JK Tegaskan Pulau Sengketa Masuk Wilayah Aceh

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Minggu , 15 Jun 2025 - 18:53

Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla berbicara dengan awak media di Jakarta, Jumat (13/6/2025).-Foto: Antara-

Ia menyadari bahwa masalah ini sangat sensitif, terutama bagi masyarakat Aceh yang memiliki sejarah panjang perjuangan otonomi dan kedaulatan wilayah.

"Ini masalah peka, sehingga kita berharap pemerintah bisa menemukan solusi yang adil, tepat, dan tidak memicu ketegangan baru di masyarakat," tuturnya.

Pernyataan JK mendapat sambutan hangat dari sejumlah tokoh dan organisasi sipil di Aceh. Mereka menilai bahwa dukungan tokoh nasional seperti Jusuf Kalla memperkuat posisi Aceh dalam menyuarakan hak atas wilayah-wilayah yang telah sejak lama masuk dalam administrasi Provinsi Aceh.

BACA JUGA:TNI AD Jalankan Peran Pertahanan

Ketua Masyarakat Adat Singkil Raya, Saiful Bahri, mengatakan, "Kami sangat mengapresiasi pernyataan Pak JK. Ini membuktikan bahwa perjuangan kami bukan sekadar klaim, melainkan bersandar pada sejarah dan legalitas." (ant)

jk tegaskan pulau sengketa masuk wilayah aceh                            jakarta - polemik batas wilayah antara provinsi aceh dan sumatera utara kembali mengemuka setelah mantan wakil presiden ri, jusuf kalla (jk), angkat bicara mengenai status empat pulau yang tengah disengketakan.
dalam pernyataannya, jk menegaskan bahwa pulau panjang, pulau lipan, pulau mangkir besar, dan pulau mangkir kecil secara formal dan historis merupakan bagian dari wilayah provinsi aceh.
"secara formal dan historis, empat pulau itu masuk wilayah singkil, provinsi aceh," kata jk melalui pernyataan tertulis yang diterima di jakarta, minggu (15/6).
baca juga:empat pilar jadi fondasi etika mahasiswa
baca juga:kpk lelang barang rampasan di 14 kota, himpun rp24,8 miliar: bukti nyata pemulihan kerugian negara
jk menyoroti pentingnya merujuk pada undang-undang nomor 24 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom provinsi aceh yang ditandatangani oleh presiden soekarno.
dalam uu tersebut, wilayah aceh dijelaskan secara terperinci dan telah memisahkan aceh dari sumatera utara, termasuk wilayah-wilayah administratif yang saat ini menjadi perdebatan.
"undang-undang adalah produk hukum yang lebih tinggi dari keputusan menteri. kepmen tidak bisa mengubah uu,” tegasnya.
baca juga:jet pribadi dibeli pakai uang korupsi
baca juga:prabowo terima telepon trump 
menurut jk, selama ini wilayah-wilayah tersebut telah tercantum sebagai bagian dari aceh singkil, meskipun secara geografis letaknya lebih dekat ke wilayah sumatera utara.
ia menilai hal ini tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengubah status administratif suatu wilayah.
lebih jauh, jusuf kalla yang juga pernah menjadi tokoh kunci dalam perundingan damai antara pemerintah indonesia dan gerakan aceh merdeka (gam) di helsinki tahun 2005, mengingatkan bahwa kesepakatan tersebut menetapkan bahwa batas wilayah aceh tetap merujuk pada uu yang telah ada sebelumnya.
baca juga:new 2025 nissan x-trail e-power, suv terbaik dengan teknologi hibrida, mulai rp576 juta ke atas!
baca juga:anggota dpr : pancasila adalah warisan pendiri bangsa 
"perundingan helsinki menjadi fondasi damai di aceh. jangan sampai pergeseran administratif seperti ini justru memunculkan kembali sensitivitas yang telah berhasil diredam selama dua dekade terakhir," ujarnya.
jk juga menanggapi terbitnya keputusan menteri dalam negeri (kepmendagri) nomor 300.2.2-2138 tahun 2025 yang menyatakan empat pulau tersebut sebagai bagian dari provinsi sumatera utara.
menurutnya, keputusan tersebut secara hierarki hukum berada di bawah undang-undang, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengubah batas wilayah yang telah ditetapkan melalui uu.
baca juga:ksad pererat hubungan bilateral dengan negara lain
baca juga:unhan tujuan kunjungan kerja perdana saat jadi menhan 
meski menghormati menteri dalam negeri tito karnavian atas keputusan tersebut, jk menyebutkan bahwa pertimbangan efisiensi dan kedekatan geografis tidak boleh melampaui pertimbangan historis dan legalitas formal.
“saya hormat kepada mendagri. mungkin dari sisi efisiensi dan kedekatan wilayah, itu bisa dipahami. tapi jangan sampai melupakan aspek sejarah dan hukum yang sudah kuat,” katanya.
menanggapi usulan sejumlah pihak agar empat pulau disengketakan tersebut dikelola secara bersama oleh pemerintah aceh dan sumatera utara, jk menolak wacana tersebut.
baca juga:jadi tantangan implementasi uu tpks
baca juga:wamendagri : kebijakan rapat di hotel dorong pemulihan ekonomi daerah 
ia menilai bahwa model pengelolaan bersama sumber daya alam (sda) antardaerah masih sulit diterapkan di indonesia dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.
"sejauh ini belum ada preseden yang berhasil untuk pengelolaan bersama antara dua provinsi. apalagi jika tidak ada faktor penting yang memerlukan itu, seperti kekayaan tambang atau konflik sosial yang tinggi,” jelas ketua umum palang merah indonesia tersebut.
di akhir pernyataannya, jk menyampaikan harapan agar pemerintah pusat mampu menyelesaikan permasalahan ini dengan pendekatan yang bijaksana dan berorientasi pada kesepakatan hukum yang berlaku.
baca juga:bisa tingkatkan pelayanan publik
baca juga:komisi xi dpr : putusan menteri esdm sudah tepat
ia menyadari bahwa masalah ini sangat sensitif, terutama bagi masyarakat aceh yang memiliki sejarah panjang perjuangan otonomi dan kedaulatan wilayah.
"ini masalah peka, sehingga kita berharap pemerintah bisa menemukan solusi yang adil, tepat, dan tidak memicu ketegangan baru di masyarakat," tuturnya.
pernyataan jk mendapat sambutan hangat dari sejumlah tokoh dan organisasi sipil di aceh. mereka menilai bahwa dukungan tokoh nasional seperti jusuf kalla memperkuat posisi aceh dalam menyuarakan hak atas wilayah-wilayah yang telah sejak lama masuk dalam administrasi provinsi aceh.
baca juga:senator ri desak presiden turun tangan selesaikan polemik tambang nikel di raja ampat
baca juga:tni ad jalankan peran pertahanan 
ketua masyarakat adat singkil raya, saiful bahri, mengatakan, "kami sangat mengapresiasi pernyataan pak jk. ini membuktikan bahwa perjuangan kami bukan sekadar klaim, melainkan bersandar pada sejarah dan legalitas." (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 16 Juni 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan