Muhaimin Kritik Hilirisasi Tambang, Gibran Soal RUU Masyarakat Adat

Capres Ganjar Pranowo dan Wapres Muhaimin Iskandar-Foto: Istimewa-

Menurut Gibran, sebagaimana prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan, tidak boleh ada pihak yang ditinggalkan dalam program pembangunan suatu bangsa.

“Sesuai dengan prinsip sustainable development goals, yaitu leave no one behind. Narasi besarnya di sini adalah keberlanjutan dan penyempurnaan,” kata Gibran.

BACA JUGA:Enam Program AMIN untuk Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan

BACA JUGA:Viral ! Diduga Oknum Guru SDN di Prabumulih Paksa Siswa Berinfak

Dalam kesempatan itu, Gibran mengatakan akan melanjutkan beberapa kebijakan, antara lain adalah terkait reforma agraria, Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), redistribusi tanah, hingga kebijakan satu peta (one map policy) untuk mengatasi masalah kepemilikan tanah.

Ia pun menilai anggaran dana desa saat ini telah terbukti menurunkan angka desa tertinggal dan meningkatkan angka desa berkembang dan mandiri.

“Oleh karena itu, anggaran dana desa akan ditingkatkan sesuai dengan kekuatan fiskal di dalam negeri,” katanya.

Di sisi lain, Gibran kembali mengutarakan narasi pentingnya melanjutkan dan memperluas cakupan hilirisasi.

“Tidak hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian, sektor maritim, dan hilirisasi digital. Intinya, kita tidak boleh lagi mengirim bahan mentah,” katanya.

Sementara itu, cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menekankan empat hal dalam pemanfaatan sumber daya alam (SDA) agar memihak kepada rakyat saat memaparkan visi dan misi pada Debat Keempat Cawapres Pemilu 2024 di JCC Senayan, Jakarta, Minggu.

Empat hal tersebut ialah pemanfaatan, pemerataan, partisipasi masyarakat, dan penghormatan kepada hak-hak yang diwariskan.

"Pada 16 Juni 2011, sebagai ketua MK (Mahkamah Konstitusi), saya sudah mengatakan apa-apa yang diperlukan. Saya membuat vonis pada 16 Juni bahwa sumber daya alam (SDA) untuk memihak rakyat itu ukurannya ada empat, pemanfaatan, pemerataan, partisipasi masyarakat, dan kemudian juga penghormatan kepada hak-hak yang diwariskan secara luhur, maka kami akan gunakan tolok ukur," kata Mahfud.

Namun, Mahfud tidak melihat pemerintah saat ini melakukan langkah-langkah untuk menjaga kelestarian lingkungan alam.

Dia menyatakan SDA Indonesia sangat kaya, tetapi belum tercapai kedaulatan pangan.

Bahkan, lahan pertanian bagi para petani pun semakin sedikit dan subsidi pupuk semakin besar.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan