DPRD OKI Segera Turun ke Lapangan untuk Cek HGU PT Kelantan 3

Reporter: Diansyah |

Editor: Dahlia |

Sabtu , 03 May 2025 - 21:00

Suasana mediasi antara masyarakat Desa Ulak Jermun dan Desa Belanti, Kecamatan SP Padang dengan pihak PT Kelantan 3 di depan kantor DPRD OKI.-Foto: Ist-

dprd oki segera turun ke lapangan untuk cek hgu pt kelantan 3                            oki,koranpalpos.com - dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) ogan komering ilir (oki) menyatakan akan segera turun langsung ke lapangan untuk mengukur dan meninjau kembali hak guna usaha (hgu) pt kelantan 3.
rencana peninjauan itu sebagai bentuk respon dewan, lantaran pihak pt kelantan 3 tetap enggan menanggapi keluhan masyarakat dari desa ulak jermun dan desa belanti, kecamatan sp padang saat proses mediasi, jum'at, 2 mei 2025. 
dimana saat ini, konflik lahan antara masyarakat sp padang dengan pt kelantan 3 (eks waringin agro jaya) masih terus berlanjut.
baca juga:perjuangkan hak dan kesejahteraan buruh, pks ogan ilir tegaskan hal ini
baca juga:kasat binmas polres oku hadiri penutupan diksar gada pratama angkatan iii tahun 2025 pt. bbk
persoalan yang telah berlangsung selama 15 tahun itu mulai mendapat perhatian serius dari dprd oki yang turun tangan melakukan mediasi.
ketua dprd oki, farid hadi sasongko mengatakan, pihaknya bersama anggota dewan lainnya berkomitmen untuk meninjau ulang seluruh hgu perusahaan yang ada di wilayah oki.
“khususnya hgu pt kelantan 3. kami akan turun langsung untuk mengetahui akar masalah yang sampai kini belum juga menemukan solusi bagi masyarakat,” tegas farid didampingi anggota dprd lainnya yakni, bayu apriansach, budiman, dan fery indratno.
baca juga:dirut pertamina pastikan operasional di lapangan memenuhi standar keselamatan tinggi
baca juga:bupati muba h m toha : jaga lisan, jaga perilaku, bersihkan hati dan fokuskan untuk beribadah 
ketua komisi iii dprd oki, bakri tarmusi mengemukakan, pihaknya juga akan terus mengawal permasalahan tersebut hingga tuntas.
“dengan kehadiran pt kelantan 3, masyarakat sp padang, khususnya desa ulak jermun dan desa belanti, merasa sangat dirugikan. kami akan mengajak pemda untuk bersama-sama mencari solusi yang adil dan tidak merugikan kedua belah pihak,” ujarnya.
sementara, ketua komisi ii dprd oki, muhammad reki, meminta kepada badan pertanahan nasional (bpn) kantor wilayah oki agar menertibkan seluruh hgu perusahaan, terutama yang saat ini tengah berselisih dengan masyarakat.
baca juga:dandim 0402/oki : tni komitmen dukung program ketahanan pangan nasional
baca juga:gubernur herman deru resmikan masjid megah di palembang, ini pesannya untuk umat!
perwakilan masyarakat desa ulak jermun dan desa belanti, suparman menerangkan, konflik itu telah berlangsung selama 15 tahun. 
"sebanyak 2.800 hektar lahan persawahan  sekitar 1.500 milik warga tidak dapat lagi ditanami padi akibat banjir yang dipicu oleh kanal-kanal buatan perusahaan," imbuhnya.
masih kata dia, sebelumnya lahan mereka mampu menghasilkan 5 ton padi setiap panen. 
baca juga:gubernur herman deru: kammi harus siap jawab tantangan menuju indonesia emas 2045!
baca juga:satpol pp empat lawang rumahkan ratusan honorer, tapi mendadak dicabut!
"oleh karena itu, masyarakat berharap melalui dprd oki, ada penyelesaian konkret dan keadilan atas permasalahan yang telah berlangsung terlalu lama ini," tutupnya.***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 21 Juni 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan