Pelantikan Perdana Era H Arlan, 70 ASN Prabumulih Dapat Amanah Baru, Disiplin Jadi Fokus Utama

Reporter: Prabu Agustian |

Editor: Maryati |

Kamis , 05 Jun 2025 - 19:30

Gerbong Pemerintah Kota Prabumulih di era kepemimpinan Walikota dan Wakil Walkikota, H Arlan dan Franky Nasril SKom MM, mulai bergerak. Hal ini ditandai dengan pelantikan 70 orang pejabat eselon III dan IV yang berlangsung pada Rabu malam, 4 Juni 2025, di-Foto : Prabu Agustian-

KORANPALPOS.COM - Gerbong Pemerintah Kota Prabumulih di era kepemimpinan Walikota dan Wakil Walkikota, H Arlan dan Franky Nasril SKom MM, mulai bergerak.

Hal ini ditandai dengan pelantikan 70 orang pejabat eselon III dan IV yang berlangsung pada Rabu malam, 4 Juni 2025, di Gedung Kesenian Rumah Dinas Wali Kota Prabumulih dan dimulai tepat pukul 20.00 WIB.

Pelantikan dan pengambilan sumpah para pejabat tersebut dilakukan langsung Walikota Prabumulih, H Arlan dengan disaksikan Wakil Wali Kota Prabumulih, Franky Nasril SKom MM, Sekretaris Daerah (Sekda) H Elman ST MM, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Prabumulih, Efran Santiaji ST MM, serta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.

Dalam sambutannya, H Arlan menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar bentuk pemenuhan prosedur kepegawaian, namun merupakan langkah konkret dalam peningkatan kinerja pelayanan publik.

“Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, diperlukan sumber daya manusia aparatur yang mampu bekerja secara optimal dan bertanggung jawab, sehingga dilakukanlah rotasi pejabat sebagai sarana merespon keinginan undang-undang pelayanan publik,” ujar H Arlan.

Menurutnya, pelayanan publik yang baik hanya dapat dicapai dengan manajemen sumber daya manusia yang efektif dan adaptif.

Oleh karena itu, penempatan pegawai, mutasi, dan rotasi menjadi instrumen penting dalam merespon kebutuhan organisasi dan masyarakat.

Lebih lanjut, H Arlan menjelaskan bahwa rotasi pejabat memiliki makna filosofis yang lebih dalam dibandingkan dengan mutasi biasa.

Meski tidak secara eksplisit disebutkan dalam peraturan kepegawaian, rotasi dianggapnya sebagai kebutuhan organisasi yang vital.

“Rotasi memiliki arti filosofi lebih dalam dari mutasi, walaupun istilah rotasi tidak secara jelas tersurat di peraturan kepegawaian,” imbuhnya.

pelantikan perdana era h arlan, 70 asn prabumulih dapat amanah baru, disiplin jadi fokus utama                             koranpalpos.com - gerbong pemerintah kota prabumulih di era kepemimpinan walikota dan wakil walkikota, h arlan dan franky nasril skom mm, mulai bergerak.
hal ini ditandai dengan pelantikan 70 orang pejabat eselon iii dan iv yang berlangsung pada rabu malam, 4 juni 2025, di gedung kesenian rumah dinas wali kota prabumulih dan dimulai tepat pukul 20.00 wib.
pelantikan dan pengambilan sumpah para pejabat tersebut dilakukan langsung walikota prabumulih, h arlan dengan disaksikan wakil wali kota prabumulih, franky nasril skom mm, sekretaris daerah (sekda) h elman st mm, pelaksana tugas (plt) kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) prabumulih, efran santiaji st mm, serta jajaran kepala organisasi perangkat daerah (opd) di lingkungan pemerintah kota prabumulih.
dalam sambutannya, h arlan menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar bentuk pemenuhan prosedur kepegawaian, namun merupakan langkah konkret dalam peningkatan kinerja pelayanan publik.
baca juga:menjelang idul adha 1446 h, slr bagikan sapi kurban
baca juga:kabur usai serempet brio truk batubata dibakar massa
“untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, diperlukan sumber daya manusia aparatur yang mampu bekerja secara optimal dan bertanggung jawab, sehingga dilakukanlah rotasi pejabat sebagai sarana merespon keinginan undang-undang pelayanan publik,” ujar h arlan.
menurutnya, pelayanan publik yang baik hanya dapat dicapai dengan manajemen sumber daya manusia yang efektif dan adaptif.
oleh karena itu, penempatan pegawai, mutasi, dan rotasi menjadi instrumen penting dalam merespon kebutuhan organisasi dan masyarakat.
lebih lanjut, h arlan menjelaskan bahwa rotasi pejabat memiliki makna filosofis yang lebih dalam dibandingkan dengan mutasi biasa.
baca juga:panen raya jagung di ogan ilir produksi capai 42.597 ton
baca juga:dinas pertanian oku periksa kualitas daging potong jelang idul adha
meski tidak secara eksplisit disebutkan dalam peraturan kepegawaian, rotasi dianggapnya sebagai kebutuhan organisasi yang vital.
“rotasi memiliki arti filosofi lebih dalam dari mutasi, walaupun istilah rotasi tidak secara jelas tersurat di peraturan kepegawaian,” imbuhnya.
rotasi, menurut h arlan, dilakukan bukan hanya demi penyegaran, melainkan untuk memastikan bahwa kompetensi individu sesuai dengan jabatan dan tugas yang diemban.
ia menyadari bahwa perkembangan tuntutan masyarakat terhadap birokrasi semakin kompleks dan menuntut para pejabat publik untuk adaptif, responsif, serta profesional dalam menjalankan amanat.
baca juga:muara enim siapkan tiga opsi lahan sekolah rakyat
baca juga:17 kasus kebakaran, kerugian capai rp300 juta
dalam bagian akhir sambutannya, wali kota h arlan tidak lupa mengingatkan kepada para pejabat yang baru dilantik agar senantiasa meningkatkan disiplin dan etos kerja.
ia memberikan penekanan khusus terhadap kepatuhan terhadap jam kerja dan kegiatan rutin pegawai seperti apel hari senin dan senam jumat.
“tingkatkan kepatuhan jam masuk dan pulang kerja, kepatuhan mengikuti apel senin dan senam jumat,” tegasnya.
menurutnya, kedisiplinan merupakan fondasi utama dalam menjalankan roda pemerintahan yang efisien dan akuntabel. tanpa disiplin, segala upaya reformasi birokrasi akan kehilangan makna dan tidak akan membuahkan hasil yang diharapkan.
baca juga:pemdes pedamaran 1 salurkan bantuan blt dana desa tahap satu
baca juga:sidak pelayanan dan fasilitas kesehatan 
sementara itu, pelaksana tugas (plt) kepala bkpsdm kota prabumulih, efran santiaji st mm, menjelaskan bahwa semua prosedur administratif dan legalitas mutasi serta rotasi pejabat telah dipenuhi sesuai aturan yang berlaku. 
“semua aturan tentang mutasi kepegawaian telah kita penuhi, kita sudah mengantongi izin dari bkn dan kemenpan,” ungkapnya kepada awak media seusai pelantikan.
dikatakannya, selain bertujuan untuk penyegaran organisasi, pelantikan kali ini juga dilakukan untuk mengisi sejumlah jabatan yang selama ini kosong. kekosongan jabatan, jika dibiarkan, akan mengganggu kelancaran pelayanan publik dan efektivitas organisasi pemerintah. 
“mutasi dan rotasi ini juga dilakukan dalam rangka penyegaran organisasi dan mengisi sejumlah jabatan yang kosong,” jelas efran santiaji.
menurutnya, dalam suatu pemerintahan, dinamika jabatan adalah hal yang wajar. maka dari itu, pengisian jabatan harus dilakukan secara tepat waktu dan sesuai dengan kompetensi asn (aparatur sipil negara) yang bersangkutan agar tidak terjadi stagnasi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 6 Juni 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan