Cabut 4 Izin Tambang Nikel

Reporter: Samudera |

Editor: Dahlia |

Kamis , 12 Jun 2025 - 21:15

Pemerintah RI mencabut empat izin usaha pertambangan di wilayah Raja Ampat-Foto : Istimewa-

PENCABUTAN IUP empat perusahaan tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto berdasarkan keputusan rapat terbatas (ratas) serta hasil koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, dan pemerintah daerah setempat, baik Gubernur Papua Barat Daya maupun Bupati Raja Ampat.

Keputusan diambil setelah keempat perusahaan, yaitu PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), PT Nurham dinilai melakukan pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup.

Selain mempertimbangkan hasil ratas, pencabutan empat IUP nikel merupakan bagian proses panjang pemerintah dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan dengan menjalankan kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan.

"Mempertimbangkan semua yang ada secara komprehensif, Bapak Presiden memutuskan bahwa empat IUP, di luar IUP PT Gag Nikel dicabut. Saya langsung melakukan langkah-langkah teknis berkoordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup maupun Kementerian Kehutanan untuk kita melakukan pencabutan," tegas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Selasa (10/06/2025).

Disisi lain, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengatakan akan tetap mendalami isu penambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, meski pemerintah sudah mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah tersebut.

"Kita akan dalami juga apakah sudah ada sistem zonasi, ada peruntukan untuk pemanfaatan dan lain sebagainya. Kita dalami terus," kata Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kememhut Dwi Januanto Nugroho dalam diskusi yang dipantau daring di Jakarta, Kamis (12/05/2025).

"Tentu tidak menutup kemungkinan kalau memang terjadi pelanggaran yang serius, walaupun sudah dicabut izinnya, tidak menggugurkan konsekuensi hukum lainnya dengan perdata atau bagaimana mengaktifkan gugatan lainnya untuk kerusakan lingkungan, pemulihan lingkungan," tambahnya.

Dalam diskusi bertema "Surga yang Hilang? Raja Ampat dan Ancaman Pertambangan Nikel" itu, Dwi Januanto memastikan jajaran di Ditjen Gakkum Kemenhut terus menggali fakta yang ada di lapangan.

Hal itu diperlukan untuk membantu Kemenhut mengambil langkah ke depan terkait isu pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

cabut 4 izin tambang nikel                            pencabutan iup empat perusahaan tersebut merupakan arahan langsung dari presiden ri prabowo subianto berdasarkan keputusan rapat terbatas (ratas) serta hasil koordinasi dengan kementerian lingkungan hidup, kementerian kehutanan, dan pemerintah daerah setempat, baik gubernur papua barat daya maupun bupati raja ampat.
keputusan diambil setelah keempat perusahaan, yaitu pt anugerah surya pratama (asp), pt mulia raymond perkasa (mrp), pt kawei sejahtera mining (ksm), pt nurham dinilai melakukan pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup.
selain mempertimbangkan hasil ratas, pencabutan empat iup nikel merupakan bagian proses panjang pemerintah dalam mengimplementasikan peraturan presiden nomor 5 tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan dengan menjalankan kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan.
baca juga:palembang pasang cctv di 9 titik rawan
baca juga:asn jangan bolos usai libur idul adha, siapkan sanksi tegas
"mempertimbangkan semua yang ada secara komprehensif, bapak presiden memutuskan bahwa empat iup, di luar iup pt gag nikel dicabut. saya langsung melakukan langkah-langkah teknis berkoordinasi dengan menteri lingkungan hidup maupun kementerian kehutanan untuk kita melakukan pencabutan," tegas menteri energi dan sumber daya mineral (esdm) bahlil lahadalia, selasa (10/06/2025).
disisi lain, kementerian kehutanan (kemenhut) mengatakan akan tetap mendalami isu penambangan nikel di raja ampat, papua barat daya, meski pemerintah sudah mencabut empat izin usaha pertambangan (iup) di wilayah tersebut.
"kita akan dalami juga apakah sudah ada sistem zonasi, ada peruntukan untuk pemanfaatan dan lain sebagainya. kita dalami terus," kata dirjen penegakan hukum (gakkum) kememhut dwi januanto nugroho dalam diskusi yang dipantau daring di jakarta, kamis (12/05/2025).
baca juga:kurban tertib, gubernur herman deru apresiasi gotong royong masyarakat
baca juga:kabar duka: jamaah haji asal kabupaten oku timur wafat di arafah !
"tentu tidak menutup kemungkinan kalau memang terjadi pelanggaran yang serius, walaupun sudah dicabut izinnya, tidak menggugurkan konsekuensi hukum lainnya dengan perdata atau bagaimana mengaktifkan gugatan lainnya untuk kerusakan lingkungan, pemulihan lingkungan," tambahnya.
dalam diskusi bertema "surga yang hilang? raja ampat dan ancaman pertambangan nikel" itu, dwi januanto memastikan jajaran di ditjen gakkum kemenhut terus menggali fakta yang ada di lapangan.
hal itu diperlukan untuk membantu kemenhut mengambil langkah ke depan terkait isu pertambangan nikel di raja ampat, papua barat daya.
baca juga:bank sampah dan rantang gratis: jurus baru atasi sampah plastik di palembang !
baca juga:mendagri: pemda harus gerak cepat hadapi kemarau 2025
langkah itu dilakukan mengingat isu tambang di salah satu kawasan wisata unggulan indonesia yang memiliki nilai ekologis tinggi itu mendapatkan perhatian dari masyarakat.
dia menyebut kemenhut juga sudah dihubungi oleh beberapa anggota dari komisi iv dpr ri mengenai isu raja ampat.
"kami kawal ketat, kami ada komitmen untuk bagaimana menuntaskan persoalan ini," katanya.
komisi pemberantasan korupsi (kpk) telah mengidentifikasi sejumlah tantangan dan permasalahan yang ditemukan dalam sektor pertambangan dalam negeri termasuk belum optimalnya pengawasan yang berdampak kepada lingkungan.
kepala satuan tugas (satgas) korsup wilayah v kpk dian patria dalam diskusi terkait raja ampat yang diikuti daring di jakarta, kamis, menyampaikan terdapat 10 tantangan dan permasalahan sektor pertambangan mulai dari resentralisasi kewenangan, ekspor ilegal dan ketidakpatuhan pemegang izin.
"lemahnya pengawasan, ini fakta jelas lah, sudah bertahun-tahun kok kayak kalau tidak dibikin ramai mungkin mata kita semua tidak terbuka," kata dian.
dia juga mengatakan adanya dampak lingkungan yang tidak dapat dipungkiri ketika membicarakan industri ekstraktif termasuk dalam kegiatan pertambangan.
kpk sendiri menerima banyak aduan terkait korupsi di sektor sumber daya alam yang menyebabkan kerusakan lingkungan, termasuk yang terjadi di wilayah indonesia timur.
dian bahkan mengaku sempat menyoroti banyaknya tambang nikel di wilayah raja ampat, papua barat daya dalam laporan beberapa tahun sebelumnya.
selain itu, terdapat pula isu tenaga kerja asing, kemunculan kembali izin usaha pertambangan (iup) yang dibatalkan, kontribusinya terhadap ekonomi lokal, konflik sosial dan penambangan ilegal.
khusus untuk perizinan, mengatakan dari 11 ribu iup, sekitar 1.850 di antaranya tidak memiliki perencanaan pertambangan dan produksi (mine planning and production/mpp).
dia tidak memungkiri terjadi kerugian negara terjadi, salah satunya karena ekspor ilegal.
namun, di sisi lain kpk melihat adanya kerugian yang muncul juga dari sisi kerusakan lingkungan.
"kita dapat berapa sih sebenarnya dibandingkan memulihkan karang, lingkungan yang rusak, itu mungkin tidak seberapa," jelasnya.
anggota dpr ri andar amin harahap memandang kebijakan pemerintah yang mencabut empat izin usaha pertambangan (iup) nikel di wilayah raja ampat, papua barat daya, mempertimbangkan aspek ekologis.
andar menyampaikan pernyataan tersebut ketika menanggapi langkah pemerintah untuk tetap mengizinkan pt gag nikel beroperasi di pulau gag karena memenuhi persyaratan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).
“hal ini membuktikan bahwa kebijakan yang diambil bukan didasarkan pada pertimbangan politis, melainkan berlandaskan aspek legal dan ekologis,” ujar andar dalam keterangannya di jakarta, kamis (12/06/2025).
sementara itu, dia mengatakan bahwa langkah pemerintah untuk mencabut empat iup tersebut sebagai komitmen nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan di kawasan yang menjadi ikon konservasi dunia.
“pencabutan izin ini adalah langkah cepat dan tepat. pemerintah, khususnya menteri energi dan sumber daya mineral bahlil lahadalia, menunjukkan keseriusan dalam merespons ancaman kerusakan ekosistem demi kebaikan bangsa dan negara,” katanya.
oleh sebab itu, dia berharap kebijakan tersebut dapat menjadi titik balik dalam penataan ulang tata kelola sumber daya alam nasional.
“ini saatnya memperkuat keseimbangan antara perlindungan lingkungan hidup dan optimalisasi hilirisasi sumber daya secara berkelanjutan. raja ampat harus menjadi contoh, bukan korban,” ujarnya.
sementara itu, pengurus besar nahdlatul ulama (pbnu) menegaskan tak pernah memberi rekomendasi jabatan komisaris kepada individu, baik anggota maupun pengurus untuk menduduki jabatan tertentu di perusahaan, termasuk pt gag nikel.
hal tersebut disampaikan ketua umum pbnu yahya cholil staquf menanggapi kedudukan ketua pbnu bidang keagamaan, kh ahmad fahrur rozi sebagai anggota dewan komisaris pt gag nikel, perusahaan tambang nikel di raja ampat, papua barat daya.
"pbnu tidak pernah memberikan rekomendasi jabatan kepada individu, termasuk komisaris. jika ada pengurus pbnu yang berbisnis atau menjabat di luar, itu merupakan urusan pribadi, bukan atas nama organisasi," kata yahya di jakarta pada kamis (12/06/2025).
ia menegaskan, jajaran pbnu selama ini sudah banyak yang menjalankan bisnis, namun itu sepenuhnya kewenangan di luar organisasi. selama ini, pbnu hanya memberi rekomendasi untuk sekolah.
"jadi pada intinya kalau soal pribadi dari pengurus itu tanya sendiri ke yang bersangkutan, pbnu tidak pernah mengeluarkan rekomendasi apapun terkait jabatan apapun, tidak ada satupun surat rekomendasi pbnu untuk jabatan apapun di manapun, yang ada itu rekomendasi untuk sekolah, bagi yang mau sekolah, minta rekomendasi pbnu itu kita kasih rekomendasi," paparnya.
sebelumnya, ahmad fahrur rozi telah memberikan klarifikasi bahwa jabatannya sebagai anggota dewan komisaris pt gag nikel merupakan urusan pribadi dan tidak terkait dengan organisasi pbnu.
ia juga menegaskan bahwa pulau gag bukan destinasi wisata, melainkan wilayah dengan izin usaha pertambangan resmi yang dikelola di bawah pt gag nikel.
lokasi pertambangan tersebut berjarak sekitar 40 km dari piaynemo, atau lokasi destinasi wisata raja ampat.
pemerintah juga secara resmi telah mencabut izin usaha pertambangan (iup) empat perusahaan di kawasan raja ampat pada selasa (10/6). empat perusahaan tersebut adalah pt anugerah surya pratama, pt nurham, pt mulia raymond perkasa, dan pt kawei sejahtera mining.
pencabutan iup dilakukan karena empat perusahaan terbukti melanggar ketentuan lingkungan, serta kawasan geopark atau taman bumi. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 13 Juni 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan