Anggaran Belanja Mamin Dinas P3A dan KB Banyuasin Tembus Rp800 Juta

Kepala Dinas PPPAPPKB Kabupaten Banyuasin Dra Yosi Zartini MM-Foto: Istimewa-

KORANPALPOS.COM – Sorotan terhadap penggunaan anggaran daerah kembali mengemuka di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Kali ini, giliran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) yang menjadi perhatian publik setelah diketahui menganggarkan belanja makan dan minum (mamin) untuk kegiatan internal yang nilainya mencapai Rp800 juta per tahun.

Anggaran fantastis tersebut tersebar dalam sejumlah kegiatan sosialisasi, penyuluhan, konseling, dan pembinaan yang dilaksanakan oleh dinas sepanjang tahun 2025.

Salah satu pos anggaran yang paling mencolok adalah untuk kegiatan penggerakan Kampung KB, yang sendiri menyedot belanja mamin hingga Rp452 juta.

BACA JUGA:Pejabat Esselon II Prabumulih Wajib Tahu! Ini Pesan Walikota H Arlan Jika Tidak Ingin “Dicopot”

BACA JUGA:Cegah Kejahatan Modus Tutup Lubang ATM

Selain itu, belanja mamin juga tercatat untuk kegiatan konseling Satyagatra di Balai Penyuluhan KB, penggerakan pelayanan pemasangan alat kontrasepsi (implant), serta program pembinaan lini lapangan.

 

Ketua Lembaga Evaluasi dan Monitoring Anggaran Negara (LEMAN), Salim, menyampaikan keprihatinannya terhadap besarnya porsi anggaran yang digunakan hanya untuk konsumsi dalam kegiatan dinas.

Menurutnya, alokasi tersebut perlu ditinjau ulang mengingat masih banyak kebutuhan prioritas lain di Kabupaten Banyuasin.

"Harusnya pemerintah lebih selektif dalam menganggarkan suatu kegiatan. Kami khawatir ini hanya akan menghamburkan anggaran, tanpa manfaat signifikan untuk masyarakat," ujar Salim saat diwawancarai, Senin (9/6).

BACA JUGA:Polres Musi Rawas Gelar Touring Baksos Bedulur, Wujud Nyata Kepedulian Polri untuk Masyarakat

BACA JUGA:Polres Ogan Ilir Gelar Apel Kesiapan SOC dan Power of Hand Jelang Idul Adha 1446 H

Salim menegaskan bahwa di tengah upaya pemerintah pusat mendorong efisiensi anggaran, semestinya pemerintah daerah, termasuk Pemkab Banyuasin, turut menyesuaikan dan memprioritaskan program yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan