Putusan MK : Pemerintah Wajib Gratiskan Pendidikan SD-SMP Negeri dan Swasta !

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Minggu , 01 Jun 2025 - 22:03

Ilustrasi kegiatan anak sekolah dasar (SD)-Foto : Disway-

putusan mk :   pemerintah wajib gratiskan pendidikan sd-smp negeri dan swasta !                            koranpalpois.com – mahkamah konstitusi (mk) mengeluarkan putusan bersejarah yang mewajibkan pemerintah untuk menjamin pendidikan dasar gratis, tidak hanya bagi sekolah negeri tetapi juga swasta.
putusan ini menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab mutlak untuk memenuhi hak warga negara atas pendidikan dasar, sesuai amanat konstitusi. 
putusan mahkamah konstitusi (mk) yang mewajibkan pendidikan dasar tanpa biaya di sekolah negeri maupun swasta menandai babak baru dalam sistem pendidikan nasional.
dimana mk mengabulkan sebagian uji materi terhadap pasal 34 ayat (2) undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
baca juga:haji mabrur, peradaban dan keadaban
baca juga:tren warna 2025 bergeser 
dalam amar putusannya yang dibacakan selasa, 27 mei 2025, mk menilai ketentuan yang hanya mewajibkan pendidikan gratis di sekolah negeri bertentangan dengan konstitusi.
“negara memiliki tanggung jawab konstitusional dalam menyediakan pendidikan dasar yang setara dan bebas diskriminasi, baik di sekolah negeri maupun swasta,” tegas hakim mk enny nurbaningsih.
oleh karena itu, pemerintah wajib menyediakan pendanaan sepenuhnya untuk pendidikan di tingkat sekolah dasar (sd) dan sekolah menengah pertama (smp), tanpa membedakan apakah lembaga pendidikan tersebut dikelola oleh negara atau pihak swasta.
putusan ini menjawab gugatan yang diajukan oleh sejumlah pihak yang menilai bahwa selama ini terjadi ketimpangan dalam akses pendidikan, di mana siswa di sekolah swasta masih dibebani biaya yang besar.
baca juga:pelembang bakal terapkan perda sampah: denda rp 50 juta dan 3 bulan kurungan bagi pelanggar ! 
baca juga:koperasi merah putih diluncurkan, gubernur: jadi garda depan ekonomi rakyat !
mk memandang bahwa diskriminasi biaya tersebut bertentangan dengan semangat pendidikan untuk semua.
dengan keputusan ini, pemerintah  baik pusat maupun daerah diwajibkan segera menyusun kebijakan dan mengalokasikan anggaran untuk menjamin pelaksanaan pendidikan dasar yang benar-benar gratis dan inklusif.
pemerintah juga harus berkoordinasi dengan lembaga pendidikan swasta untuk menyusun skema pembiayaan yang adil, akuntabel, dan berkelanjutan.
putusan mk ini bersifat final dan mengikat.
baca juga:tiga menteri tinjau pembentukan koperasi merah putih di banyuasin 
baca juga:rumdin wako palembang jadi wadah dialog publik
artinya, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menunda implementasi kebijakan ini.
pemerintah harus segera menyusun regulasi teknis, termasuk menentukan mekanisme penyaluran dana ke sekolah swasta agar proses pembelajaran tidak terganggu dan kualitas pendidikan tetap terjaga.
putusan mk ini langsung mendapat tanggapan dari berbagai kalangan masyarakat di sumatera selatan.
salah satunya datang dari erna, warga palembang yang menyekolahkan anaknya di sd swasta karena alasan jarak dan kenyamanan.
“selama ini kami rela berhemat agar bisa menyekolahkan anak di sekolah swasta. biayanya tidak sedikit. kalau pemerintah benar-benar menggratiskan, ini tentu kabar baik. tapi jangan sampai hanya di atas kertas,” kata erna, minggu (1/6).
respons serupa juga datang dari sapran, warga asal ogan ilir yang memiliki dua anak usia sekolah dasar.
"kalau betul ini gratis, kami sangat terbantu. tapi kami minta pengawasan. jangan ada pungutan terselubung lagi,” tegasnya.
meski disambut positif, sejumlah orang tua juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap kesiapan sekolah swasta dalam menerapkan sistem pendidikan gratis.
"kalau nanti semua digratiskan, semoga tidak menurunkan standar pendidikan. pemerintah harus bantu sekolah swasta agar tetap bisa menggaji guru dengan layak dan menjaga fasilitas,” ucap adi, warga muara. 
sedangkan citra, warga palembang lainnya, memberikan pernyataan tegas atas kebijakan tersebut.
ia mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam menerapkan keputusan mk, terutama ketika di sekolah negeri sendiri masih kerap ditemukan pungutan liar (pungli) meskipun sudah disebut "gratis".
"fokus dulu lah pemerintah ini dengan sekolah negeri yang saat ini masih banyak permasalahan. yang katanya gratis tapi banyak pungutan pungli," ujarnya, minggu (1/6).
citra menyoroti bahwa keberadaan dana bantuan operasional sekolah (bos) seharusnya cukup untuk menunjang kebutuhan operasional, namun kenyataannya masih sering siswa diminta untuk membayar uang kas untuk keperluan sederhana seperti membeli sapu, alat kebersihan, hingga perlengkapan kelas lainnya.
"alasan sekolah, dana bos tidak menutupi untuk kebutuhan kelas seperti beli sapu untuk di kelas dan lainnya," tambahnya.
senada dengan citra, warga lainnya, cicik asal banyuasin menekankan pentingnya pendataan terlebih dahulu terhadap sekolah-sekolah swasta yang bisa diikutsertakan dalam program sekolah gratis.
menurutnya, mayoritas sekolah swasta saat ini dihuni oleh anak-anak dari keluarga mampu.
"rata-rata sekolah swasta itu diduduki anak-anak dari orang tua yang mampu," ujar cicik.
ia menilai bahwa pemberlakuan kebijakan tanpa klasifikasi bisa berujung pada ketimpangan pemanfaatan, di mana subsidi negara justru dinikmati oleh kalangan yang tidak seharusnya mendapatkannya.
mursyidah warga kota palembang lainnya, justru melihat dari sisi lain.
ia mengakui bahwa tidak semua sekolah swasta adalah tempat bersekolah anak-anak dari keluarga berada.
menurutnya, ada sekolah swasta yang selama ini menjadi "pelabuhan terakhir" bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu karena tidak berhasil menembus ketatnya persyaratan masuk sekolah negeri.
"ada sekolah swasta yang menjadi pelabuhan terakhir dari anak yang kurang beruntung untuk masuk sekolah negeri. karena persyaratan sekolah negeri begitu sulit, contohnya jika ingin masuk smp negeri harus main belakang dengan uang upah jutaan rupiah. artinya itu orang tidak mampu," paparnya.
mursyidah menekankan bahwa sistem zonasi dan proses masuk sekolah negeri yang masih dianggap sarat praktik tidak adil membuat sebagian orang tua memilih sekolah swasta sebagai alternatif meski dengan biaya lebih tinggi.
oleh karena itu, ia mendukung adanya kebijakan sekolah gratis untuk beberapa sekolah swasta yang memenuhi kriteria tertentu.
terpisah, gubernur sumatera selatan, h herman deru mengatakan untuk pendidikan sd dan smp di sekolah negeri sudah tertuang dalam undang-undang pendidikan sebagai sekolah gratis, dan sudah berjalan di sumatera selatan.
namun untuk sekolah swasta, hingga saat ini pemerintah provinsi sumatera selatan sedang melakukan kajian dan akan memanggil badan musyawarah pendidikan swasta serta penggelola pendidikan tingkat sd dan smp di setiap kabupaten/kota.
untuk sekolah swasta, hingga saat ini pemerintah provinsi sumatera selatan sedang melakukan kajian dan akan memanggil badan musyawarah pendidikan swasta serta penggelola pendidikan tingkat sd dan smp di setiap kabupaten.
"nati akan kita satukan persepsinya, dimulai dari langkah apa ini, khususnya untuk sekolah swasta ini bagaimana, apakah kita akan menggunakan sistem subsidi silang atau langsung kepada sasaran, kalo yang negeri sudah tidak ada masalah" kata herman deru, gubernur provinsi sumatera selatan.
kendati demikian, menurut herman deru, pemerintah provinsi sumatera selatan siap untuk mengimplementasikan amanat undang terkait pendidikan gartis untuk tingkat sd dan smp di sekolah negeri dan swasta. 
ketua komisi x dpr ri, hetifah sjaifudian, menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan putusan mahkamah konstitusi (mk) mengenai sekolah gratis bagi siswa sd dan smp yang mencakup sekolah negeri dan swasta.
ia menyatakan bahwa implementasi kebijakan tersebut harus sejalan dengan amanat uud 1945, terutama pasal 31 yang menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan.
kursus online terbaik“namun kita juga perlu menyoroti pentingnya kesiapan anggaran negara dan tata kelola pendidikan nasional,” kata hetifah dalam keterangan persnya, kamis, 29 mei 2025.
ia menilai pemerintah pusat maupun daerah harus mampu menanggung biaya operasional pendidikan secara adil dan proporsional.
pendanaan ini harus menjangkau semua satuan pendidikan dasar, baik negeri maupun swasta.
menurutnya, penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) harus diarahkan untuk menjamin kelangsungan layanan pendidikan dasar.hetifah juga menyoroti pentingnya transparansi dalam penyaluran dana pendidikan bagi sekolah swasta.
ia menekankan bahwa pemberian subsidi kepada sekolah swasta tidak boleh mengorbankan kualitas pendidikan maupun kemandirian pengelolaan sekolah.
ia menegaskan perlunya penyesuaian terhadap kebijakan bantuan operasional sekolah (bos). hal ini bertujuan agar sekolah swasta bisa turut merasakan manfaat pendanaan secara menyeluruh.
menurutnya, revisi terhadap regulasi teknis harus dilakukan agar prinsip keadilan dalam pendidikan bisa terwujud secara nyata.
“seluruh pemangku kepentingan bidang pendidikan, termasuk organisasi penyelenggara pendidikan swasta, untuk duduk bersama merumuskan peta jalan implementasi putusan mk ini,” jelasnya.
disisi lain komisi perlindungan anak indonesia (kpai) meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjalankan putusan mahkamah konstitusi (mk) nomor: 3/puu-xxii/2024 yang menyatakan bahwa pendidikan dasar wajib diselenggarakan tanpa memungut biaya."pemerintah pusat dan pemda wajib menjalankan putusan mahkamah konstitusi -mk- nomor: 3/puu-xxii/2024 yang menyatakan bahwa pendidikan dasar wajib diselenggarakan tanpa memungut biaya.
ketentuan ini berlaku baik untuk sekolah negeri maupun swasta yang menyelenggarakan pendidikan dasar," kata anggota kpai aris adi leksono saat dikonfirmasi di jakarta.
kpai menyambut baik putusan mk tersebut yang dinilainya sebagai tonggak penting dalam pemenuhan hak konstitusional anak atas pendidikan.
"putusan mk ini adalah bentuk penguatan mandat konstitusi bahwa negara bertanggung jawab penuh terhadap pendidikan dasar anak. ini bukan hanya soal biaya, tapi soal keadilan sosial bagi anak-anak indonesia dari semua lapisan masyarakat," kata aris adi leksono.
dalam amar putusan mk, frasa "wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya" ditegaskan sebagai kewajiban negara, termasuk untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
kpai menilai putusan ini bersifat final dan harus segera dilaksanakan dalam bentuk kebijakan konkret, baik di tingkat pusat maupun daerah.
berdasarkan data badan pusat statistik (bps) tahun 2023, terdapat 29,21 persen anak dari total 30,2 juta anak yang tidak melanjutkan pendidikan karena berbagai hambatan, terutama faktor ekonomi.
"kami percaya bahwa dengan diterapkannya putusan ini, angka anak tidak sekolah akan menurun signifikan," katanya.
menurut dia, putusan mk ini peluang besar untuk memperkuat ekosistem pendidikan yang ramah anak, inklusif, dan bebas biaya pada tahap paling dasar.
"negara harus hadir secara nyata, bukan hanya di atas kertas," kata aris adi leksono.
sementara itu, pengamat sosial dan politik, hamidi sip  menilai bahwa keputusan mk harus dipahami secara komprehensif dan tidak serta-merta diterapkan tanpa mempertimbangkan kesiapan pemerintah dan kondisi faktual di lapangan.
“prinsip pendidikan gratis itu sangat mulia dan merupakan amanat konstitusi. namun, implementasinya harus realistis. sekolah negeri saja masih banyak menghadapi persoalan, apalagi jika mencakup sekolah swasta,” ujarnya.
hamidi menyatakan, pada kenyataannya saat ini masih banyak sekolah negeri yang menghadapi berbagai kendala mulai dari kekurangan fasilitas, infrastruktur yang tidak memadai, hingga masih maraknya pungutan liar dengan dalih kebutuhan operasional yang tidak tercakup dalam dana bos.
“seringkali sekolah disebut gratis, tapi praktik di lapangan masih ada iuran ini-itu. itu menunjukkan bahwa sistem penganggaran belum ideal. pemerintah pusat dan daerah perlu mengevaluasi tata kelola keuangan pendidikan terlebih dahulu sebelum memperluas cakupan ke sekolah swasta,” tegasnya.
terkait sekolah swasta, hamidi menegaskan bahwa penerapan pendidikan gratis tidak bisa diberlakukan secara merata.
ia menyarankan agar dilakukan pendataan dan klasifikasi terhadap sekolah swasta, terutama dari sisi karakteristik siswa dan status lembaganya.
“tidak semua sekolah swasta layak masuk program ini. ada sekolah swasta elite yang biaya masuknya puluhan juta rupiah dan dihuni oleh anak-anak dari kalangan berada. sekolah seperti itu tentu tidak bisa disubsidi oleh negara. tapi ada juga sekolah swasta kecil, berbasis yayasan sosial, yang justru menjadi alternatif bagi siswa dari keluarga miskin yang tidak bisa masuk sekolah negeri karena berbagai kendala,” jelas hamidi.
ia juga menyoroti fakta di lapangan bahwa proses masuk sekolah negeri masih menyisakan persoalan, mulai dari sistem zonasi yang belum merata hingga dugaan praktik pungutan tak resmi dalam proses penerimaan siswa baru.
akibatnya, anak-anak dari keluarga tidak mampu kerap tersingkir dan akhirnya memilih sekolah swasta yang sederhana sebagai pilihan terakhir.
“justru di titik inilah negara harus hadir. pemerintah bisa menanggung biaya pendidikan di sekolah swasta non-komersial yang menampung anak-anak kurang mampu. tapi harus ada mekanisme verifikasi yang jelas agar subsidi tepat sasaran,” tambahnya.
lebih lanjut, hamidi menegaskan bahwa keputusan mk tersebut kini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk diterjemahkan ke dalam kebijakan teknis dan regulasi yang implementatif.
menurutnya, tanpa payung hukum yang rinci, keputusan ini hanya akan menjadi beban baru bagi pemerintah daerah dan kepala sekolah.
“putusan mk adalah putusan hukum tertinggi yang wajib dijalankan, tapi pelaksanaannya membutuhkan regulasi turunan, baik berupa peraturan pemerintah maupun kebijakan anggaran yang konkret. jika tidak, sekolah bisa bingung bagaimana menanggung biaya operasional sehari-hari,” pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 2 Juni 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan