DPR Beri Tenggat Dua Hari ke Kemenag Soal Puncak Haji

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Selasa , 03 Jun 2025 - 20:11

Anggota Tim Pengawas Haji (Timwas) DPR RI, Marwan Dasopang-Foto: Antara-

dpr beri tenggat dua hari ke kemenag soal puncak haji                            jakarta – menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji tahun ini, dpr ri melalui tim pengawas haji (timwas) memberikan perhatian serius terhadap kesiapan teknis kementerian agama (kemenag) dalam mengantisipasi potensi kepadatan jemaah.
salah satu anggota timwas dpr ri, marwan dasopang, menegaskan bahwa kemenag harus segera menyusun skenario darurat untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat menghambat kelancaran pergerakan jemaah selama prosesi utama haji.
dalam keterangannya yang diterima di jakarta pada selasa (3/6), marwan menyatakan bahwa pihaknya memberi tenggat waktu dua hari kepada kemenag untuk menyusun skenario alternatif.
baca juga:prabowo panggil menkes bahas lonjakan kasus covid-19
baca juga:pancasila jadi benteng radikalisme
hal ini sebagai respons atas belum adanya paparan rencana kontingensi yang dapat diterapkan jika terjadi kendala di lapangan, khususnya terkait pergerakan jemaah dari hotel ke lokasi ibadah, seperti larangan keberangkatan atau pembatasan dari otoritas keamanan arab saudi.
"kami ingin segera dibuatkan langkah kedaruratan, dan kami tunggu dalam dua hari ini," tegas marwan yang juga menjabat sebagai ketua komisi viii dpr ri.
lebih lanjut, marwan menyoroti pelaksanaan skema murur dan tanazul—dua mekanisme yang dirancang untuk mengurangi kepadatan di titik-titik kritis saat puncak haji, terutama pada saat pelontaran jumrah di mina.
baca juga:reshuffle menteri merupakan hak prerogatif presiden
baca juga:keakraban prabowo dan megawati sebagai cermin kenegarawanan
menurutnya, walaupun kedua skema ini patut diapresiasi sebagai upaya efisiensi dan pengamanan, namun jika pelaksanaannya tidak berjalan sesuai rencana, maka pemerintah indonesia harus memiliki langkah alternatif yang konkret.
“kami mendukung langkah murur dan tanazul, tapi jika perjalanan tidak terlaksana seperti skenario, misalnya macet atau jemaah tidak diperbolehkan melontar jamrah, maka harus ada langkah darurat yang disiapkan,” jelasnya.
ia juga menyoroti pentingnya antisipasi terhadap kebijakan atau aturan mendadak dari pihak otoritas arab saudi yang berpotensi mengganggu kelancaran ibadah jemaah indonesia.
baca juga:pdip: koruptor hingga perusak lingkungan bukan pancasilais
baca juga:jadi momentum refleksi peran jaga persatuan
oleh sebab itu, marwan menekankan pentingnya komunikasi intensif dan koordinasi yang efektif antara pemerintah indonesia dan otoritas haji di arab saudi.
tak hanya soal pergerakan jemaah, marwan juga menyoroti aspek layanan kesehatan yang menjadi krusial selama pelaksanaan haji.
ia mengusulkan agar pemerintah menyiapkan pos-pos layanan medis berupa satelit kesehatan di titik-titik strategis yang diprediksi menjadi pusat kepadatan.
baca juga:71% warga dukung kebijakan efisiensi anggaran prabowo
baca juga:mbg hadirkan ekonomi daerah inklusif
menurutnya, pelayanan kesehatan harus responsif dan mudah dijangkau, mengingat risiko kelelahan, dehidrasi, dan penyakit lain yang dapat mengganggu kondisi jemaah haji, terutama yang sudah lanjut usia atau memiliki komorbid.
“langkah-langkah kedaruratan harus segera disiapkan. saya tidak yakin dalam dua hari ini kita bisa meyakinkan saudi bahwa ada kebutuhan untuk pelonggaran, apalagi dalam pengaturan yang ketat seperti sekarang. maka, kita harus siapkan rencana b,” tambahnya.
puncak ibadah haji yang dikenal sebagai masa armuzna (arafah, muzdalifah, dan mina) merupakan titik krusial yang setiap tahunnya menyita perhatian karena melibatkan pergerakan jutaan jemaah dalam waktu bersamaan.
baca juga:71% warga dukung kebijakan efisiensi anggaran prabowo
baca juga:mbg hadirkan ekonomi daerah inklusif
jika tidak dikelola dengan cermat dan antisipatif, potensi terjadinya kemacetan, desak-desakan, bahkan korban jiwa sangat besar.
timwas dpr mengingatkan bahwa pengalaman tahun-tahun sebelumnya harus menjadi pelajaran berharga.
oleh sebab itu, penyusunan skenario darurat bukan hanya sebagai formalitas, tetapi sebuah keharusan untuk menjamin keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran ibadah jemaah indonesia. (ant)