UMSP Sumsel 2025 Bertambah Jadi 9 Sektor : Ini Daftar Lengkap dan Nominalnya yang Terbaru !

Reporter: Echi |

Editor: Zen Kito |

Jumat , 16 May 2025 - 18:50

Aksi May Day di Palembang mendesak pemerintah untuk menaikan upah buruh-Foto : Dokumen Palpos-

umsp sumsel 2025 bertambah jadi 9 sektor : ini daftar lengkap dan nominalnya yang terbaru !                            koranpalpos.com - pemerintah provinsi sumatera selatan (pemprov sumsel) akhirnya merevisi jumlah sektor penerima upah minimum sektoral provinsi (umsp) tahun 2025 dari semula hanya tiga sektor menjadi sembilan sektor.
kebijakan ini disahkan melalui keputusan gubernur sumsel nomor 268/kpts/disnakertrans/2025 sebagai bentuk respons atas tuntutan buruh dan hasil pembahasan dewan pengupahan sumsel.
keputusan tersebut merupakan perubahan dari sk sebelumnya, yaitu keputusan gubernur nomor 922/kpts/disnakertrans/2024, yang hanya menetapkan tiga sektor umsp, sehingga menimbulkan reaksi penolakan dari kalangan buruh.
baca juga:prabowo teken pp no. 6 tahun 2025 : pekerja terkena phk dapat uang tunai 60 persen upah selama 6 bulan !
baca juga:palembang pimpin besaran upah tertinggi umsk sumsel 2025 : sektor apa yang meningkatkan upah tertinggi ?
setelah melalui proses dialog, unjuk rasa, dan lobi antara serikat buruh dan pemerintah, akhirnya jumlah sektor yang mendapatkan upah sektoral ditambah menjadi sembilan.
anggota dewan pengupahan provinsi sumsel, cecep wahyudin, saat dikonfirmasi membenarkan perubahan ini.
ia menyampaikan bahwa pihaknya sudah menerima salinan surat keputusan terbaru yang menetapkan penambahan sektor umsp untuk tahun berjalan.
baca juga:dewan pengupahan sumsel rampungkan besaran umsk 2025 : berikut daftar tiap kabupaten/kota !
baca juga:10 provinsi dengan upah pekerja tertinggi di sumatera tahun 2024 : berminat kerja di sini ?
“iya, kami sudah menerima sk penetapan umsp sumsel terbaru. gubernur sudah merevisi, dari sebelumnya hanya tiga sektor kini menjadi sembilan sektor umsp,” ujar cecep, jumat (16/5).
menurut cecep, penetapan sembilan sektor umsp ini sebenarnya sudah menjadi hasil musyawarah antara perwakilan buruh, akademisi, dan pemerintah dalam sidang dewan pengupahan sumsel akhir tahun 2024 lalu.
satu-satunya pihak yang tidak menyepakati usulan tersebut kala itu hanyalah perwakilan pengusaha.
baca juga:buruh protes pp pengupahan !
baca juga:sopir feeder lrt senyum sumringah : gaji dibayar pemkot palembang ! 
namun, meski hasil musyawarah sudah mengarah pada sembilan sektor, penjabat gubernur saat itu, elen setiadi, hanya menetapkan tiga sektor saja dalam sk sebelumnya.
keputusan tersebut menimbulkan penolakan keras dari kelompok buruh dan memicu aksi unjuk rasa besar-besaran pada peringatan hari buruh internasional (may day) 1 mei 2025.
dalam aksi unjuk rasa yang digelar ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja di halaman kantor gubernur sumsel, tuntutan utama yang disampaikan adalah pemberlakuan sembilan sektor umsp sebagaimana telah direkomendasikan dewan pengupahan.
baca juga:bentuk satgas terpadu : negara hadir sikat premanisme !
baca juga:revitalisasi jembatan p.6 lalan dimulai : gubernur herman deru targetkan selesai 2025 !
saat itu, gubernur sumsel definitif, herman deru, turun langsung menemui massa buruh dan menyatakan komitmennya untuk meninjau ulang sk sebelumnya.
komitmen tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan revisi keputusan gubernur dan disahkan pada tanggal 9 mei 2025.
“revisi ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah terhadap aspirasi pekerja. kami bersyukur akhirnya pemerintah mengoreksi dan menetapkan sembilan sektor sebagaimana mestinya,” ujar cecep.
ia juga menambahkan bahwa berdasarkan isi sk yang terbaru, maka umsp 2025 mulai berlaku sejak ditetapkan, dan pemberlakuan gaji sektoral akan dihitung mulai mei 2025, sehingga para pekerja dari sektor yang termasuk dalam daftar tersebut akan menerima penyesuaian upah pada juni 2025.
berikut rincian sembilan sektor umsp sumsel 2025 beserta besaran upah minimum sektoral yang telah ditetapkan:
1. sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan – rp 3.843.252
2. sektor pertambangan dan penggalian – rp 3.890.864
3. sektor industri pengolahan – rp 3.841.548
4. sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin – rp 3.869.160
5. sektor konstruksi – rp 3.856.275
6. sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor – rp 3.837.867
7. sektor pengangkutan dan pergudangan – rp 3.872.456
8. sektor informasi dan komunikasi – rp 3.832.344
9. sektor aktivitas penyewaan, sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan, dan penunjang usaha lainnya – rp 3.804.733
ketua federasi serikat buruh di sumsel, ridwan arif, menyatakan bahwa perubahan ini merupakan bentuk keberhasilan perjuangan buruh.
menurutnya, sembilan sektor yang tercantum sudah sangat representatif terhadap kondisi lapangan kerja di sumatera selatan, terutama di palembang, musi banyuasin, muara enim, dan banyuasin yang menjadi pusat kegiatan ekonomi utama.
“ini bukan sekadar angka, tapi soal keadilan dan pengakuan terhadap kontribusi pekerja sektor formal di sumsel. kami apresiasi sikap gubernur yang bersedia mendengar,” kata ridwan.
namun, ia juga mengingatkan bahwa perjuangan buruh tidak hanya berhenti pada penetapan sk, tetapi juga pada pengawasan implementasi upah sektoral agar benar-benar dibayar oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan.
sementara itu, ketua asosiasi pengusaha indonesia (apindo) sumsel, budi santoso, menanggapi revisi ini dengan lebih berhati-hati.
ia mengungkapkan bahwa meskipun pemerintah memiliki kewenangan menetapkan upah sektoral, perlu ada evaluasi berkala dan mekanisme penyesuaian yang mempertimbangkan kondisi keuangan dunia usaha pascapandemi dan perlambatan ekonomi global.
“kami tidak menolak peningkatan kesejahteraan buruh, tapi berharap kebijakan ini juga mempertimbangkan daya tahan sektor usaha, khususnya sektor padat karya yang rentan terhadap beban operasional,” ujarnya.
pemerintah melalui dinas tenaga kerja dan transmigrasi sumsel diminta untuk segera melakukan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan yang masuk dalam sektor umsp, serta menyiapkan mekanisme pengawasan dan sanksi bagi yang tidak mematuhi ketentuan tersebut.
plt kepala disnakertrans sumsel, rini kartika, menyatakan bahwa pihaknya segera membentuk tim pengawas lapangan dan membuka layanan pengaduan pekerja.
“kami akan keluarkan surat edaran ke perusahaan, sekaligus mengawal agar pelaksanaan upah sektoral berjalan sesuai ketentuan,” ujarnya.
revisi umsp 2025 ini menjadi catatan penting dalam dinamika hubungan industrial di sumatera selatan.
di tengah pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik, penyesuaian upah sektoral dinilai sebagai langkah strategis untuk menjaga daya beli pekerja, meningkatkan produktivitas, serta mengurangi kesenjangan upah antar sektor.
ke depan, diharapkan sinergi antara pemerintah, buruh, dan pengusaha dapat terus ditingkatkan melalui dialog sosial yang sehat dan terbuka, sehingga kebijakan ketenagakerjaan benar-benar menjawab kebutuhan semua pihak.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 17 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan