Wako dan Ketua DPRD Prabumulih Sepakat Tidak Masukan Anak Nakal ke Barak Militer

Reporter: Prabu Agustian |

Editor: Maryati |

Rabu , 11 Jun 2025 - 22:59

Walikota Prabumulih, H Arlan dan Ketua DPRD Prabumulih, H Deni Victoria -Foto : Prabu Agustian-

"Budak-budak itu nganggur (tidak ada kegiatan), kalau dia ada gawean idak akan nakal. Karena itu kita upayakan budak-budak itu jangan jadi pengangguran," imbuhnya.

Untuk itu, Pemerintah Kota Prabumulih berupaya menciptakan program-program produktif yang dapat menyerap partisipasi remaja dan memberikan mereka wadah aktualisasi diri.

Mulai dari pelatihan kerja, pemberdayaan pemuda, hingga perluasan akses ke kegiatan ekstrakurikuler di sekolah-sekolah.

Pernyataan H Arlan, Wali Kota Prabumulih tersebut mendapat dukungan penuh dari Ketua DPRD Kota Prabumulih, H Deni Victoria SH MSi.

Ia sepakat bahwa memasukkan anak-anak nakal ke barak militer bukanlah solusi jangka panjang dan berkelanjutan.

"Masih banyak cara-cara lain yang lebih baik untuk anak-anak kita tersebut," ungkap Deni.

Menurutnya, solusi yang lebih efektif dan manusiawi adalah melalui pendekatan persuasif, seperti memanggil orang tua siswa untuk berdiskusi mengenai perkembangan anak, meningkatkan pengawasan guru dan pihak sekolah, serta memperkuat peran komunitas lokal dalam menjaga anak-anak dari pergaulan negatif.

Tak hanya itu, pihak DPRD juga mendorong peningkatan program ekstrakurikuler dan kegiatan keagamaan baik di sekolah maupun lingkungan tempat tinggal sebagai sarana pembentukan karakter.

"Dengan langkah-langkah positif ini kita optimis anak-anak kita akan terjaga dari kegiatan yang tidak baik," pungkasnya.

wako dan ketua dprd prabumulih sepakat tidak masukan anak nakal ke barak militer                            koranpalpos.com -  kebijakan kontroversial gubernur jawa barat, dedi mulyadi, yang memutuskan untuk mendisiplinkan anak-anak yang dianggap "nakal" dengan mendidik mereka di barak militer, tengah menjadi sorotan nasional. 
keputusan ini menuai pro dan kontra, baik di kalangan masyarakat umum maupun di jajaran kepala daerah di seluruh indonesia.
beberapa kepala daerah mendukung kebijakan tersebut sebagai bentuk pembinaan karakter secara keras, namun tak sedikit pula yang menilai pendekatan militer bukanlah solusi ideal.
salah satu kepala daerah yang secara tegas menyatakan sikap berbeda adalah wali kota prabumulih, h arlan.
baca juga:tegakkan perda, lapak pedagang kaki lima dibongkar
baca juga:30 pemuda muara enim ikuti pelatihan konten kreator
menurutnya, penanganan anak-anak yang berperilaku menyimpang harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih lembut, humanis, dan memperhatikan aspek psikologis serta lingkungan sosial si anak.
"budak-budak juge kalu lah dikekang macam itukan ini juga tambah jadi, makanya kita cari solusi panggil wong tunye dan didik," ujar h arlan dengan logat khas prabumulih, saat diwawancarai belum lama ini.
ia menilai bahwa sistem kedisiplinan militer yang terlalu keras justru berpotensi membawa dampak negatif, terutama jika diterapkan tanpa mempertimbangkan latar belakang anak dan penyebab kenakalannya.
ketimbang menggunakan pendekatan represif, pemerintah kota prabumulih memilih untuk memperkuat pendekatan edukatif, preventif, dan partisipatif dengan melibatkan keluarga dan komunitas.
baca juga:serahkan dokumen raperda pertanggungjawaban apbd 2024
baca juga:kejari oku bantu terbitkan 769 keping kia
menurut h arlan, akar permasalahan dari kenakalan anak-anak dan remaja di kota prabumulih maupun daerah lain umumnya berakar pada kurangnya kegiatan yang bermanfaat di luar jam sekolah dan ketiadaan pekerjaan bagi para remaja putus sekolah.
ia menilai, ketidakaktifan ini mendorong anak-anak mencari pelampiasan yang terkadang mengarah pada perilaku menyimpang, seperti tawuran, balapan liar, merokok, hingga penyalahgunaan narkoba.
"budak-budak itu nganggur (tidak ada kegiatan), kalau dia ada gawean idak akan nakal. karena itu kita upayakan budak-budak itu jangan jadi pengangguran," imbuhnya.
untuk itu, pemerintah kota prabumulih berupaya menciptakan program-program produktif yang dapat menyerap partisipasi remaja dan memberikan mereka wadah aktualisasi diri.
baca juga:ratusan sapi dan ribuan kambing di oku dikurbankan saat idul adha 1446 h
baca juga:muba segera kukuhkan hj patimah toha sebagai bunda literasi 2025–2030
mulai dari pelatihan kerja, pemberdayaan pemuda, hingga perluasan akses ke kegiatan ekstrakurikuler di sekolah-sekolah.
pernyataan h arlan, wali kota prabumulih tersebut mendapat dukungan penuh dari ketua dprd kota prabumulih, h deni victoria sh msi.
ia sepakat bahwa memasukkan anak-anak nakal ke barak militer bukanlah solusi jangka panjang dan berkelanjutan.
"masih banyak cara-cara lain yang lebih baik untuk anak-anak kita tersebut," ungkap deni.
baca juga:muba resmi luncurkan penggunaan kartu kredit pemerintah daerah (kkpd) 
baca juga:muba resmi luncurkan penggunaan kartu kredit pemerintah daerah (kkpd) 
menurutnya, solusi yang lebih efektif dan manusiawi adalah melalui pendekatan persuasif, seperti memanggil orang tua siswa untuk berdiskusi mengenai perkembangan anak, meningkatkan pengawasan guru dan pihak sekolah, serta memperkuat peran komunitas lokal dalam menjaga anak-anak dari pergaulan negatif.
tak hanya itu, pihak dprd juga mendorong peningkatan program ekstrakurikuler dan kegiatan keagamaan baik di sekolah maupun lingkungan tempat tinggal sebagai sarana pembentukan karakter.
"dengan langkah-langkah positif ini kita optimis anak-anak kita akan terjaga dari kegiatan yang tidak baik," pungkasnya.