Skandal Beras Oplosan: 212 Produsen Diperiksa, Mentan Tuntut Proses Hukum Tegas

Reporter: Bambang Samudera |

Editor: Dahlia |

Selasa , 15 Jul 2025 - 19:52

Stok beras yang ada di Gudang Bulog-Foto : ANTARA-

Salah satunya PT Belitang Panen Raya (BPR), produsen beras yang beroperasi di Kabupaten OKU Timur masuk dalam radar pengawasan setelah Bareskrim Polri memeriksa empat produsen terkait dugaan pengoplosan beras.

Terkait hal itu, kata dia, tim dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindag (Disperindag) OKU Timur segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan klarifikasi langsung ke perusahaan tersebut.

‎Sidak itu dilakukan sebagai langkah cepat guna memastikan apakah PT BPR benar-benar melakukan pencampuran antara beras medium dan premium, namun tetap menjualnya dengan label premium seperti dugaan penyidik Bareskrim Polri.

‎Jika dugaan ini terbukti, praktik tersebut bukan hanya menyalahi standar mutu pangan, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai penipuan terhadap konsumen.

"Pemkab OKU Timur tidak akan mentolerir praktik curang yang merugikan masyarakat," tegasnya.

‎Sementara, Kapolres OKU Timur AKBP Adik Listiyono menyatakan kesiapannya untuk bertindak apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum dalam proses distribusi atau produksi beras oleh perusahaan terkait.

‎"Dinas terkait saat ini tengah mengumpulkan data lapangan dan hasil klarifikasi yang akan menjadi dasar pengambilan langkah hukum atau sanksi administratif jika ditemukan pelanggaran," tegas Kapolres

Terpisah, Satgas Pangan Polri mengatakan telah memeriksa sebanyak 22 saksi terkait dugaan adanya produsen beras nakal yang melanggar mutu dan takaran beras.

“Total saksi yang telah diperiksa saat ini ada 22 orang,” kata Ketua Satgas Pangan Polri sekaligus Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Helfi Assegaf kepada awak media di Jakarta, Selasa (15/07/2025).

Dari jumlah tersebut, penyidik pada Satgas Pangan Polri telah memeriksa saksi-saksi dari enam perusahaan dan delapan pemilik merek beras kemasan lima kilogram. Akan tetapi, nama-namanya tidak diungkapkan.

Jenderal polisi bintang satu itu mengatakan bahwa pemeriksaan tersebut untuk mendalami terkait dugaan pelanggaran mutu dan takaran pada beras kemasan.

“Pemeriksaan tersebut untuk pendalaman ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum atas dugaan penjualan beras dalam kemasan yang tidak sesuai komposisi yang tertera pada kemasannya,” ucapnya.

Adapun untuk hari ini, Brigjen Pol. Helfi mengungkapkan bahwa penyidik kembali melakukan pemeriksaan. Saksi yang dipanggil adalah 25 pemilik merek beras kemasan lima kilogram.

Terkait apa saja merek beras tersebut, dia tidak membeberkannya.

Sebelumnya, pada Kamis (10/7), Satgas Pangan Polri memeriksa empat produsen beras yang diduga melanggar mutu dan takaran sebagai langkah penyelidikan.

skandal beras oplosan: 212 produsen diperiksa, mentan tuntut proses hukum tegas                            koranpalpos.com - menteri pertanian (mentan) andi amran sulaiman mengatakan 212 produsen beras nakal yang tidak memenuhi standar mutu, kualitas dan volume berdasarkan temuan kementerian pertanian bersama satgas pangan harus ditindak tegas demi memberikan efek jera.
amran di makassar, sabtu, mengatakan seluruh temuan tersebut telah diserahkan kepada kapolri, satgas pangan dan jaksa agung untuk segera diproses secara hukum agar tidak merugikan masyarakat luas dan petani indonesia.
harapannya proses hukum terhadap pelanggaran tersebut berjalan cepat dan tegas demi memberi efek jera kepada produsen beras nakal yang bermain di sektor pangan pokok nasional," ujar dia.
"mudah-mudahan ini diproses cepat. kami sudah terima laporan tanggal 10 (juli) dua hari yang lalu, itu telah dimulai pemeriksaan, kami berharap ini ditindak tegas," katanya.
baca juga:tutup turnamen sepak bola antar parpol
baca juga:bukan aturan biasa ruu haji dibawa ke paripurna dpr ri
dari laporan yang diterima pada 10 juli lalu, kata amran, proses pemeriksaan terhadap para produsen sudah dimulai aparat kepolisian, dan kementerian pertanian (kementan) terus memantau perkembangan agar penyimpangan ini tidak berulang di masa mendatang.
ia mengatakan modus pelanggaran yang ditemukan mencakup ketidaksesuaian berat kemasan, di mana tertulis 5 kilogram (kg) namun hanya berisi 4,5 kg, serta pemalsuan kategori kualitas beras premium dan medium.
kerugian masyarakat akibat praktik kecurangan itu ditaksir mencapai rp99,35 triliun setiap tahun, yang jika dibiarkan bisa mencapai rp500 triliun hingga rp1.000 triliun dalam lima hingga sepuluh tahun.
praktik semacam itu sama dengan menipu rakyat, kata amran, menegaskan.
baca juga: tanam jagung di lahan rawan karhutla 
baca juga:pelopor turnamen sepak bola antar parpol
layaknya menjual emas 24 karat yang sebenarnya hanya 18 karat, sehingga sangat merugikan masyarakat.
"ada yang 86 persen mengatakan ini premium padahal beras biasa. kemudian mengatakan medium padahal beras biasa. artinya apa? 1 kilo bisa selisih rp2.000 sampai rp3.000 per kilogram. kita mencontohkan emas, tertulis emas 24 karat, tetapi sesungguhnya itu 18 karat," ujar dia.
penting untuk seluruh pelaku usaha beras mematuhi regulasi, karena sektor pangan menyangkut hajat hidup 286 juta rakyat indonesia, kata amran, menekankan.
"kepada saudara-saudara yang lain, pengusaha beras seluruh indonesia, jangan melakukan hal serupa. tolong menjual beras sesuai standar yang sudah ditentukan," katanya.
baca juga:dahlan iskan difitnah ? kuasa hukum ungkap fakta sebenarnya begini !
baca juga:lindungi hak warga, 10 poin revisi ruu kuhap
sementara itu, kepolisian daerah (polda) sumatera selatan (sumsel) memastikan distribusi besar di wilayah setempat masih aman terkait adanya laporan menteri pertanian ke satgas pangan polri mengenai beredarnya beras premium oplosan di sejumlah daerah tanah air.
kabid humas polda sumsel kombes pol nandang mu'min wijaya di palembang, selasa, mengatakan pihaknya memastikan distribusi beras di sumsel masih berada dalam kendali yang aman dan tidak ditemukan indikasi penipuan massal terhadap konsumen.
“sumsel tetap aman. tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa masyarakat menjadi korban beras premium oplosan," katanya.
ia menjelaskan dalam mengantisipasi peredaran beras premium oplosan, direktorat kriminal khusus (ditreskrimsus) polda sumsel telah menerima petunjuk dan arahan (jukrah) dari bareskrim untuk memperketat pengawasan di wilayah masing-masing.
"ditreskrimsus telah memberikan jukrah kepada jajaran di wilayah untuk melakukan pengawasan dan memantau perkembangan. saat ini, kondisi di sumsel masih dalam keadaan kondusif," jelasnya.
polda sumsel juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan melaporkan jika menemukan adanya indikasi beras dengan takaran tidak sesuai atau kualitas di bawah standar.
sebelumnya, satgas pangan polri telah menindaklanjuti laporan kementerian pertanian (kementan) terkait laporan dugaan adanya 212 produsen beras nakal.
tindak lanjut itu dengan memeriksa empat produsen beras pada kamis (10/7) sebagai langkah penyelidikan. empat produsen beras itu berinisial wg, fstj, bpr, dan sul/jg.
di sisi lain, pengamat pertanian dari asosiasi ekonomi politik indonesia khudori mengatakan pemerintah perlu menyesuaikan harga eceran tertinggi (het) beras di pasaran, menyusul kenaikan harga pembelian pemerintah (hpp) gabah di tingkat petani menjadi rp6.500 per kg.
dalam sebuah diskusi yang digelar perhimpunan ekonomi pertanian indonesia (perhepi) di jakarta, senin, khurori menyebut penyesuaian het sangat penting untuk menyeimbangkan insentif di seluruh rantai pasok dan menstabilkan harga beras sebagai komoditas pokok.
menurut khudori, ada ketidakseimbangan antara hpp gabah yang telah naik dan het beras medium yang hanya mengalami sedikit kenaikan, jauh di bawah proporsi kenaikan harga gabah sebagai bahan bakunya.
“tak masuk akal jika hpp gabah naik, tetapi het beras tidak disesuaikan,” katanya.
ia menjelaskan bahwa dengan biaya produksi 1 kg gabah yang mencapai rp4.836 per kilogram, petani memang diuntungkan dengan hpp rp6.500, meraup keuntungan sekitar 34 persen.
namun, keuntungan ini tidak sampai ke pelaku di hilir, seperti penggiling dan pedagang beras.
khudori menjelaskan mereka terpaksa membeli gabah dengan harga tinggi di pasar, bahkan mencapai rp7.500—rp8.000 per kg di beberapa tempat.
namun, saat menjual beras, mereka terikat het yang rendah sehingga berpotensi rugi.
kondisi ini, lanjut dia, membuat penggilingan mengurangi pasokan beras ke pasar, yang justru bisa memicu kelangkaan dan kenaikan harga beras.
selain itu, khudori menyebut stok beras di gudang bulog yang melimpah tetapi minim penyaluran juga turut berkontribusi pada ketidakstabilan harga.
masyarakat pun merasakan dampaknya dengan harga beras eceran yang melampaui het dan menjadi penyumbang inflasi selama lima bulan berturut-turut, menurut data badan pusat statistik (bps).
data panel harga badan pangan nasional (bapanas) menunjukkan sepanjang juni 2025, rata-rata harga beras medium di tingkat konsumen mencapai rp13.995 per kg, melampaui het sebesar rp12.500 per kg.
sementara itu, rata-rata harga beras medium di tingkat produsen (penggilingan) mencapai rp12.800 per kg, dari hpp nasional rp12.000 per kg.
oleh karena itu, penyesuaian het beras dianggap sebagai langkah krusial.
khudori juga menyarankan pemerintah untuk mengintegrasikan kembali kebijakan perberasan dari hulu ke hilir, menghentikan pengadaan beras melalui skema maklon yang dinilai mahal, serta menciptakan outlet lain beras selain bulog.
“tugas pemerintah bukan hanya memastikan stok, tetapi juga memastikan keterjangkauan. jadi, harga harus terjangkau,” tuturnya.
pemerintah kabupaten ogan komering ulu (oku) timur, sumatera selatan membentuk tim untuk mencegah peredaran beras oplosan beredar luas di wilayah setempat.
bupati oku timur lanosin hamzah di martapura, selasa mengatakan bahwa hal itu dilakukan menindaklanjuti maraknya peredaran beras medium yang dioplos menjadi premium beredar di sejumlah wilayah di indonesia.
salah satunya pt belitang panen raya (bpr), produsen beras yang beroperasi di kabupaten oku timur masuk dalam radar pengawasan setelah bareskrim polri memeriksa empat produsen terkait dugaan pengoplosan beras.
terkait hal itu, kata dia, tim dari dinas perindustrian dan perdagangan disperindag (disperindag) oku timur segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan klarifikasi langsung ke perusahaan tersebut.
‎sidak itu dilakukan sebagai langkah cepat guna memastikan apakah pt bpr benar-benar melakukan pencampuran antara beras medium dan premium, namun tetap menjualnya dengan label premium seperti dugaan penyidik bareskrim polri.
‎jika dugaan ini terbukti, praktik tersebut bukan hanya menyalahi standar mutu pangan, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai penipuan terhadap konsumen.
"pemkab oku timur tidak akan mentolerir praktik curang yang merugikan masyarakat," tegasnya.
‎sementara, kapolres oku timur akbp adik listiyono menyatakan kesiapannya untuk bertindak apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum dalam proses distribusi atau produksi beras oleh perusahaan terkait.
‎"dinas terkait saat ini tengah mengumpulkan data lapangan dan hasil klarifikasi yang akan menjadi dasar pengambilan langkah hukum atau sanksi administratif jika ditemukan pelanggaran," tegas kapolres
terpisah, satgas pangan polri mengatakan telah memeriksa sebanyak 22 saksi terkait dugaan adanya produsen beras nakal yang melanggar mutu dan takaran beras.
“total saksi yang telah diperiksa saat ini ada 22 orang,” kata ketua satgas pangan polri sekaligus direktur tindak pidana ekonomi khusus (dirtipideksus) bareskrim polri brigjen pol. helfi assegaf kepada awak media di jakarta, selasa (15/07/2025).
dari jumlah tersebut, penyidik pada satgas pangan polri telah memeriksa saksi-saksi dari enam perusahaan dan delapan pemilik merek beras kemasan lima kilogram. akan tetapi, nama-namanya tidak diungkapkan.
jenderal polisi bintang satu itu mengatakan bahwa pemeriksaan tersebut untuk mendalami terkait dugaan pelanggaran mutu dan takaran pada beras kemasan.
“pemeriksaan tersebut untuk pendalaman ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum atas dugaan penjualan beras dalam kemasan yang tidak sesuai komposisi yang tertera pada kemasannya,” ucapnya.
adapun untuk hari ini, brigjen pol. helfi mengungkapkan bahwa penyidik kembali melakukan pemeriksaan. saksi yang dipanggil adalah 25 pemilik merek beras kemasan lima kilogram.
terkait apa saja merek beras tersebut, dia tidak membeberkannya.
sebelumnya, pada kamis (10/7), satgas pangan polri memeriksa empat produsen beras yang diduga melanggar mutu dan takaran sebagai langkah penyelidikan.
“betul, dalam proses pemeriksaan,” kata brigjen pol. helfi saat dikonfirmasi.
empat produsen beras itu berinisial wg, fstj, bpr, dan sul/jg.
diketahui, menteri pertanian (mentan) andi amran sulaiman mengungkapkan 10 dari 212 produsen beras nakal telah diperiksa satgas pangan polri bersama bareskrim polri sebagai langkah membongkar praktik curang dan melindungi konsumen.
langkah itu merupakan tindak lanjut dari laporan 212 merek beras yang dianggap tidak sesuai standar mutu, baik dari sisi volume, kualitas maupun kejelasan label, yang dikirim langsung ke kapolri dan kejaksaan agung.
amran menekankan momen penindakan itu tepat karena stok beras nasional sedang dalam kondisi melimpah sehingga intervensi tidak menimbulkan risiko kekurangan pasokan di pasaran.
stok saat ini mencapai 4,2 juta ton.
menurut dia, pemeriksaan tersebut diharapkan menjadi pintu masuk membongkar praktik kecurangan yang merugikan konsumen.
amran menyebutkan pengawasan dan penindakan ini adalah bagian dari upaya pemerintah menciptakan keadilan bagi petani, pelaku usaha jujur dan masyarakat sebagai konsumen utama.
"ini harus kita selesaikan, kesempatan emas kita selesaikan. di saat produksi kita, stok kita banyak. kalau stok kita sedikit, tidak mungkin hal ini kita bisa lakukan karena bisa nanti memukul balik. tapi sekarang stok kita banyak," tegas amran. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 16 Juli 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan