Rekayasa Putusan MK Terkait Pemisahan Pemilu

Reporter: Bambang Samudera |

Editor: Dahlia |

Rabu , 09 Jul 2025 - 21:28

Ilustrasi paripurna DPR RI yang membahas putusan MK terkait RUU Pemilu-Foto: AI-

rekayasa putusan mk terkait pemisahan pemilu                               koranpalpos.com - ketua komisi ii dpr ri rifqinizamy karsayuda memandang secara personal apabila dpr dan pemerintah melakukan rekayasa konstitusi dalam menindaklanjuti putusan mahkamah konstitusi (mk) yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah maka yang akan terjadi justru pengangkangan konstitusi.
"kalau kita membuat rekayasa norma pada level undang-undang yang nyata-nyata melabrak norma di undang-undang dasar kan kita bukan merekayasa konstitusi namanya, kita mengangkangi konstitusi," kata rifqi ditemui usai menghadiri rapat komisi ii dpr ri bersama kpu ri dan bawaslu ri di kompleks parlemen, senayan, jakarta.
dia lantas mencontohkan bentuk pengangkangan konstitusi apabila dpr dan pemerintah melakukan rekayasa konstitusi terhadap undang-undang atas putusan mk yang memutuskan pemilihan anggota dprd provinsi dan dprd kabupaten/kota dijeda waktu paling singkat dua tahun atau maksimal 2,5 tahun dari pemilu nasional.
baca juga:dahlan iskan difitnah ? kuasa hukum ungkap fakta sebenarnya begini !
baca juga:sumatera selatan usulkan 1 provinsi dan 8 kabupaten baru ke dpd ri: ini daftar lengkapnya, cek daerahmu !
misalnya, kata dia, dengan menormakan transisi perpanjangan masa jabatan anggota dprd dari 5 tahun menjadi 7,5 tahun maka hal tersebut akan mengangkangi konstitusi pasal 22e ayat (1) uud 1945 yang mengatur bahwa pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali.
"pemilihan umum dilaksanakan 5 tahun sekali. pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih presiden-wakil presiden, anggota dpr ri, anggota dpd ri, dan anggota dprd," ucapnya.
dia pun menekankan bahwa baik komisi ii dpr ri maupun dpr ri sendiri belum mengambil sikap resmi dalam menyikapi putusan mk nomor nomor 135/puu-xxii/2024 tersebut.
begitu pula, sambung dia, sikap komisi ii dpr ri dalam menggulirkan pembahasan tentang omnibus law politik untuk mengakomodasi sejumlah perubahan dalam undang-undang terkait kepemiluan sekaligus putusan mk tersebut.
baca juga:darurat odol, gubernur siapkan instruksi baru
baca juga:lindungi hak warga, 10 poin revisi ruu kuhap
"sikap komisi ii dpr ri dari awal jelas terkait dengan ruu pemilu atau ruu partai politik, baik yang bersifat omnibus law, baik yang bersifat kodifikasi, atau satu per satu, sikap kami menunggu arahan dan keputusan pimpinan dpr terkait dua hal; kepada akd (alat kelengkapan dewan) mana diserahkan, dan kapan waktu yang tepat untuk melakukan pembahasan," kata dia.
dia kemudian melanjutkan, "komisi ii menunggu putusan dan arahan dari pimpinan dpr.
kalau kami nanti yang diminta untuk melakukan pembahasan, silakan ikuti pembahasan yang pasti bersifat terbuka, dan saya pastikan akan memenuhi meaningful participation."
sementara sekretaris jenderal mahkamah konstitusi heru setiawan menepis kabar bahwa pembahasan rapat kerja yang digelar komisi iii dpr ri pada rabu ini turut membicarakan soal putusan mk yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
baca juga:retret laskar pandu satria bangkitkan semangat nasionalisme pelajar 
baca juga:hari bhayangkara: harapan baru reformasi polri !
heru menjelaskan bahwa rapat hari ini yang turut dihadiri pihak komisi yudisial (ky) dan mahkamah agung (ma) membahas soal rencana kerja anggaran (rka) dan rencana kerja pemerintah (rkp) untuk tahun 2026.
"karena ini rapat anggaran, tentu enggak ada kaitannya (dengan pembahasan putusan mk)," kata heru ketika ditemui usai menghadiri rapat di kompleks parlemen, senayan, jakarta, rabu (09/07/2025).
mengenai putusan mk soal pemisahan pemilu, heru menyatakan bahwa mk tinggal menunggu langkah dpr ri untuk menindaklanjuti putusan tersebut ke dalam produk legislasi.
"putusan mk kan sudah diucapkan, kami tinggal menunggu kewenangan dpr untuk menindaklanjuti. kami tunggu karena dpr juga punya kewenangan," ujarnya.
di sisi lain, heru mengaku tidak tahu-menahu mengenai wacana revisi undang-undang nomor 7 tahun 2020 tentang mahkamah konstitusi yang akan digulirkan dpr sebagai imbas putusan mk nomor nomor 135/puu-xxii/2024 tersebut.
"saya belum membaca berita," katanya.
sebelumnya, pada selasa (08/07/2025), wakil ketua dpr ri adies kadir menegaskan bahwa dpr ri tidak akan menggulirkan pembahasan revisi undang-undang nomor 7 tahun 2020 tentang mahkamah konstitusi (uu mk) imbas terjadinya polemik putusan mahkamah konstitusi yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah sebab pembahasannya telah digulirkan dpr ri periode 2019–2024.
"undang-undang mk tidak ada revisi. kan itu sudah direvisi periode anggota dpr lima tahun yang lalu," kata adies di kompleks parlemen, senayan, jakarta.
dia menyebut pembahasan revisi uu mk yang bergulir kala itu telah sampai pada pengambilan persetujuan tingkat i untuk dibawa ke paripurna guna disetujui menjadi undang-undang.
"revisi mk itu kan sudah selesai lima tahun yang lalu, kebetulan saya ketua panjanya dan itu tinggal tunggu. itu sudah tinggal rapat paripurna tingkat ii saja, tinggal paripurna. jadi, kita tinggal tunggu saja, bamus (badan musyawarah)," tuturnya.
pada laman resmi dpr ri, ruu tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi sudah terdaftar dalam program legislasi nasional (prolegnas) jangka menengah 2024–2029.
naskah akademik ruu tersebut disiapkan dpr ri.
pada kamis (26/06/2025), mk memutuskan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah dipisahkan dengan jeda waktu paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun dan enam bulan.
pemilu nasional antara lain pemilihan anggota dpr, dpd, serta presiden dan wakil presiden, sementara pemilu daerah terdiri atas pemilihan anggota dprd provinsi, dprd kabupaten/kota, serta kepala dan wakil daerah.
di sisi lain, pakar hukum tata negara mahfud md menyarankan dpr dan pemerintah selaku pembentuk undang-undang untuk melaksanakan putusan mahkamah konstitusi tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal, meski menimbulkan kerumitan baru.
mahfud sebagaimana keterangan tertulis diterima di jakarta, rabu, mengatakan bahwa putusan mk, termasuk putusan nomor 135/puu-xxii/2024, bersifat final dan mengikat sehingga tetap harus dilaksanakan.
“putusan itu tidak boleh tidak, harus dilaksanakan, putusan mk ini menurut saya harus diterima meskipun menimbulkan kerumitan hukum baru,” kata mahfud yang juga mantan ketua mk itu.
mahfud memandang putusan mk yang amarnya memerintahkan pemilu dprd dan kepala/wakil kepala daerah 2 atau 2,5 tahun digelar sejak pelantikan anggota dpr, dpd, atau presiden/wakil presiden mulai tahun 2029 berpotensi menimbulkan permasalahan.
dengan adanya putusan itu, imbuh dia, jabatan gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh indonesia akan mengalami kekosongan.
walaupun dapat diangkat penjabat kepala daerah, hak demokrasi dikhawatirkan terampas karena masa jeda bisa hingga 2,5 tahun.
“mk telah membuat kerumitan hukum, saya melihatnya juga mk terlalu masuk ke open legal policy, seharusnya hal itu tidak diatur oleh mk, masalah jadwal masalah apa, mestinya urusan pembentuk undang-undang. apakah ada pelanggaran terhadap open legal policy, banyak. tapi kalau betul-betul melanggar uud, kalau ini, apa, tidak ada pelanggaran hukumnya,” ucapnya.
mahfud juga menyoroti konstruksi hukum jadwal pemilihan kepala daerah yang sudah berkali-kali diuji ke mahkamah.
pada 2004, terang dia, sudah ada putusan mk nomor 072-073/puu-ii/2004 yang menyatakan bahwa pemilu yang demokratis yang berlaku bagi pilkada bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.
“dengan adanya putusan mk bisa liar loh ini, bisa muncul lagi, ‘sudah, kalau begitu kita kembali ke dprd saja, wong itu dulu sudah didukung dan sudah berjalan.’ bisa karena kata mk itu bisa langsung atau tidak langsung itu sama konstitusionalnya. jangan-jangan bisa liar ke situ nanti,” katanya.
sementara itu, mengenai jenis-jenis pemilihan yang konstitusional, mahmud menyebut mk dalam putusan nomor 14/puu-xi/2013 memutuskan bahwa pemilu presiden/wakil presiden dan pemilu anggota lembaga perwakilan, yakni dpr, dpd, dan dprd, dilakukan secara serentak mulai 2019.
namun, melalui putusan terbarunya, mahmud menilai mk inkonsisten, memasuki ranah kebijakan hukum terbuka, dan berpotensi memicu kegaduhan politik.
“tapi kita tetap harus bersikap konstitusionalis. putusan mk ini harus dilaksanakan, dalam arti harus segera dibuat undang-undang, apa pun ujung dari undang-undang itu, apakah ke yang semula putusan nomor 72 atau ke ujung yang lain, itu perdebatan di lapangan politik,” ujarnya mengingatkan.
terpisah, wakil ketua dpr ri adies kadir menegaskan dpr ri berhati-hati dalam melakukan kajian untuk menyikapi putusan mahkamah konstitusi (mk) yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah sebab putusan tersebut memunculkan polemik di tengah masyarakat.
"kita kan masih mengkaji ya, dpr masih mengkaji karena ini kan polemiknya cukup tinggi juga, ada yang menyatakan ini melanggar konstitusional, ada yang menyatakan ini tidak, ada yang menyatakan putusan mk melampaui kewenangannya, ada yang juga menyatakan tidak. jadi memang kita berhati-hati dalam menyikapi ini," kata adies di kompleks parlemen, senayan, jakarta, selasa (08/07/2025).
dia menegaskan baik pimpinan maupun fraksi-fraksi partai politik di parlemen masih mengkaji hadirnya putusan tersebut.
"demikian juga partai-partai, kami lihat masih banyak hampir semuanya mengkaji, kecuali partai nasdem mungkin lebih cepat mereka mengkajinya, tetapi partai-partai lain masih dalam proses mengkaji terhadap putusan tersebut, demikian juga dpr," tuturnya.
dia menekankan bahwa proses pengkajian masih terus berlangsung sehingga dpr ri sampai saat ini masih belum mengeluarkan sikap resminya atas putusan mk tersebut.
"kami baru berbicara awal dengan pemerintah yang seminggu lalu dengan pimpinan, dan mungkin ini sekarang juga pemerintah juga lagi mengkaji kan, kita ketahui seperti itu," ucapnya.
dia pun berharap hasil kajian yang dilakukan dpr bersama pemerintah terhadap putusan mk tersebut dapat menghasilkan keputusan yang baik bagi semua pihak.
"mudah-mudahan nanti hasil kajian ini bisa kita satukan dan mendapatkan satu keputusan yang tidak merugikan berbagai pihak, khususnya juga merugikan pemerintah dan masyarakat," kata dia.
sebelumnya, selasa (01/07/2025), wakil ketua dpr sufmi dasco ahmad menyatakan dpr ri mengkaji keputusan mahkamah konstitusi (mk) mengenai pemisahan pemilihan umum nasional dengan pemilihan umum daerah bersama pemerintah dan organisasi masyarakat sipil.
dasco menyebut putusan mk itu perlu disikapi secara hati-hati, karena keputusan yang dibuat nantinya harus menjadi kebijakan yang baik untuk masyarakat.
“kami kemarin di dpr sudah mengadakan rapat brainstorming baik dengan pihak pemerintah yang dihadiri oleh menteri hukum, menteri dalam negeri, menteri sekretaris negara, ada kpu, kemudian juga kita ada komisi ii, komisi iii yang membawahi hukum, badan legislasi, dan juga ada ngo yang melakukan jr (judicial review) seperti perludem,” kata dasco menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui wartawan pada sela-sela kegiatannya di jakarta. (ant)