Pengemudi Ojol Menjerit

Reporter: Samudera |

Editor: Dahlia |

Senin , 16 Jun 2025 - 18:27

Pengemudi ojek online menjerit karena aplikasi ojol memberlakukan potongan hingga 30 persen dari tarif perjalanan. foto: Istimewa--

Layanan ojek online telah menjadi bagian vital dari sistem transportasi nasional.

Ia telah membantu masyarakat menjangkau berbagai titik dengan cepat dan efisien.

Namun, keberlangsungan layanan ini sangat bergantung pada keseimbangan antara keuntungan perusahaan dan kesejahteraan mitra pengemudi.

Jika terus dibiarkan timpang, bukan tidak mungkin kepercayaan masyarakat terhadap layanan ojol akan menurun drastis.

Keseimbangan inilah yang kini dituntut oleh para pengemudi.

Pemotongan 30 persen dari pendapatan pengemudi ojek online adalah simbol dari ketimpangan yang terjadi dalam dunia kerja digital. Pemerintah tidak bisa tinggal diam.

Perusahaan aplikasi harus diajak duduk bersama untuk menata ulang sistem yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Karena jika tidak, maka profesi sebagai pengemudi ojol yang dulunya menjadi simbol kemajuan digital Indonesia—akan berubah menjadi potret keputusasaan di era modern.

Country Managing Director Grab Indonesia Neneng Goenadi menilai bahwa mengubah status mitra pengemudi menjadi karyawan tetap berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi para mitra pengemudi ojek daring.

Menurut Neneng dalam jumpa pers di Jakarta Selatan, Jumat (13/6), apabila seluruh mitra pengemudi harus diangkat menjadi karyawan, hanya sebagian kecil yang kemungkinan besar bisa diserap oleh perusahaan.

Keterbatasan itu didasari oleh pertimbangan hak-hak yang harus dipenuhi perusahaan kepada karyawan seperti gaji, cuti, pensiun, dan lainnya.

Ia mencontohkan kasus di Spanyol di mana pada tahun 2021 pemerintah negara tersebut mengeluarkan kebijakan Riders' Law yang mewajibkan mitra kurir daring diangkat menjadi karyawan.

Saat penerapannya, salah satu aplikasi yang beroperasi di negara tersebut hanya mampu mengangkat 17 persen mitra pengemudi menjadi karyawan tetap.

"Kebayang kalau di Indonesia hanya 17 persen yang bisa diserap, yang lain mau ke mana? Bagaimana mereka mendapatkan income (pendapatan)?" ujar Neneng.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa status sebagai karyawan memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dibandingkan dengan skema kemitraan.

pengemudi ojol menjerit                            koranpalpos.com - ribuan pengemudi ojek online (ojol) di berbagai daerah di indonesia tengah menghadapi tekanan yang sangat berat. 
di tengah beban ekonomi yang terus meningkat, mereka harus menerima kenyataan pahit bahwa perusahaan aplikasi tempat mereka bergantung justru memberlakukan potongan yang dinilai mencekik, bahkan mencapai 30 persen dari tarif perjalanan.
kondisi ini tak hanya menurunkan penghasilan mereka secara signifikan, tetapi juga menimbulkan gelombang protes dan desakan untuk adanya perubahan kebijakan yang lebih adil. 
para pengemudi yang dulunya menganggap kemitraan dengan aplikasi adalah peluang ekonomi, kini merasa seperti "diperas habis-habisan".
baca juga:uji coba budi daya padi apung
baca juga:air mata ruth sahanaya iringi lagu ‘rencana bukan bencana’ 
sejak awal kemunculannya, layanan ojek online menjadi solusi mobilitas masyarakat urban. 
sistem kemitraan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi dinilai saling menguntungkan.
namun belakangan, ketimpangan mulai terasa. 
potongan yang awalnya diklaim hanya berkisar 10 hingga 20 persen, kini merangkak naik hingga menyentuh angka 30 persen.
baca juga:bantu tingkatkan kualitas hunian lansia
baca juga:cabut 4 izin tambang nikel
kenaikan ini dirasakan sangat membebani, terlebih ketika harga bbm fluktuatif, biaya perawatan kendaraan meningkat, dan kebutuhan hidup sehari-hari terus naik.
“dulu, potongan dari perusahaan masih bisa ditoleransi. tapi sekarang? dari tarif rp10.000, kami cuma bawa pulang rp7.000. itu belum bensin, belum makan,” ungkap ardi (35), pengemudi ojol asal jakarta.
sebagian besar pengemudi mengandalkan profesi ojol sebagai sumber utama penghasilan. 
dengan potongan yang membengkak, banyak dari mereka yang tak lagi mampu menutupi kebutuhan dasar seperti makan, sewa tempat tinggal, hingga biaya sekolah anak.
baca juga:bukti tak ada sanksi : truk odol masih marak di palembang !
baca juga:kurban tertib, gubernur herman deru apresiasi gotong royong masyarakat
“setiap hari saya narik dari pagi sampai malam. tapi uang yang dibawa pulang seperti tidak sebanding. sudah dipotong aplikasi, belum servis motor, ganti oli, ban bocor... semua ditanggung sendiri,” keluh junaedi (42), pengemudi di kawasan tangerang.
tak sedikit pula yang mulai mencari pekerjaan sampingan, bahkan berpikir untuk meninggalkan dunia ojol. namun, terbatasnya lapangan kerja membuat banyak dari mereka tetap bertahan—meski merugi.
ekonom dari institute for development of economics and finance (indef), eko listiyanto, menyampaikan bahwa potongan sebesar 30 persen yang dilakukan oleh perusahaan aplikasi merupakan angka yang sangat besar dan berpotensi menjerumuskan pengemudi ke jurang kemiskinan.
“potongan sebesar itu sangat tidak masuk akal. di tengah daya beli masyarakat yang lemah, beban hidup pengemudi makin bertambah. ini sangat merugikan,” kata eko dalam wawancara khusus, selasa (16/1/2025).
eko juga menekankan pentingnya revisi terhadap sistem kemitraan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi. menurutnya, selama ini posisi pengemudi sangat lemah dan tidak memiliki kekuatan tawar.
“hubungan antara pengemudi dan perusahaan seolah kemitraan, tapi dalam praktiknya pengemudi tidak punya kontrol. ini bukan kemitraan sejati,” lanjutnya.
salah satu persoalan mendasar yang disorot para pakar adalah pelanggaran terhadap regulasi yang telah ditetapkan pemerintah. 
berdasarkan keputusan menteri perhubungan nomor kp 1001 tahun 2022, batas maksimal potongan yang diperbolehkan oleh perusahaan aplikasi adalah 20 persen.
namun, dalam praktiknya, batas ini dilanggar secara terbuka. bahkan tidak ada transparansi yang cukup mengenai struktur biaya dan besaran potongan yang diberlakukan.
pakar otomotif dari itb, yannes martinus pasaribu, menyatakan bahwa lemahnya pengawasan dari pemerintah membuat perusahaan aplikasi bertindak sewenang-wenang.
“kalau pemerintah tidak hadir dan hanya menjadi penonton, maka para pengemudi akan terus dirugikan. perlu ada tindakan tegas, bukan hanya imbauan,” tegas yannes.
permasalahan ini menunjukkan perlunya sistem pengawasan yang lebih kuat terhadap operasional perusahaan aplikasi.
tak hanya dari sisi regulasi, tapi juga dalam pelaksanaan teknis dan pengawasan harian.
beberapa pengemudi bahkan menyebut bahwa potongan tidak hanya berlaku pada tarif perjalanan, tapi juga pada insentif, bonus, dan fitur penalti yang kerap merugikan mereka.
“kalau kita tolak orderan, bisa kena suspend. kalau hujan deras dan tidak narik, bonus hangus. semua serba diatur aplikasi, kita hanya jadi robot,” ujar tyo (29), pengemudi ojol di palembang.
mengingat kontribusi besar para pengemudi ojol terhadap layanan transportasi nasional, muncul desakan dari berbagai komunitas untuk segera dibuatnya undang-undang khusus tentang transportasi daring.
langkah ini dianggap sebagai solusi jangka panjang untuk memastikan kesejahteraan pengemudi sekaligus menjaga keberlangsungan industri.
“regulasi yang ada sekarang belum cukup kuat. perlu undang-undang yang secara spesifik mengatur hak, kewajiban, dan perlindungan hukum bagi pengemudi,” ujar yannes.
di tengah polemik ini, sorotan tajam tertuju pada perusahaan aplikasi penyedia layanan ojol. masyarakat dan pengemudi menuntut transparansi dalam perhitungan tarif dan pemotongan.
“kalau potongan 30 persen itu digunakan untuk layanan pelanggan, perawatan aplikasi, atau iklan, harus jelas. jangan hanya dipotong tanpa penjelasan,” ujar indra, aktivis komunitas pengemudi online.
komunitas pengemudi juga mendesak agar perusahaan menyediakan kanal komunikasi yang terbuka, bukan hanya melalui notifikasi sepihak dalam aplikasi.
sejumlah pengemudi menyebut bahwa mediasi yang dilakukan selama ini belum cukup efektif.
mereka meminta pemerintah untuk tidak hanya menjadi mediator, tapi juga sebagai pengambil kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil.
“kita ini sudah seperti pekerja penuh waktu, tapi tidak diakui sebagai pekerja. kalau tidak ada perlindungan dari pemerintah, maka nasib kami akan terus begini,” ujar iwan (41), pengemudi asal surabaya.
beberapa organisasi masyarakat sipil dan akademisi menyarankan adanya forum tripartit antara pemerintah, perusahaan aplikasi, dan perwakilan pengemudi. forum ini bisa menjadi wadah penentuan tarif, sistem kerja, serta jaminan sosial.
selain itu, sistem asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan yang menyeluruh juga perlu diberlakukan secara wajib, tidak hanya sekadar opsional yang dibebankan ke pengemudi.
layanan ojek online telah menjadi bagian vital dari sistem transportasi nasional.
ia telah membantu masyarakat menjangkau berbagai titik dengan cepat dan efisien.
namun, keberlangsungan layanan ini sangat bergantung pada keseimbangan antara keuntungan perusahaan dan kesejahteraan mitra pengemudi.
jika terus dibiarkan timpang, bukan tidak mungkin kepercayaan masyarakat terhadap layanan ojol akan menurun drastis.
keseimbangan inilah yang kini dituntut oleh para pengemudi.
pemotongan 30 persen dari pendapatan pengemudi ojek online adalah simbol dari ketimpangan yang terjadi dalam dunia kerja digital. pemerintah tidak bisa tinggal diam.
perusahaan aplikasi harus diajak duduk bersama untuk menata ulang sistem yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
karena jika tidak, maka profesi sebagai pengemudi ojol yang dulunya menjadi simbol kemajuan digital indonesia—akan berubah menjadi potret keputusasaan di era modern.
country managing director grab indonesia neneng goenadi menilai bahwa mengubah status mitra pengemudi menjadi karyawan tetap berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi para mitra pengemudi ojek daring.
menurut neneng dalam jumpa pers di jakarta selatan, jumat (13/6), apabila seluruh mitra pengemudi harus diangkat menjadi karyawan, hanya sebagian kecil yang kemungkinan besar bisa diserap oleh perusahaan.
keterbatasan itu didasari oleh pertimbangan hak-hak yang harus dipenuhi perusahaan kepada karyawan seperti gaji, cuti, pensiun, dan lainnya.
ia mencontohkan kasus di spanyol di mana pada tahun 2021 pemerintah negara tersebut mengeluarkan kebijakan riders' law yang mewajibkan mitra kurir daring diangkat menjadi karyawan.
saat penerapannya, salah satu aplikasi yang beroperasi di negara tersebut hanya mampu mengangkat 17 persen mitra pengemudi menjadi karyawan tetap.
"kebayang kalau di indonesia hanya 17 persen yang bisa diserap, yang lain mau ke mana? bagaimana mereka mendapatkan income (pendapatan)?" ujar neneng.
lebih lanjut, ia menekankan bahwa status sebagai karyawan memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dibandingkan dengan skema kemitraan.
dengan status sebagai karyawan, pengemudi akan memiliki jam kerja tetap, melalui proses seleksi ketat seperti wawancara dan evaluasi rutin, serta bisa diberhentikan jika kinerja tidak memenuhi standar perusahaan.
"begitu dia di-phk, panik cari kerja, kan nggak gampang. kecuali memang banyak sekali lapangan pekerjaan tersedia," jelasnya.
di samping dampaknya terhadap pengemudi, neneng juga menyoroti efek domino terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm).
menurut neneng, menyusutnya jumlah mitra pengemudi akan berdampak langsung terhadap layanan pengantaran makanan dan barang dari pelaku umkm, yang selama ini bergantung pada platform daring.
ia mengambil contoh di jenewa, swiss, di mana setelah uber eat diwajibkan menjadikan mitra pengemudi sebagai karyawan, permintaan layanan makanan menurun hingga 42 persen.
"sebanyak 90 persen merchant grabfood adalah umkm. kalau jumlah mitra menyusut, ini bisa menggerus arus ekonomi umkm yang mayoritas mengandalkan pesanan online," katanya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 17 Juni 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan