Mengubur).

Selain itu, ia menyampaikan bahwa uang komite sekolah merupakan hasil kesepakatan antara wali murid dengan pengurus komite, yang semuanya juga berasal dari wali murid.

"Kalau memang keberatan, seharusnya disampaikan saat rapat komite," ungkapnya.

Rangkaian reses yang berlangsung dari tanggal 29 Januari hingga 5 Februari 2024 ini melibatkan anggota DPRD Dapil II dalam pertemuan dan dialog di berbagai titik di Palembang.

Beberapa tempat yang dikunjungi antara lain SMA Autis Talang Kelapa, SMA Negeri 22 Talang Kelapa, UPTB Samsat Palembang 3, SMA IGMPLG, SMK dan Penerbangan Sriwijaya Palembang.

Dialog juga dilakukan dengan pelajar SMA Pesantren Modern SMB II, SLB C Karya Ibu Palembang, Panti Sosial Lansia Harapan Kita Palembang, Poletekkes Kemenkes Gizi Palembang, AKBID Budi Mulya Sukabangun, SMA Xaverius 2 Palembang, RSI Ar-Rasyid, UPTD Balai KIR, SMA Swakarya, SMK Utama Bakti, SMK Negeri Sumsel, SMA Kusuma Bangsa, SMA Maitreyawira Palembang, UPTB Samsat Palembang 4 Celentang, Puskesmas Sako Palembang, RS Charitas Kenten, SMA Candradimuka Palembang, Puskesmas Basuki Rahmat, SMK Negeri 4 Palembang, RS Hermina, dan RS Sriwijaya (Eye Center) Palembang.

Dalam dialog dan pertemuan ini, anggota DPRD Dapil II aktif mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat untuk kemudian membawanya ke Rapat Paripurna guna mendapatkan dukungan dan perhatian lebih lanjut dari pemerintah daerah.(ADV)

reses anggota dprd sumsel dapil sumsel ii: fokus pada pendidikan dan kesehatan di palembang                            anggota dprd provinsi sumatera selatan (sumsel) dari dapil sumsel ii melaksanakan reses tahap i tahun 2024 dengan memprioritaskan penyerapan aspirasi masyarakat di berbagai titik di kota palembang. 
anggota dprd yang terlibat dalam reses ini antara lain muhammad yansuri sip (partai golkar), ir h zulfikri kadir (pdi perjuangan), h m anwar al syadat ssi msi (pks), dr h budiarto marsul se msi (partai gerindra), tamtama tanjung (partai demokrat), antoni yuzar sh,mh (partai kebangkitan bangsa), dan h nopianto s.sos mm (partai nasdem).
dalam kunjungan ini, para anggota dprd berkomunikasi langsung dengan masyarakat, terutama para pelajar, untuk mendengarkan berbagai aspirasi dan kebutuhan mereka.
salah satu sorotan utama reses ini adalah kondisi smk 4 palembang yang dinilai tertinggal dan kekosongan jabatan kepala sekolah yang diisi oleh pelaksana harian (plh). koordinator reses, dr h budiarto marsul se msi, menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menyampaikan aspirasi ini kepada dinas pendidikan provinsi sumsel.
"kita akan segera menyampaikan kepada dinas pendidikan provinsi sumsel yang mempunyai tanggung jawab mengenai pengangkatan kepala sekolah di sumsel," ujarnya.
selain itu, masyarakat di sekitar smk 4 palembang juga mengusulkan penambahan ruang kelas dan aula. dr h budiarto marsul se msi menyatakan bahwa usulan ini akan disampaikan dalam rapat paripurna dengan harapan mendapatkan dukungan sebelum tanggal 19 februari mendatang.
ketua dprd provinsi sumsel dari pdi perjuangan, ir h zulfikri kadir, menanggapi berbagai usulan dengan menjelaskan bahwa apbd provinsi sumsel mencapai rp 11 triliun.
dana tersebut berasal dari pendapatan asli daerah (pad) dan transfer dari pemerintah pusat, yang digunakan untuk pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"disini tadi ada usulan minta penambahan ruang kelas, minta dibangun aula, bantuan meja dan kursi. selain itu, minta agar jabatan kepala sekolah yang masih plh agar diganti defenitif. itu akan disampaikan kepada pj gubernur, agar bisa diwujudkan," ungkapnya.
ir h zulfikri kadir juga memberikan pesan kepada siswa agar menguasai teknologi, karena menurutnya, yang menguasai it akan menguasai dunia. hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memajukan sektor pendidikan melalui penerapan teknologi.
dalam konteks ini, tamtama tanjung dari partai demokrat menegaskan bahwa seluruh aspirasi dari guru, komite, dan siswa akan diperjuangkan agar dapat segera terealisasi.
"walau berat, hasil reses ini akan kita bawa ke rapat paripurna, agar dapat direalisasikan," tuturnya.
rombongan dprd juga menyambangi smk 4 palembang untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi, seperti biaya operasional sekolah, kebutuhan akan aula sekolah, dan kurang memadainya sarana prasarana untuk lebih dari 2.000 siswa di smk tersebut.
wakil ketua bidang sarana smk 4 palembang, abu bakar, s.pd, menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi sekolah tersebut. diantaranya adalah terkendala di biaya operasional sekolah, belum terdapatnya aula sekolah, dan sarana prasarana yang belum memadai.
"saya berharap dengan adanya reses ini dapat menyampaikan kepada dinas terkait agar dapat memperjuangkan smk 4 palembang menjadi lebih baik," ungkap abu bakar.
muntasir ardi, ketua komite smk 4 palembang, menyampaikan aspirasi terkait keadaan sekolah yang dinilai cukup tertinggal dari sekolah lain di palembang.
dia berharap agar bersama-sama para guru, kepala sekolah, dan anggota komite smk 4 palembang dapat berupaya agar sekolah tersebut dapat bangkit kembali.
salah satu langkah yang diusulkan adalah memberlakukan kembali spp siswa yang dinilai membantu keadaan smk 4 palembang, dibandingkan dengan saat spp siswa gratis.
ardi juga menyampaikan keadaan dimana terjadi kekosongan jabatan kepala sekolah smk 4 palembang dikarenakan sudah pensiun. hal ini menjadi salah satu penyebab terhambatnya kegiatan operasional sekolah dimana plh tidak dapat memutuskan kebijakan mengenai pendanaan yang mendesak di smk 4 palembang.
"kami mohon kepada anggota dewan agar menyampaikan ke dinas terkait untuk segera menunjuk kepala sekolah smk 4 palembang yang baru agar kegiatan operasional belajar mengajar di smk 4 palembang dapat kembali normal," pungkasnya.
selain kunjungan ke smk 4, rombongan dprd dapil ii juga melakukan pertemuan di puskesmas basuki rachmad. di sini, warga mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap seriusnya pemerintah dalam menangani demam berdarah dengue (dbd) yang saat ini banyak menyerang warga.
masyarakat juga mengeluhkan besarnya biaya komite sekolah yang menjadi beban, baik saat baru masuk sekolah maupun uang komite yang dibayar bulanan.
menanggapi aspirasi ini, koordinator dapil ii, budiarto marsul, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memerangi dbd dengan menerapkan prinsip 3m (menguras, menutup, dan mengubur).
selain itu, ia menyampaikan bahwa uang komite sekolah merupakan hasil kesepakatan antara wali murid dengan pengurus komite, yang semuanya juga berasal dari wali murid.
"kalau memang keberatan, seharusnya disampaikan saat rapat komite," ungkapnya.
rangkaian reses yang berlangsung dari tanggal 29 januari hingga 5 februari 2024 ini melibatkan anggota dprd dapil ii dalam pertemuan dan dialog di berbagai titik di palembang.
beberapa tempat yang dikunjungi antara lain sma autis talang kelapa, sma negeri 22 talang kelapa, uptb samsat palembang 3, sma igmplg, smk dan penerbangan sriwijaya palembang. 
dialog juga dilakukan dengan pelajar sma pesantren modern smb ii, slb c karya ibu palembang, panti sosial lansia harapan kita palembang, poletekkes kemenkes gizi palembang, akbid budi mulya sukabangun, sma xaverius 2 palembang, rsi ar-rasyid, uptd balai kir, sma swakarya, smk utama bakti, smk negeri sumsel, sma kusuma bangsa, sma maitreyawira palembang, uptb samsat palembang 4 celentang, puskesmas sako palembang, rs charitas kenten, sma candradimuka palembang, puskesmas basuki rahmat, smk negeri 4 palembang, rs hermina, dan rs sriwijaya (eye center) palembang.
dalam dialog dan pertemuan ini, anggota dprd dapil ii aktif mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat untuk kemudian membawanya ke rapat paripurna guna mendapatkan dukungan dan perhatian lebih lanjut dari pemerintah daerah.(adv)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 5 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan