Provinsi Pertama dengan Posbakum Seluruh Desa

Herman Deru Dukung Sumsel Jadi Provinsi Pertama dengan Posbakum di Seluruh Desa-Foto : Istimewa-
Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Maju Amintas Siburian, mengungkapkan bahwa Sumatera Selatan akan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang memiliki Posbakum di seluruh desa.
Peresmiannya direncanakan pada 28 Juli 2025, dan akan dilakukan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Supratman Andi Agtas.
BACA JUGA:Kurban Tertib, Gubernur Herman Deru Apresiasi Gotong Royong Masyarakat
BACA JUGA:Koperasi Merah Putih Diluncurkan, Gubernur: Jadi Garda Depan Ekonomi Rakyat !
“Ini adalah tonggak sejarah. Sumsel akan menjadi model nasional dalam penyediaan layanan hukum berbasis desa,” ujar Maju.
Selain peresmian Posbakum, rangkaian kunjungan kerja Menteri Hukum dan HAM ke Sumsel juga akan mencakup Pelatihan Paralegal Desa secara daring.
Program ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas warga desa dalam memahami dan menyebarluaskan informasi hukum, sehingga dapat menjadi garda terdepan dalam pencegahan konflik hukum.
Maju juga menyampaikan apresiasi atas dukungan dan sambutan hangat dari Gubernur serta jajaran Pemprov.
BACA JUGA:Peduli Keselamatan Kerja: Gubernur Herman Deru Akan Biayai BPJS Pengrajin Besi !
BACA JUGA:Gubernur Herman Deru: 60 Persen Koperasi Merah Putih di Sumsel Sudah Berjalan !
Ia menegaskan bahwa pendekatan berbasis masyarakat ini merupakan strategi jangka panjang yang bertujuan memperkuat fondasi hukum dari bawah, dengan melibatkan langsung masyarakat desa dalam sistem keadilan.
Hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah pejabat penting Pemprov Sumsel, antara lain Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Dr. Drs. H. Sunarto, M.Si; Kepala Biro Hukum, SE, SH, M.Si, C.MSP; Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Hendri Pagiling; Kepala Bagian TUM, Bulan Mahardika Subekti; serta Koordinator Penyuluhan Hukum, Asnedi.
Dengan kolaborasi lintas lembaga dan dukungan penuh dari pemerintah daerah, Sumatera Selatan kini berada di jalur yang tepat menuju provinsi percontohan nasional dalam penyediaan layanan hukum berbasis desa.
Inisiatif ini sekaligus menjadi cerminan keberpihakan pemerintah terhadap keadilan bagi seluruh warga tanpa terkecuali.