KPK Periksa Bupati OKU

Reporter: Samudera |

Editor: Dahlia |

Rabu , 18 Jun 2025 - 20:45

Inilah ruangan di Mapolres OKU yang digunakan penyidik KPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap Bupati OKU dan 10 orang lainnya-Foto: Eko-

kpk periksa bupati oku                            koranpalpos.com - bupati ogan komering ulu (oku) teddy meilwansyah dipanggil tim penyidik komisi pemberantasan korupsi (kpk) untuk diperiksa dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di kabupaten oku. 
bupati teddy diperiksa sebagai saksi. "pemeriksaan dilakukan di polres oku, sumatera selatan," kata juru bicara kpk budi prasetyo kepada wartawan, rabu 18 juni 2025.
selain teddy, di hari yang sama, penyidik kpk juga memeriksa 10 orang lainnya.
mereka adalah leo nardi irawan selaku kasubbag perencanaan dan umum dinas pupr pemkab oku, hasbullah alias ibul selaku wiraswasta.
baca juga:rute palembang–kuala lumpur kembali dibuka, gubernur herman deru: ini simbol kebangkitan ekonomi sumsel !
baca juga:gubernur herman deru: palembang siap jadi pintu gerbang asia tenggara
selanjutnya setiawan selaku kepala bkad pemkab oku, azis musyawir wisesa selaku pns, muhammad sofran mirza selaku pns pada dinas pupr pemkab oku, febri fahzuli selaku pns pada dinas pupr pemkab oku, m noviasyah selaku pns pada dinas pupr pemkab oku.
kemudian maulana dan narandia dinda putri selaku swasta, dan misroleni selaku karyawan swasta.
sementara kapolres oku, akbp endro aribowo saat dikonfirmasi terkait pemeriksaan tersebut sampai berita ini diturunkan belum menjawab pesan singkat yang dikirim wartawan lewat whatsapp miliknya.
sementara sebelumnya, ketua tim jaksa penuntut umum (jpu) kpk, ikhsan fernandi z sh mh, usai sidang di pengadilan negeri (pn) palembang, selasa 17 juni 2025, mengatakan teddy akan dijadwalkan hadir bersama sejumlah saksi lainnya secara bergilir.
baca juga:presiden putuskan sengketa 4 pulau aceh-sumut
baca juga:seskab ungkap pm ceko kenang kunjungannya ke ri 
"termasuk teddy meilwansyah, akan kita jadwalkan pemanggilannya sebagai saksi. semua pihak yang tercantum dalam berkas dakwaan akan kami hadirkan," tegas ikhsan kepada wartawan.
saat ditanya mengenai peran teddy dalam kasus tersebut, ikhsan menjelaskan bahwa nama mantan bupati oku itu disebut dalam kesaksian salah bernama setiawan menjabat sebagai kepala bkad oku.
dalam persidangan tersebut, saksi setiawan menyebut proses pencairan uang muka dari anggaran pokir terjadi ketika teddy menjabat sebagai bupati definitif setelah sebelumnya menjadi pj bupati.
namun, hingga kini, kata ikhsan, belum ditemukan indikasi aliran dana mengarah kepada teddy.
baca juga:air mata ruth sahanaya iringi lagu ‘rencana bukan bencana’ 
baca juga:sk kemendagri picu polemik : risiko retaknya perjanjian helsinki !
meski begitu, pihaknya tidak menutup kemungkinan fakta baru akan terungkap saat pemeriksaan lanjutan di persidangan.
"semua akan digali lagi dalam pemeriksaan nanti. kita tidak ingin berspekulasi sebelum ada fakta hukum yang kuat," tukasnya.
sedangkan mantan pj bupati oku m iqbal ali syahbana, juga turut dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan tersebut.
iqbal menjelaskan, dinamika politik internal dprd menjadi faktor penghambat pengesahan anggaran pokir tahun 2025 yang mencapai rp45 miliar.
menurutnya, rapat pengesahan tak kuorum karena dprd terpecah menjadi dua kubu yaitu pendukung yudi purnama nugraha (ypn) dan kelompok "bertaji" yang mendukung teddy meilwansyah.
"yang hadir dan menyetujui hanya dari kubu bertaji, sementara pihak ypn tidak datang," ungkap iqbal.
untuk menyelesaikan kebuntuan itu, iqbal mengaku mengadakan pertemuan informal di rumah dinas bersama kepala bkad dan pejabat lainnya.
ia meminta agar rapat dijadwalkan ulang demi tercapainya kuorum.
sekedar mengingatkan, pada minggu, 16 maret 2025, kpk resmi menetapkan enam dari delapan orang yang terjaring operasi tangkap tangan sebagai tersangka terkait korupsi pengadaan barang dan jasa di pemkab oku.
mereka yakni ferlan juliansyah selaku anggota komisi iii dprd oku, m fahrudin selaku ketua komisi iii dprd oku, umi hartati selaku ketua komisi ii dprd oku, nopriansyah selaku kepala dinas pupr pemkab oku, m fauzi alias pablo selaku swasta, dan ahmad sugeng santoso selaku swasta.
adapun dua orang pemberi suap yakni m fauzi alias pablo, dan ahmad sugeng santoso sudah dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) pada pengadilan negeri palembang, senin 26 mei 2025.
dalam ott, kpk mengamankan barang bukti berupa uang sebesar rp2,6 miliar, 1 unit mobil toyota fortuner, dokumen, alat komunikasi, dan barang bukti elektronik lainnya.
adapun konsturksi kasus yakni pada januari 2025 dilakukan pembahasan rapbd oku tahun anggaran (ta) 2025. agar rapbd ta 2025 dapat disahkan, beberapa perwakilan dprd menemui pihak pemerintah daerah.
pada pembahasan tersebut, perwakilan dari dprd meminta jatah pokir dan disepakati bahwa jatah pokir tersebut diubah menjadi proyek fisik di dinas pupr dengan anggaran rp45 miliar. 
dari nilai proyek itu, jatah untuk ketua dan wakil ketua dprd oku disepakati mendapatkan rp5 miliar, sedangkan untuk anggota dprd oku sebesar rp1 miliar.
nilai tersebut turun menjadi rp35 miliar karena keterbatasan anggaran.
tetapi untuk fee-nya tetap disepakati sebesar 20 persen jatah bagi anggota dprd.
sehingga total fee sebesar rp7 miliar. saat rapbd ta 2025 disetujui, anggaran dinas pupr naik dari pembahasan awal rp48 miliar menjadi rp96 miliar.
saat itu, nopriansyah menawarkan 9 proyek kepada pablo dan ahmad sugeng dengan komitmen fee sebesar 22 persen, yaitu 2 persen untuk dinas pupr dan 20 persen untuk dprd.
nopriansyah kemudian mengkondisikan pihak swasta yang mengerjakan dan ppk untuk menggunakan beberapa perusahaan atau cv yang ada di lamteng untuk pinjam bendera dan dikerjakan pablo dan ahmad sugeng.
kemudian penyedia dan ppk melakukan penandatanganan kontrak di lamteng.
menjelang hari raya idul fitri, pihak dprd yang diwakili ferlan, fahrudin, dan umi menagih jatah fee proyek kepada nopriansyah sesuai dengan komitmen yang dijanjikan akan diberikan sebelum hari raya idulfitri melalui pencairan uang muka sembilan proyek yang sudah direncanakan sebelumnya.
pada kegiatan itu, patut diduga bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh kpk, pertemuan dilakukan antara anggota dewan, kepala dinas pupr, juga dihadiri oleh pejabat bupati dan kepala bpkad.
dalam perkara ini, kpk telah melakukan penggeledahan di 23 tempat, termasuk rumah dinas bupati oku sejak 19-24 maret 2025. kpk mengamankan barang bukti elektronik, dan dokumen, di antaranya dokumen terkait pokir dprd oku tahun 2025, dokumen kontrak sembilan proyek pekerjaan, voucher penarikan uang, dan lainnya.