Kasus Besar, Hukuman Kecil: Jaksa Tuntut Ringan Bandar Narkoba di Sumsel !

Reporter: Maryati |

Editor: Robiansyah |

Kamis , 29 May 2025 - 14:35

JPU Juahari dari Kejari Palembang membacakan tuntutan terhadap Andrian Saputra pada sidang yang berlangsung secara online di PN Kelas 1 A khusus Palembang, Rabu (28/05/2025).-FOTO : ANTARA-

Berdasarkan dokumen perkara yang dibacakan dalam persidangan, penyidik kepolisian menemukan bahwa terdakwa menggunakan lima rekening bank berbeda untuk menjalankan transaksi hasil kejahatan narkotika.

Jumlah transaksi yang berlangsung melalui rekening-rekening tersebut mencapai ratusan kali, dengan nilai total yang jika dikalkulasi bisa mencapai miliaran rupiah.

Tak hanya itu, jaksa juga mengungkap adanya sejumlah aset mewah atas nama terdakwa, termasuk lima bidang tanah, empat unit mobil mewah, dan beberapa sepeda motor premium.

Selain itu, puluhan perhiasan berharga, serta uang tunai di rekening perusahaan atas nama CV DIA, yang disinyalir merupakan hasil dari aktivitas pencucian uang yang berkaitan dengan bisnis narkotika.

Walaupun pidana kurungan yang dijatuhkan tergolong ringan, JPU menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan akan disita oleh negara.

“Semua harta yang diduga berasal dari tindak pidana narkotika wajib disita dan dijadikan barang bukti serta diserahkan ke negara,” kata JPU dalam persidangan.

Langkah pemiskinan terhadap pelaku kejahatan narkotika sebenarnya merupakan upaya progresif dalam rangka memutus mata rantai kejahatan.

Namun dalam kasus ini, publik mempertanyakan mengapa pemiskinan diterapkan secara tegas, tapi pidana badan yang dijatuhkan justru jauh lebih ringan dari ancaman maksimal.

Sejumlah pengamat hukum menyebut bahwa pengajuan tuntutan 6 tahun penjara untuk terdakwa yang statusnya jelas sebagai bandar narkoba dan pelaku pencucian uang, menjadi preseden yang berbahaya.

“Jika narasi hukum yang ditampilkan adalah ringan bagi bandar, maka efek jera yang seharusnya menjadi tujuan hukum tidak akan tercapai,” ujar salah satu akademisi hukum dari Universitas Sriwijaya.

Sebelumnya, pembacaan tuntutan terhadap terdakwa sempat mengalami penundaan selama beberapa pekan.

Menurut informasi yang dihimpun, keterlambatan ini disebabkan oleh adanya proses menunggu keputusan dari Kejaksaan Agung terkait berat hukuman yang akan diminta oleh JPU di daerah.

kasus besar, hukuman kecil: jaksa tuntut ringan bandar narkoba di sumsel !                            koranpalpos.com - tuntutan yang dinilai ringan oleh jaksa penuntut umum (jpu) terhadap terdakwa andrian saputra bin m. akip, seorang bandar narkoba yang juga terseret dalam kasus pencucian uang hasil kejahatan narkotika, menjadi sorotan publik.
dalam sidang yang digelar secara daring di pengadilan negeri kelas 1a khusus palembang pada rabu (28/5), jpu dari kejati sumsel dan kejari palembang hanya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun.
selain itu, subsider 3 bulan, dan denda sebesar rp10 juta.
baca juga:oku gempar ! ketua ponpes al iskandariy diduga cabuli santriwati
baca juga:polres ogan ilir amankan terduga pelaku premanisme di rest area tol kramasan
padahal, terdakwa sebelumnya dijerat dengan pasal 137 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang mengatur tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika.
pasal tersebut memuat ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda rp5 miliar, menunjukkan adanya disparitas yang cukup jauh antara ancaman pidana maksimal dan tuntutan yang diajukan jaksa.
andrian saputra bukanlah nama baru dalam dunia peredaran narkoba di palembang.
baca juga:skandal mafia tanah tol tempino terbongkar: asisten 1 muba dan pensiunan bpn terancam 5 tahun penjara !
baca juga:gerebek rumah kosong di tanjung raja: polisi amankan pengedar, sita 217 gram sabu dan 101 butir ineks !
ia sebelumnya pernah divonis 11 tahun penjara dalam kasus kepemilikan lebih dari 2 kilogram ekstasi, yang menyita perhatian publik beberapa tahun lalu.
kini, andrian kembali harus berhadapan dengan hukum.
namun kali ini atas tuduhan melakukan transaksi narkotika dan membelanjakan hasil kejahatan tersebut melalui skema pencucian uang yang terstruktur.
baca juga:pelaku begal pelajar smk di tanjung batu ditangkap tim rimau polsek tanjung batu
baca juga:calon pengantin wanita luruskan soal mahar: pernikahan batal dan akan tempuh jalur hukum !
berdasarkan dokumen perkara yang dibacakan dalam persidangan, penyidik kepolisian menemukan bahwa terdakwa menggunakan lima rekening bank berbeda untuk menjalankan transaksi hasil kejahatan narkotika.
jumlah transaksi yang berlangsung melalui rekening-rekening tersebut mencapai ratusan kali, dengan nilai total yang jika dikalkulasi bisa mencapai miliaran rupiah.
tak hanya itu, jaksa juga mengungkap adanya sejumlah aset mewah atas nama terdakwa, termasuk lima bidang tanah, empat unit mobil mewah, dan beberapa sepeda motor premium.
baca juga:heboh mayat pria tertelungkup di sawah sambil pegang alat setrum ikan 
baca juga:pulang nonton voli dua pelajar tewas ditabrak babaranjang
selain itu, puluhan perhiasan berharga, serta uang tunai di rekening perusahaan atas nama cv dia, yang disinyalir merupakan hasil dari aktivitas pencucian uang yang berkaitan dengan bisnis narkotika.
walaupun pidana kurungan yang dijatuhkan tergolong ringan, jpu menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan akan disita oleh negara.
“semua harta yang diduga berasal dari tindak pidana narkotika wajib disita dan dijadikan barang bukti serta diserahkan ke negara,” kata jpu dalam persidangan.
langkah pemiskinan terhadap pelaku kejahatan narkotika sebenarnya merupakan upaya progresif dalam rangka memutus mata rantai kejahatan.
namun dalam kasus ini, publik mempertanyakan mengapa pemiskinan diterapkan secara tegas, tapi pidana badan yang dijatuhkan justru jauh lebih ringan dari ancaman maksimal.
sejumlah pengamat hukum menyebut bahwa pengajuan tuntutan 6 tahun penjara untuk terdakwa yang statusnya jelas sebagai bandar narkoba dan pelaku pencucian uang, menjadi preseden yang berbahaya.
“jika narasi hukum yang ditampilkan adalah ringan bagi bandar, maka efek jera yang seharusnya menjadi tujuan hukum tidak akan tercapai,” ujar salah satu akademisi hukum dari universitas sriwijaya.
sebelumnya, pembacaan tuntutan terhadap terdakwa sempat mengalami penundaan selama beberapa pekan.
menurut informasi yang dihimpun, keterlambatan ini disebabkan oleh adanya proses menunggu keputusan dari kejaksaan agung terkait berat hukuman yang akan diminta oleh jpu di daerah.
namun, hasil akhir yang diturunkan oleh kejagung—yakni tuntutan 6 tahun penjara—justru menimbulkan pertanyaan baru.
hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak kejari palembang, kejati sumsel, maupun kejagung terkait alasan yuridis dan non-yuridis yang melatari tuntutan yang jauh dari maksimal ini.(ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 30 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan