Mahasiswi di Pusaran Korupsi

Reporter: Eco Marleno |

Editor: Dahlia |

Jumat , 20 Jun 2025 - 20:24

Dinda didampingi ibunya dan rekannya Maulana saat memberikan keterangan dihadapan awak media di OKU-Foto: Eko-

Semua informasi sebelumnya dianggap keliru.

Ia menjelaskan bahwa putrinya hanya membantu pengurusan pajak dan tidak pernah bertemu secara intens dengan Pablo.

“Sistem pembayarannya per item, tidak rutin. Mereka juga tidak pernah bertemu berdua, selalu ada pendamping yaitu Pak Maulana,” tegas Yuliana saat menunggu Putrinya NDP yang sedang diperiksa sebagai Saksi oleh Tim KPK di Polres OKU, Rabu (18/6/2025).

Sebelumnya, penggeledahan oleh KPK di lokasi tersebut dikaitkan dengan penyidikan dugaan suap fee 9 proyek di Dinas PUPR OKU yang menyeret enam tersangka.

Dua di antaranya, Fauzi dan Ahmad Sugeng Santoso, kini telah disidang di Pengadilan Tipikor Palembang.

Jon Fikri, Kepala Dusun 4 Desa Tanjung Baru, membenarkan bahwa dirinya turut menyaksikan proses penggeledahan tersebut sebagai saksi karena ketua RT sedang tidak di tempat.

Sekadar mengingatkan, pada Minggu, 16 Maret 2025, KPK resmi menetapkan enam dari delapan orang yang terjaring operasi tangkap tangan sebagai tersangka terkait korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemkab OKU.

Mereka yakni Ferlan Juliansyah selaku anggota Komisi III DPRD OKU, M Fahrudin selaku Ketua Komisi III DPRD OKU, Umi Hartati selaku Ketua Komisi II DPRD OKU, Nopriansyah selaku Kepala Dinas PUPR Pemkab OKU, M Fauzi alias Pablo selaku swasta, dan Ahmad Sugeng Santoso selaku swasta.

Adapun dua orang pemberi suap yakni M Fauzi alias Pablo, dan Ahmad Sugeng Santoso sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Palembang, Senin 26 Mei 2025.

Dalam OTT, KPK mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp2,6 miliar, 1 unit mobil Toyota Fortuner, dokumen, alat komunikasi, dan barang bukti elektronik lainnya.

Adapun konsturksi kasus yakni pada Januari 2025 dilakukan pembahasan RAPBD OKU Tahun Anggaran (TA) 2025.

Agar RAPBD TA 2025 dapat disahkan, beberapa perwakilan DPRD menemui pihak pemerintah daerah.

Pada pembahasan tersebut, perwakilan dari DPRD meminta jatah pokir dan disepakati bahwa jatah pokir tersebut diubah menjadi proyek fisik di Dinas PUPR dengan anggaran Rp45 miliar.

Dari nilai proyek itu, jatah untuk ketua dan wakil ketua DPRD OKU disepakati mendapatkan Rp5 miliar, sedangkan untuk anggota DPRD OKU sebesar Rp1 miliar.

Nilai tersebut turun menjadi Rp35 miliar karena keterbatasan anggaran.

mahasiswi di pusaran korupsi                            koranpalpos.com - kasus operasi tangkap tangan (ott) oleh komisi pemberantasan korupsi (kpk) di lingkungan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr) kabupaten ogan komering ulu (oku) terus berkembang.
terbaru, seorang mahasiswi berinisial dinda mengaku ikut terseret dalam pusaran kasus yang terus diusut penyidik lembaga anti rasuah ini.
dalam jumpa pers yang digelar kamis malam (19/06/2025), dinda, mahasiswa fakultas hukum semester akhir yang bekerja paruh waktu di sebuah biro konsultan perpajakan, membeberkan bahwa dirinya diperintahkan mencairkan uang senilai rp 1,2 miliar dari rekening atas namanya sendiri.
baca juga:wagub sumsel cik ujang: latihan kader iii hmi sumbagsel wujudkan pemimpin berintegritas
baca juga:rute palembang–kuala lumpur kembali dibuka, gubernur herman deru: ini simbol kebangkitan ekonomi sumsel !
“saya kaget, tiba-tiba masuk dana sebesar itu. saya pikir itu pembayaran jasa konsultan yang belum dilunasi. ternyata dana itu untuk pihak yang punya kaitan dengan perusahaan yang saya bantu urus,” ujar dinda kepada awak media.
dinda menjelaskan bahwa rekening tersebut memang dibuat khusus untuk keperluan operasional pekerjaannya, seperti pembayaran atk dan jasa konsultasi perpajakan.
namun, dua hari pasca ott oleh kpk (17 maret 2026), ia diperintahkan oleh salah satu pihak perusahaan untuk mencairkan dana besar tersebut.
baca juga:gubernur sumsel hadiahkan revitalisasi bkb
baca juga:uji coba budi daya padi apung
dinda mengaku sempat mencairkan uang tersebut di dua bank. penyerahan pertama dilakukan tanpa saksi senilai lebih dari rp 800 juta.
merasa janggal, penyerahan kedua senilai lebih dari rp 300 juta dilakukan dengan disaksikan temannya.
dinda bersama rekannya, maulana, yang juga bekerja sebagai konsultan perpajakan, kemudian berinisiatif mendatangi gedung merah putih kpk untuk melaporkan soal dana mencurigakan tersebut.
baca juga:comeback sang raja ! suzuki cultus 2026 resmi meluncur: hatchback legendaris kini lebih mewah dan canggih 
baca juga:air mata ruth sahanaya iringi lagu ‘rencana bukan bencana’ 
“kami khawatir uang ini ada kaitannya dengan kasus yang sedang ditangani kpk, jadi kami memutuskan melapor,” jelasnya.
atas inisiatif ini, dinda dan maulana kini diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap fee proyek di lingkungan dinas pupr oku, yang melibatkan pihak swasta, termasuk pablo pemilik perusahaan yang menggunakan jasa dinda.
dinda berharap klarifikasi ini bisa meluruskan pemberitaan simpang siur yang beredar di masyarakat.
“saya bukan bagian dari kasus itu, saya hanya menjalankan tugas sebagai konsultan pajak. saya sendiri yang melapor ke kpk karena tidak ingin terlibat lebih jauh,” tegas dinda.
diberitakan sebelumnya, bupati ogan komering ulu (oku) teddy meilwansyah dipanggil tim penyidik komisi pemberantasan korupsi (kpk) untuk diperiksa dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di kabupaten oku. 
bupati teddy diperiksa sebagai saksi.
"pemeriksaan dilakukan di polres oku, sumatera selatan," kata juru bicara kpk budi prasetyo kepada wartawan, rabu 18 juni 2025.
selain teddy, di hari yang sama, penyidik kpk juga memeriksa 10 orang lainnya.
mereka adalah leo nardi irawan selaku kasubbag perencanaan dan umum dinas pupr pemkab oku, hasbullah alias ibul selaku wiraswasta.
selanjutnya setiawan selaku kepala bkad pemkab oku, azis musyawir wisesa selaku pns, muhammad sofran mirza selaku pns pada dinas pupr pemkab oku, febri fahzuli selaku pns pada dinas pupr pemkab oku, m noviasyah selaku pns pada dinas pupr pemkab oku.
kemudian maulana dan narandia dinda putri selaku swasta, dan misroleni selaku karyawan swasta.
sementara kapolres oku, akbp endro aribowo saat dikonfirmasi terkait pemeriksaan tersebut sampai berita ini diturunkan belum menjawab pesan singkat yang dikirim wartawan lewat whatsapp miliknya.
terpisah, ketua tim jaksa penuntut umum (jpu) kpk, ikhsan fernandi z sh mh, usai sidang di pengadilan negeri (pn) palembang, selasa 17 juni 2025, mengatakan teddy akan dijadwalkan hadir bersama sejumlah saksi lainnya secara bergilir.
"termasuk teddy meilwansyah, akan kita jadwalkan pemanggilannya sebagai saksi. semua pihak yang tercantum dalam berkas dakwaan akan kami hadirkan," tegas ikhsan kepada wartawan.
saat ditanya mengenai peran teddy dalam kasus tersebut, ikhsan menjelaskan bahwa nama mantan bupati oku itu disebut dalam kesaksian salah bernama setiawan menjabat sebagai kepala bkad oku.
dalam persidangan tersebut, saksi setiawan menyebut proses pencairan uang muka dari anggaran pokir terjadi ketika teddy menjabat sebagai bupati definitif setelah sebelumnya menjadi pj bupati.
namun, hingga kini, kata ikhsan, belum ditemukan indikasi aliran dana mengarah kepada teddy.
meski begitu, pihaknya tidak menutup kemungkinan fakta baru akan terungkap saat pemeriksaan lanjutan di persidangan.
"semua akan digali lagi dalam pemeriksaan nanti. kita tidak ingin berspekulasi sebelum ada fakta hukum yang kuat," tukasnya.
sedangkan mantan pj bupati oku m iqbal ali syahbana, juga turut dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan tersebut.
iqbal menjelaskan, dinamika politik internal dprd menjadi faktor penghambat pengesahan anggaran pokir tahun 2025 yang mencapai rp45 miliar.
menurutnya, rapat pengesahan tak kuorum karena dprd terpecah menjadi dua kubu yaitu pendukung yudi purnama nugraha (ypn) dan kelompok "bertaji" yang mendukung teddy meilwansyah.
"yang hadir dan menyetujui hanya dari kubu bertaji, sementara pihak ypn tidak datang," ungkap iqbal.
untuk menyelesaikan kebuntuan itu, iqbal mengaku mengadakan pertemuan informal di rumah dinas bersama kepala bkad dan pejabat lainnya. ia meminta agar rapat dijadwalkan ulang demi tercapainya kuorum.
sementara itu, fakta baru terungkap dari penggeledahan yang dilakukan komisi pemberantasan korupsi (kpk) di lorong kembar, desa tanjung baru, kecamatan baturaja timur, kabupaten ogan komering ulu (oku), pada selasa (17/6/2025). 
tidak ada nama hesti maupun uang rp800 juta seperti yang sempat ramai diberitakan sebelumnya.
dari data resmi yang diterima portal ini dari juru bicara kpk ri, budi prasetyo, tidak terdapat nama hes atau hesti dalam daftar saksi yang diperiksa.
sosok perempuan yang dibawa saat penggeledahan ternyata adalah narandia alias ndp, mahasiswi sekaligus konsultan pajak yang bekerja di perusahaan milik tersangka m fauzi alias pablo, terdakwa dalam kasus suap proyek dinas pupr oku.
yuliana, orang tua ndp, saat diwawancarai mengklarifikasi bahwa tidak ada dokumen maupun uang rp800 juta yang ditemukan di rumahnya apalagi disebutkan dibawa oleh kpk.
semua informasi sebelumnya dianggap keliru.
ia menjelaskan bahwa putrinya hanya membantu pengurusan pajak dan tidak pernah bertemu secara intens dengan pablo.
“sistem pembayarannya per item, tidak rutin. mereka juga tidak pernah bertemu berdua, selalu ada pendamping yaitu pak maulana,” tegas yuliana saat menunggu putrinya ndp yang sedang diperiksa sebagai saksi oleh tim kpk di polres oku, rabu (18/6/2025).
sebelumnya, penggeledahan oleh kpk di lokasi tersebut dikaitkan dengan penyidikan dugaan suap fee 9 proyek di dinas pupr oku yang menyeret enam tersangka.
dua di antaranya, fauzi dan ahmad sugeng santoso, kini telah disidang di pengadilan tipikor palembang.
jon fikri, kepala dusun 4 desa tanjung baru, membenarkan bahwa dirinya turut menyaksikan proses penggeledahan tersebut sebagai saksi karena ketua rt sedang tidak di tempat.
sekadar mengingatkan, pada minggu, 16 maret 2025, kpk resmi menetapkan enam dari delapan orang yang terjaring operasi tangkap tangan sebagai tersangka terkait korupsi pengadaan barang dan jasa di pemkab oku. 
mereka yakni ferlan juliansyah selaku anggota komisi iii dprd oku, m fahrudin selaku ketua komisi iii dprd oku, umi hartati selaku ketua komisi ii dprd oku, nopriansyah selaku kepala dinas pupr pemkab oku, m fauzi alias pablo selaku swasta, dan ahmad sugeng santoso selaku swasta.
adapun dua orang pemberi suap yakni m fauzi alias pablo, dan ahmad sugeng santoso sudah dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) pada pengadilan negeri palembang, senin 26 mei 2025.
dalam ott, kpk mengamankan barang bukti berupa uang sebesar rp2,6 miliar, 1 unit mobil toyota fortuner, dokumen, alat komunikasi, dan barang bukti elektronik lainnya.
adapun konsturksi kasus yakni pada januari 2025 dilakukan pembahasan rapbd oku tahun anggaran (ta) 2025.
agar rapbd ta 2025 dapat disahkan, beberapa perwakilan dprd menemui pihak pemerintah daerah.
pada pembahasan tersebut, perwakilan dari dprd meminta jatah pokir dan disepakati bahwa jatah pokir tersebut diubah menjadi proyek fisik di dinas pupr dengan anggaran rp45 miliar. 
dari nilai proyek itu, jatah untuk ketua dan wakil ketua dprd oku disepakati mendapatkan rp5 miliar, sedangkan untuk anggota dprd oku sebesar rp1 miliar.
nilai tersebut turun menjadi rp35 miliar karena keterbatasan anggaran.
tetapi untuk fee-nya tetap disepakati sebesar 20 persen jatah bagi anggota dprd.
sehingga total fee sebesar rp7 miliar. saat rapbd ta 2025 disetujui, anggaran dinas pupr naik dari pembahasan awal rp48 miliar menjadi rp96 miliar.
saat itu, nopriansyah menawarkan 9 proyek kepada pablo dan ahmad sugeng dengan komitmen fee sebesar 22 persen, yaitu 2 persen untuk dinas pupr dan 20 persen untuk dprd.
nopriansyah kemudian mengkondisikan pihak swasta yang mengerjakan dan ppk untuk menggunakan beberapa perusahaan atau cv yang ada di lamteng untuk pinjam bendera dan dikerjakan pablo dan ahmad sugeng.
kemudian penyedia dan ppk melakukan penandatanganan kontrak di lamteng.
menjelang hari raya idul fitri, pihak dprd yang diwakili ferlan, fahrudin, dan umi menagih jatah fee proyek kepada nopriansyah sesuai dengan komitmen yang dijanjikan akan diberikan sebelum hari raya idulfitri melalui pencairan uang muka sembilan proyek yang sudah direncanakan sebelumnya.
pada kegiatan itu, patut diduga bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh kpk, pertemuan dilakukan antara anggota dewan, kepala dinas pupr, juga dihadiri oleh pejabat bupati dan kepala bpkad.
dalam perkara ini, kpk telah melakukan penggeledahan di 23 tempat, termasuk rumah dinas bupati oku sejak 19-24 maret 2025.
kpk mengamankan barang bukti elektronik, dan dokumen, di antaranya dokumen terkait pokir dprd oku tahun 2025, dokumen kontrak sembilan proyek pekerjaan, voucher penarikan uang, dan lainnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 21 Juni 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan