Jaga Stabilitas Ekonomi Daerah, Pemkot Lubuklinggau Aktif Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi

Dipicu oleh kenaikan harga barang yang diatur pemerintah, seperti BBM dan tarif listrik.

3. Core Inflation

BACA JUGA:Hj Sumarni Pastikan Kebutuhan Pokok Masyarakat Terpenuhi

BACA JUGA:Hadiri Penanaman Jagung Serentak Kuartal III, Dandim 0402/OKI Tekankan Pentingnya Kolaborasi Semua Pihak

Merupakan inflasi inti akibat ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran barang dan jasa.

Untuk mengatasi fluktuasi harga yang dinamis, pemerintah telah mengaktifkan sistem Indeks Perkembangan Harga (IPH).

Lewat sistem ini, petugas daerah diwajibkan turun langsung ke lapangan—pasar, pelabuhan, bandara, hingga angkutan—minimal dua kali dalam seminggu untuk memantau pergerakan harga.

Data IPH ini menjadi alat vital bagi pemerintah pusat untuk mengidentifikasi dan merespons wilayah dengan tekanan inflasi tertinggi secara mingguan, sebelum rilis data inflasi resmi dari BPS setiap bulan.

BACA JUGA:Dishub Muba Segera Sosialisasikan Larangan Instruksi Gubernur Sumsel Tentang Larangan Angkutan Batubara

BACA JUGA:Instruksi Larangan Angkutan Batu bara Lewati Jalan Umum Ini Tanggapan Kasat Lantas Muba

Rakor juga membahas ancaman eksternal yang dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia, termasuk konflik geopolitik antara Israel dan Amerika Serikat, serta potensi gangguan di Selat Hormuz—jalur strategis perdagangan minyak dunia.

Mendagri mengingatkan bahwa gangguan di titik-titik strategis dunia seperti ini bisa berdampak signifikan terhadap pasokan energi dan pangan global, yang ujungnya akan mempengaruhi harga-harga di dalam negeri.

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah pusat menetapkan target ambisius, yakni pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.

Menurut Tito Karnavian, target ini bisa tercapai asalkan seluruh program strategis Presiden dijalankan secara optimal, konsisten, dan terkoordinasi di semua level pemerintahan.

Usai mengikuti rakor, H. Kamaludin menyatakan bahwa Pemkot Lubuklinggau siap menindaklanjuti arahan pemerintah pusat, termasuk memperkuat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan meningkatkan intensitas pemantauan harga kebutuhan pokok.