Golkar Khawatir Negara tak Sanggup Terapkan Putusan MK: Sekolah Gratis di Swasta !

Reporter: Popa Delta |

Editor: Dahlia |

Rabu , 28 May 2025 - 21:22

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji di Jakarta, Rabu (28/05)-Foto : ANTARA-

Bila putusan MK ini dilaksanakan secara penuh, maka pemerintah harus mengucurkan dana untuk membantu biaya operasional seluruh lembaga pendidikan swasta tersebut.

Padahal, jumlahnya sangat besar dan tersebar di berbagai pelosok nusantara.

Selain masalah pembiayaan, Sarmuji juga menyoroti aspek keberlanjutan dan kualitas pendidikan.

BACA JUGA:BPK: Wajar Tanpa Pengecualian

Ia menilai bahwa implementasi putusan MK yang menyamaratakan kewajiban pembiayaan antara sekolah negeri dan swasta berisiko merusak sistem yang sudah berjalan baik.

Menurutnya, selama ini sekolah swasta memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan dana dan pengembangan mutu pendidikan karena adanya partisipasi orang tua siswa.

Jika kemudian semuanya harus ditanggung oleh negara, maka dikhawatirkan akan terjadi ketergantungan terhadap pemerintah, sekaligus menurunkan standar mutu pendidikan yang sebelumnya dijaga oleh pihak swasta.

“Jangan sampai karena kewajiban negara membiayai semua, kemudian kualitas sekolah swasta menurun karena tergantung pada satu sumber dana yang terbatas,” tambahnya.

Meski menyampaikan sejumlah catatan kritis, Sarmuji menegaskan bahwa pihaknya tidak dalam posisi menolak putusan MK.

Ia mengakui bahwa putusan tersebut bersifat final dan mengikat, sesuai dengan prinsip dalam sistem hukum Indonesia.

Namun, ia berharap pemerintah pusat bersama pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan pendidikan dapat menyusun langkah implementasi yang realistis, bertahap, dan tidak mematikan partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan.

“Putusan MK itu kita hormati. Tapi kita juga perlu cari formula agar implementasinya tidak memberatkan negara dan tetap mempertahankan semangat partisipasi masyarakat,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa negara, dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah, harus menggratiskan pendidikan dasar yang diselenggarakan di satuan pendidikan SD, SMP, dan madrasah atau sederajat, baik yang dikelola negara maupun swasta.

Putusan ini diambil berdasarkan pengujian terhadap Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

golkar khawatir negara tak sanggup terapkan putusan mk:  sekolah gratis di swasta !                            koranpalpos.com – putusan mahkamah konstitusi (mk) yang mewajibkan negara membiayai pendidikan dasar secara gratis, baik di sekolah negeri maupun swasta, menimbulkan kekhawatiran sejumlah pihak, termasuk partai golkar.
sekretaris jenderal dpp partai golkar, muhammad sarmuji, menyatakan bahwa negara kemungkinan tidak sanggup mengimplementasikan kebijakan tersebut secara penuh karena keterbatasan anggaran.
“seluruh pembiayaan sd dan smp itu dibiayai oleh pemerintah, termasuk swasta-swastanya dan digratiskan, tentu saja itu sesuatu yang tidak mudah,” ujar sarmuji saat ditemui di jakarta, rabu (28/5/2025).
ia menilai bahwa sektor pendidikan di indonesia merupakan bidang yang sangat luas dan kompleks.
jika negara diwajibkan untuk menanggung seluruh biaya operasional sekolah dasar dan menengah pertama, termasuk yang dikelola oleh swasta, maka beban keuangan negara akan membengkak secara signifikan.
baca juga:tekankan pentingnya regenerasi bagi asn
baca juga:waksau marsdya tni andyawan martono dimutasi 
terlebih, menurutnya, anggaran pendidikan saat ini saja masih menyisakan banyak tantangan dalam pemerataannya.
lebih lanjut, sarmuji menyoroti potensi dampak dari putusan mk terhadap peran serta masyarakat dalam dunia pendidikan.
ia khawatir kebijakan ini akan secara tidak langsung mengurangi semangat masyarakat, khususnya organisasi sosial-keagamaan seperti muhammadiyah dan nahdlatul ulama (nu), dalam menyelenggarakan pendidikan.
“kita harus mengakui bahwa peran masyarakat dalam dunia pendidikan sangat besar, bahkan jauh sebelum indonesia merdeka. banyak sekolah swasta yang tumbuh dari kepedulian masyarakat, bukan dari negara,” jelasnya.
baca juga:dorong pemerintah atasi lonjakan phk 
baca juga:islam moderat hadirkan syariat dalam kebhinekaan 
ia menyebut, muhammadiyah dan nu telah lama berkontribusi melalui jaringan sekolah swasta dari tingkat dasar hingga menengah.
bila putusan mk ini dilaksanakan secara penuh, maka pemerintah harus mengucurkan dana untuk membantu biaya operasional seluruh lembaga pendidikan swasta tersebut.
padahal, jumlahnya sangat besar dan tersebar di berbagai pelosok nusantara.
selain masalah pembiayaan, sarmuji juga menyoroti aspek keberlanjutan dan kualitas pendidikan.
baca juga:bpk: wajar tanpa pengecualian 
baca juga:pco pertemukan pejabat dengan penerima manfaat 
ia menilai bahwa implementasi putusan mk yang menyamaratakan kewajiban pembiayaan antara sekolah negeri dan swasta berisiko merusak sistem yang sudah berjalan baik.
menurutnya, selama ini sekolah swasta memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan dana dan pengembangan mutu pendidikan karena adanya partisipasi orang tua siswa.
jika kemudian semuanya harus ditanggung oleh negara, maka dikhawatirkan akan terjadi ketergantungan terhadap pemerintah, sekaligus menurunkan standar mutu pendidikan yang sebelumnya dijaga oleh pihak swasta.
“jangan sampai karena kewajiban negara membiayai semua, kemudian kualitas sekolah swasta menurun karena tergantung pada satu sumber dana yang terbatas,” tambahnya.
meski menyampaikan sejumlah catatan kritis, sarmuji menegaskan bahwa pihaknya tidak dalam posisi menolak putusan mk.
ia mengakui bahwa putusan tersebut bersifat final dan mengikat, sesuai dengan prinsip dalam sistem hukum indonesia.
namun, ia berharap pemerintah pusat bersama pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan pendidikan dapat menyusun langkah implementasi yang realistis, bertahap, dan tidak mematikan partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan.
“putusan mk itu kita hormati. tapi kita juga perlu cari formula agar implementasinya tidak memberatkan negara dan tetap mempertahankan semangat partisipasi masyarakat,” ucapnya.
sebagaimana diketahui, mahkamah konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa negara, dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah, harus menggratiskan pendidikan dasar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sd, smp, dan madrasah atau sederajat, baik yang dikelola negara maupun swasta.
putusan ini diambil berdasarkan pengujian terhadap pasal 55 ayat (4) undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
mk menilai bahwa pasal tersebut selama ini memberikan celah pembebanan biaya kepada peserta didik pada satuan pendidikan dasar, termasuk yang diselenggarakan oleh masyarakat.
mk meminta pemerintah mengutamakan alokasi anggaran pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan dasar secara menyeluruh, dengan memperhatikan kebutuhan faktual dari lembaga swasta.
dalam amar putusannya, mk menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan konstitusi sepanjang dimaknai bahwa pendidikan dasar boleh dibebankan kepada peserta didik.
putusan mk ini memicu perdebatan luas di tengah masyarakat.
sebagian kalangan menyambut baik langkah mk yang dianggap mendorong pemerataan akses pendidikan.
namun, banyak pula yang mempertanyakan kemampuan fiskal pemerintah untuk menanggung seluruh biaya pendidikan dasar, terutama di sekolah swasta yang memiliki model pembiayaan tersendiri.
pemerhati pendidikan dari center for education and policy studies (ceps), darmaningtyas, menilai bahwa putusan mk harus dilihat dalam konteks perlindungan terhadap hak dasar warga negara.
“konstitusi kita sudah menjamin hak atas pendidikan. jadi putusan mk ini menguatkan amanat uud 1945. namun, implementasinya tentu harus mempertimbangkan banyak aspek teknis,” ujarnya.
ia menyarankan agar pemerintah mulai melakukan pendataan komprehensif terhadap seluruh lembaga pendidikan dasar swasta dan negeri, termasuk menghitung kebutuhan riil agar anggaran pendidikan dapat dialokasikan secara tepat sasaran.
selain beban fiskal nasional, tantangan lain dalam pelaksanaan putusan mk adalah kesiapan pemerintah daerah.
selama ini, alokasi anggaran pendidikan di banyak daerah masih belum maksimal. banyak pemerintah daerah yang kesulitan memenuhi porsi 20 persen anggaran pendidikan dalam apbd mereka.
dengan adanya putusan mk ini, pemerintah daerah akan memiliki tanggung jawab tambahan, khususnya untuk mendanai operasional sekolah swasta di wilayahnya.
“ini akan menjadi tantangan besar bagi daerah-daerah dengan pad yang rendah. mereka akan membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat agar tidak kewalahan,” kata sarmuji menambahkan.
putusan mk tentang sekolah gratis di semua jenjang pendidikan dasar, termasuk yang diselenggarakan oleh swasta, merupakan langkah maju dalam menegakkan hak konstitusional warga negara.
namun, seperti disampaikan oleh golkar melalui sekjen sarmuji, implementasi kebijakan ini tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa.
diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.
negara harus tetap menjaga ruang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan sembari menyusun skema pendanaan yang realistis dan bertahap agar kualitas dan akses pendidikan tidak tergerus oleh kebijakan yang belum matang secara teknis dan fiskal.(ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 29 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan