PTPN I Dukung Ketahanan Pangan Melalui Pasar Murah Beras

Giat penjualan di PTPN 1 Regional 1 Aceh--
KORANPALPOS.COM – PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) menegaskan komitmennya dalam mengawal program kedaulatan pangan Presiden Prabowo Subianto.
Komitmen itu diwujudkan dengan mendukung Perum Bulog sebagai operator lapangan pada Program Gerakan Pangan Murah (GPM) yang diluncurkan di Jakarta, Jumat (18/7/25).
Dalam program ikhtiar stabilitas harga dan kepastian ketersediaan pasokan beras bagi masyarakat itu, PTPN I menebus beras produksi Bulog dan memasrkan di lingkungan sekitar perusahaan.
BACA JUGA:Perintahkan PT TBBE Ganti Rugi Tanam Tumbuh dan Pembersihan Lahan
BACA JUGA:256 Kopdes Terbentuk, Fokus Kembangkan Potensi Desa
Direktur PTPN I Teddy Yunirman Danas menyebut langkah itu sebagai wujud nyata dukungan PTPN I untuk ketahanan pangan nasional. Menurut dia, peran Bulog dalam program ini sangat krusial sehingga dibutuhkan dukungan seluruh elemen negara dalam menjaga stabilitas nasional.
"Kami berkomitmen mendukung Bulog dalam menjalankan penugasan negara dalam kedaulatan pangan nasional. Kami memahami peran Bulog sangat strategis dalam membangun ekosistem yang ramah kepada petani, rakyat, dan pedagang komoditas pangan." kata Teddy.
Bentuk dukungan riil kepada Bulog, PTPN I membeli puluhan ton beras yang kemudian dipasarkan dengan harga dasar Bulog, yakni Rp12.500 per kilo gram.
BACA JUGA: Cegah Beras Oplosan, Polres OKU Awasi Peredaran Beras di Pasar Tradisional
BACA JUGA: Disnaker OKU Kembali Gelar Pelatihan Keterampilan Kerja Secara Gratis
Beras kualitas premium itu dijual kembali kepada masyarakat umum dengan harga yang sama, yakni Rp62.500 per kemasan lima kilo gram. Harga ini jauh lebih murah dari harga rata-rata pasar yang mencapai Rp80.000 per kemasan lima kilo gram.
GPM Bulog Tahun 2025 ini, PTPN I membuka posko pasar murah beras di semua Kantor Regional yang tersebar di Pulau Sumatera, Jawa dan Sulawesi.
Pemilihan lokasi yang tidak berdekatan dengan area publik atau pasar bertujuan untuk mengendalikan harga komoditas secara persuasif dan menghindari gejolak di kalangan pedagang.
BACA JUGA:Dorong Pengangkatan R4–R5 Menjadi PPPK Paruh Waktu, DPRD Prabumulih Layangkan Surat ke Walikota