Sidang UU Hak Cipta di MK Jadi Ruang Karaoke

Reporter: Bambang Samudera |

Editor: Dahlia |

Selasa , 22 Jul 2025 - 16:57

Salah seorang penyanyi saat beraksi di panggung dengan lagu andalannya-Foto : ANTARA-

Ini membuka jalan bagi demokratisasi produksi musik di mana seniman memiliki lebih banyak kontrol atas karya dan karier mereka.

Fenomena ini telah terbukti dari keberhasilan sejumlah musisi independen seperti Hindia, Pamungkas, dan Nadin Amizah.

Tanpa campur tangan label besar, mereka mampu menjangkau audiens luas, menjaga orisinalitas karya, dan membangun koneksi langsung dengan pendengar.

Momentum ini harus dimanfaatkan sebagai model bahwa AI dan platform digital dapat memperkuat otonomi seniman, bukan justru memperpanjang dominasi industri besar.

Oleh karena itu, musisi perlu diberdayakan untuk memahami dan mengendalikan teknologi, bukan ditinggalkan dalam ketidakpastian regulasi.

Di sinilah peran pemerintah menjadi sangat strategis.

Revisi terhadap Undang-Undang Hak Cipta harus segera dilakukan untuk merespons realitas baru ini, termasuk mengatur pelatihan AI, menetapkan lisensi kolektif, dan menciptakan mekanisme kompensasi yang adil.

Lebih dari itu, negara harus mendorong kebijakan platform digital agar lebih berpihak kepada kreator lokal.

Ini termasuk transparansi algoritma distribusi dan pembagian royalti yang proporsional, sehingga ekosistem musik nasional tetap adil, berkelanjutan, dan berdaya saing global.

Isu ini tentu bukan hanya urusan domestik, tetapi juga tantangan global yang menuntut respons kolektif.

UNESCO pada 2021 telah merumuskan Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence, sebuah kerangka kerja internasional pertama yang menegaskan bahwa AI tidak boleh merusak keragaman budaya dan kebebasan berekspresi.

Namun, rekomendasi ini harus diikuti dengan implementasi nyata di tingkat nasional dan internasional.

Negara-negara anggota, termasuk Indonesia, didorong untuk merumuskan kebijakan yang mengikat, menuntut transparansi dari perusahaan teknologi, serta menjamin keadilan bagi negara-negara berkembang yang karyanya sering diambil tanpa pengakuan.

Ini adalah momen bagi Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinan, tidak hanya dalam melindungi senimannya, tetapi juga dalam membentuk masa depan etis bagi teknologi global.

Putusan hukum di AS hanyalah permulaan.

sidang uu hak cipta di mk jadi ruang karaoke                            koranpalpos.com - ruang sidang pleno mahkamah konstitusi seketika berubah menjadi ruang karaoke saat sidang lanjutan pengujian materi undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.
penyanyi kenamaan lestiani atau lesti kejora dan hendra samuel "sammy" simorangkir melantunkan lagu ciptaannya tatkala dimintakan oleh ketua mahkamah konstitusi (mk) suhartoyo di sela persidangan di jakarta, selasa (22/07/2025).
lesti kejora dan sammy simorangkir dihadirkan sebagai saksi oleh para pemohon perkara nomor 28/puu-xxiii/2025.
perkara ini diajukan oleh musisi tubagus arman maulana (armand maulana), nazril irham (ariel noah), serta 27 musisi kenamaan lainnya.
baca juga:babak baru program beras sphp
baca juga:ibu kota kebudayaan dunia, indonesia siap gaungkan indonesian wave ke dunia
"lesti punya lagu ciptaan sendiri tidak?" tanya suhartoyo pada mulanya.
"punya, pak," jawab lesti.
suhartoyo selaku pimpinan sidang juga sempat berkelakar dengan meminta lesti untuk menyanyikan lagunya sendiri alih-alih lagu ciptaan orang lain karena pokok perkara pada pengujian uu hak cipta ini menyoal pembayaran hak cipta dalam industri pertunjukan.
"seperti apa lagu ciptaannya? biar kami dengar. kalau yang lagu lain jangan dinyanyikan karena sedang disengketakan kan. kalau ciptaan sendiri kan boleh. coba satu bait saja," kata suhartoyo.
baca juga:bahas peluang besar investasi dan penerbangan langsung kuala lumpur–palembang 
baca juga:sekolah rakyat harapan putus rantai kemiskinan
lesti lantas menyanyikan lagu ciptaannya berjudul "angin".
"angin, sampaikan padanya, betapa rindu ini menyiksaku. sungguh heningnya malamku, bertemankan sepi dan dirundung sedih," lesti bersenandung.
kemudian, suhartoyo juga meminta sammy simorangkir menyanyikan lagu ciptaannya sendiri.
"kalau sammy, yang ciptaan sendiri, ketika di kerispatih kan ada lagu yang bagus itu, tapi yang ciptaan sammy sendiri, lo," kata suhartoyo kepada mantan vokalis grup band papan atas, kerispatih, itu.
baca juga:bukan aturan biasa ruu haji dibawa ke paripurna dpr ri
baca juga:tutup turnamen sepak bola antar parpol
"kebetulan yang di kerispatih saya menciptakan ada beberapa lagu, tapi dengan gitarisnya. tapi, memang waktu itu keputusan memang kita pilih supaya tidak ada potensi untuk saling berdebat, kita pilih lagu yang dituakan di dalam band, yaitu saudara badai," kata sammy.
suhartoyo juga bertanya pernah atau tidaknya sammy dipersoalkan oleh sesama pelaku pertunjukan selama menyanyikan lagu kerispatih.
"saya merasa tidak pernah dipersoalkan karena saya tahu banget, saya tahu bangetlah, ini mantan rekan kerja saya, saudara badai, ini hatinya enggak begitu," ucap sammy.
"ya sudah, sekarang dinyanyikan dulu. yang mana itu lagunya? yang netral, ya," kata suhartoyo disambut tawa hakim konstitusi yang lain.
baca juga: tanam jagung di lahan rawan karhutla 
baca juga:sekolah rakyat harapan putus rantai kemiskinan
"saya lupa lagi lagunya karena sudah lama, yang mulia," tutur sammy sembari tertawa.
tidak berselang lama, sammy melantunkan tembang populer kerispatih bertajuk "bila rasaku ini rasamu".
"bila rasaku ini rasamu, sanggupkah engkau, menahan sakitnya terkhianati cinta yang kau jaga. coba bayangkan kembali, betapa hancurnya hati ini, kasih, semua telah terjadi," senandung sammy.
perkara nomor 28 dimohonkan oleh 29 musisi kenamaan tanah air, termasuk armand maulana, ariel noah, nadin amizah, bernadya, bunga citra lestari, dan rossa.
mereka memberi kuasa kepada advokat yang tergabung dalam gerakan satu visi.
armand maulana dkk. mengajukan pengujian ini karena berangkat dari beberapa kasus, termasuk di antaranya pengalaman agnez mo yang digugat oleh pencipta lagu bilang saja, ari bias.
agnez mo dianggap tidak meminta izin secara langsung dan tidak membayar royalti kepada ari bias.
majelis hakim pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat mengabulkan gugatan tersebut dengan menghukum agnez mo membayar ganti rugi rp1,5 miliar kepada ari bias.
tidak hanya itu, agnez mo juga dilaporkan ke polisi karena dituduh melanggar ketentuan pidana pada pasal 113 ayat (2) uu hak cipta.
armand maulana dkk mendalilkan sejumlah pasal dalam uu hak cipta tidak memberikan kepastian hukum.
untuk itu, dalam permohonannya, mereka meminta agar mk mencabut keberlakuan pasal 113 ayat (2) huruf f uu hak cipta, serta memberikan pemaknaan baru untuk pasal 9 ayat (3), pasal 23 ayat (5), pasal 81, dan pasal 87 ayat (1) uu hak cipta.
sementara itu, putusan pengadilan federal amerika serikat baru-baru ini membuka babak baru dalam perdebatan global mengenai hubungan antara akal imitasi (ai) dan hak kekayaan intelektual.
pada 24 juni 2025, hakim william alsup memutuskan bahwa perusahaan ai bernama anthropic secara hukum diperbolehkan melatih model bahasa mereka menggunakan buku-buku yang dilindungi hak cipta, selama proses tersebut bersifat “transformatif” atau menghasilkan sesuatu yang baru dan berbeda.
kantor berita reuters (24/06) juga menyatakan, pengadilan juga menetapkan batas yang tegas: pelatihan ai boleh, tetapi mengunduh lebih dari tujuh juta buku bajakan untuk keperluan tersebut tetap melanggar hukum.
kasus pelanggaran hak cipta tersebut akan disidangkan terpisah pada akhir tahun ini.
putusan ini merupakan preseden penting pertama dalam ranah hukum internasional yang akan berpengaruh besar terhadap karya kreatif lainnya, termasuk musik, film, dan seni visual.
di bidang musik, dampaknya tidak dapat dihindari. teknologi generatif berbasis ai kini mampu menciptakan lagu dengan struktur dan nuansa yang sangat menyerupai genre, gaya, bahkan karakter khas seorang musisi.
model-model ini dilatih menggunakan jutaan data lagu yang tersedia secara daring, dan sering kali diambil dari platform seperti youtube, spotify, dan media sosial tanpa sepengetahuan penciptanya. 
jika lagu yang dihasilkan terdengar cukup berbeda, maka ia bisa lolos dari klaim pelanggaran hak cipta. namun, di mana batas antara inspirasi dan peniruan dalam konteks algoritma? ini merupakan area abu-abu yang belum diatur secara jelas.
dalam tulisannya ai & copyright: a case study of the music industry, lila shroff (2024) menyoroti bagaimana kemajuan pesat kecerdasan buatan generatif (generative ai) menghadirkan tantangan serius terhadap hak cipta dan keberlangsungan hidup pekerja kreatif, khususnya di industri musik.
ia mengkritisi praktik perusahaan teknologi besar yang menggunakan karya seniman tanpa izin, kompensasi, atau transparansi dalam melatih model ai.
ketimpangan kekuasaan antara korporasi dan seniman menjadi tantangan utama, diperparah oleh tidak adanya mekanisme opt-out yang adil dan penggunaan doktrin “fair use” secara sepihak untuk membela kepentingan korporasi.
ketidakterlibatan seniman dalam pengembangan dan regulasi ai memperbesar risiko tergesernya manusia oleh sistem otomatis.
untuk itu, shroff mengusulkan pendekatan human-centered ai (hcai) yang menempatkan seniman sebagai aktor utama dalam proses desain, regulasi, dan pemanfaatan teknologi.
jika tidak diadopsi secara sukarela, regulasi hukum perlu diberlakukan untuk memastikan keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia dalam era ai.
indonesia tidak luput dari risiko eksploitasi kecerdasan buatan (ai) terhadap kekayaan budayanya.
musik tradisional yang menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas bangsa seperti dangdut, keroncong, gamelan, hingga musik-musik daerah dari nusa tenggara timur, minangkabau, dan papua telah tersedia bebas di berbagai platform digital.
besar kemungkinan bahwa karya-karya tersebut telah digunakan sebagai bahan pelatihan algoritma ai tanpa izin, tanpa pencatatan, dan tentu saja tanpa kompensasi.
sayangnya, undang-undang hak cipta no. 28 tahun 2014 yang berlaku saat ini belum mampu merespons perkembangan teknologi ai secara memadai.
tidak ada pengaturan mengenai batasan legal dalam pelatihan ai, tidak ada definisi eksplisit mengenai fair use dalam konteks pembelajaran mesin, dan tidak ada instrumen hukum yang memungkinkan musisi indonesia menuntut perusahaan teknologi asing yang menyalahgunakan karya mereka.
dalam posisi sebagai pengguna teknologi, bukan pengembangnya, indonesia menghadapi kesenjangan kuasa yang semakin melebar.
namun demikian, teknologi tidak boleh hanya dianggap sebagai ancaman.
justru, perkembangan ai dan platform digital dapat menjadi peluang strategis bagi musisi untuk membebaskan diri dari ketergantungan pada label besar atau studio konvensional.
ai dapat menjadi alat bantu dalam berbagai aspek produksi musik, mulai dari penciptaan melodi, mixing, hingga visualisasi dan promosi, tanpa menghilangkan nilai artistik. 
dengan semakin terjangkaunya teknologi dan terbukanya akses ke platform seperti youtube, tiktok, dan spotify, kreativitas kini lebih ditentukan oleh kemampuan beradaptasi dan orisinalitas, bukan semata oleh modal atau koneksi industri. 
ini membuka jalan bagi demokratisasi produksi musik di mana seniman memiliki lebih banyak kontrol atas karya dan karier mereka.
fenomena ini telah terbukti dari keberhasilan sejumlah musisi independen seperti hindia, pamungkas, dan nadin amizah.
tanpa campur tangan label besar, mereka mampu menjangkau audiens luas, menjaga orisinalitas karya, dan membangun koneksi langsung dengan pendengar.
momentum ini harus dimanfaatkan sebagai model bahwa ai dan platform digital dapat memperkuat otonomi seniman, bukan justru memperpanjang dominasi industri besar.
oleh karena itu, musisi perlu diberdayakan untuk memahami dan mengendalikan teknologi, bukan ditinggalkan dalam ketidakpastian regulasi.
di sinilah peran pemerintah menjadi sangat strategis.
revisi terhadap undang-undang hak cipta harus segera dilakukan untuk merespons realitas baru ini, termasuk mengatur pelatihan ai, menetapkan lisensi kolektif, dan menciptakan mekanisme kompensasi yang adil.
lebih dari itu, negara harus mendorong kebijakan platform digital agar lebih berpihak kepada kreator lokal.
ini termasuk transparansi algoritma distribusi dan pembagian royalti yang proporsional, sehingga ekosistem musik nasional tetap adil, berkelanjutan, dan berdaya saing global.
isu ini tentu bukan hanya urusan domestik, tetapi juga tantangan global yang menuntut respons kolektif.
unesco pada 2021 telah merumuskan recommendation on the ethics of artificial intelligence, sebuah kerangka kerja internasional pertama yang menegaskan bahwa ai tidak boleh merusak keragaman budaya dan kebebasan berekspresi.
namun, rekomendasi ini harus diikuti dengan implementasi nyata di tingkat nasional dan internasional.
negara-negara anggota, termasuk indonesia, didorong untuk merumuskan kebijakan yang mengikat, menuntut transparansi dari perusahaan teknologi, serta menjamin keadilan bagi negara-negara berkembang yang karyanya sering diambil tanpa pengakuan.
ini adalah momen bagi indonesia untuk menunjukkan kepemimpinan, tidak hanya dalam melindungi senimannya, tetapi juga dalam membentuk masa depan etis bagi teknologi global.
putusan hukum di as hanyalah permulaan.
ai akan terus berkembang dan memainkan peran besar dalam industri kreatif.
kita tidak bisa menghindarinya.
tapi kita bisa mengaturnya. bahkan, imajinasi pun harus dikelola agar tidak merusak ekosistem. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 23 Juli 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan