Masih Sering Terabaikan, Bansos Dinilai tidak Efektif !

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Kamis , 18 Jan 2024 - 21:32

Salah satu kawasan kumuh di Kota Palembang yang merupakan lingkungan warga menengah ke bawah yang menjadi perhatian pemerintah- Foto: Antara -

masih sering terabaikan, bansos dinilai tidak efektif !                                palembang – upaya pemkot palembang untuk menekan angka kemiskinan mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat.
penghargaan tersebut berupa award insentif fiskal kategori upaya percepatan penghapusan kemiskinan ektrem tahun anggaran 2023.
namun di tengah penghargaan itu, masalah kemiskinan di kota palembang masih menjadi sorotan.
dimana kemiskinan masih terlihat menjadi pemandangan yang salah satunya adalah masih banyak kawasan-kawasan kumuh di kota palembang.
baca juga:supriono ungkap keseriusan pemerintah memajukan sektor ekonomi kreatif dan umkm
kondisi ini ditambah para peminta seperti gelandangan dan pengemis (gepeng) di lampu merah masih sering terlihat bahkan pemkot sendiri sejak tahun ini tiap harinya menyiapkan bantuan sembako sedikitnya 100 paket perkecamatan dengan total 1800 paket untuk warga kurang mampu di kota palembang.
hal ini tentu harus ditanggulangi dan dicarikan solusinya.
nurul, salah seorang warga kota palembang yang berdomisli di sukarami mengatakan, berharap agar pemkot palembang mencari solusi yang konstruktif untuk mengatasi kemiskinan terutama yang ekstrim. 
“kalau setiap waktu warga selalu diberi bantuan apakah efektif. apakah tidak sebaiknya jangan jadikan rakyat pengemis atau jadi peminta-minta dengan terus memberikan bantuan. ada baiknya diberi peluang untuk bisa mendapatkan pekerjaan,” harapnya, kamis, 18 januari 2024.
baca juga:gagal seleksi, merasa pengabdian tidak dihargai 
apalagi lanjutnya, uang blt (bantuan langsung tunai (blt) hingga juga masih dibagikan dan itu uang rakyat sendiri.
dengan terus memberikan bantuan tersebut justru itu merupaka penghinaan terhadap diri sendiri. 
"miris memang, rakyat atau warga kita ini jadi kebiasaan, senang mendapatkan bantuan. padahal tanpa disadari dengan bantuan itu maka secara tidak langsung pemerintah ini menghina kita," ungkapnya.
sedangka syamsul, warga kemuning kota palembang menilai dirinya lebih senang jika pemerintah melakukan perbaikan sistem untuk mensejahterakan rakyat. 
baca juga:paripurna hut oku timur berlangsung khidmat dan meriah
“jangan berlindung dari namanya bantuan, padahal itu adalah trik penguasa yang ingin menutupi kekurangannya," ucapnya.
sebaiknya kata pria yang bekerja di salah satu perusahaan swasta ini, harusnya bagaimana cara pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga bisa mengurangi beban masyarakat. 
“termasuk dengan menekan harga-harga barang dan uang iuran seperti listrik dan iuran air bersih agar tidak naik. langkah ini nampaknya lebih bijak, daripada terus menerus memberikan bantuan. malah kadang tak merata dan tidak tepat sasaran,” ujarnya.
sementara pengamat ekonomi dari unsri, yan sulistyo mengatakan, upaya pemerintah membagikan sembako untuk menekan angka kemiskinan ekstrim tidak akan efektif. 
baca juga:enam program amin untuk kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan
"bansos inikan bukan hanya setahun, dua tahun, tiga tahun, lima tahun, bahkan sudah puluhan tahun di indonesian ini dilaksanakan. sejak zaman mega wati sampai sekarang ini, namun justru angka kemiskinan kita masih berkisar diangka 9 sampai 11 persen," ungkapnya.
yan menambahkan, angka seperti itu terus pada setiap tahunnya, tidak pernah tingkat kemiskinan di indonesia di bawah 5 atau 7 persen. 
pembagian bansos lanjut dia, supaya efektif bisa dilakukan pada kondisi tertentu saja, misalnya dilakukan saat banyaknya gagal panen dan masalah kesulitan ekonomi.
"inilah hal-hal yang membuat tingkat kemiskinan kita ini tidak akan pernah tercapai rendah angkanya, karena bansos tidak memiliki efek bagus untuk pengentasan kemiskinan," ujarnya. 
baca juga:round up hari ke-51, komitmen paslon dalam penguatan antikorupsi
dikatakannya, lagi, pengentasan kemiskinan adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. apabila semua tatanan politik ekonomi di indonesia bersikap adil, maka kesempatan masyarakat untuk mendapatkan harga sembako itu yang terjangkau.
"itu menyangkut harga dan pajak. kedua, hak orang untuk mendapatkan keadilan untuk bisa bekerja. jadi orang-orang menengah ke bawah bisa mendapatkan pekerjaan tanpa harus menggunakan orang dalam," tuturnya. 
masih kata yan, kalau melihat sekarang, orang pekerja karyawan-karyawan termasuk menjadi pns dan honorer, menggunakan tenaga orang dalam semua.
"orang-orang yang bekerja sebagai asn dan honorer itu ialah orang yang berada semua, sehingga orang miskin tidak mempunyai kesempatan untuk mencari kerja. maka pengentasan kemiskinan tidak pernah meningkat," imbuhnya. 
kemudian menurutnya, yang ketiga adalah saat pemerintah mengalokasikan anggaran harus 100 persen atau benar-benar untuk program pengentasan kemiskinan.
"jangan digunakan untuk honorer, untuk acara-acara rapat, atau acara-acara study banding. misalnya, anggaran pengentasan kemiskinan kota palembang senilai rp100 miliar. dimana rp50 miliar untuk kepanitiaan dan rp50 miliar sisanya untuk pengentasan kemiskinan, padahal anggaran rp100 miliar," jelasnya.
sehingga, lanjutnya, anggaran pengentasan kemiskinan banyak ‘dimakan’ oleh orang pemerintah kota itu sendiri. seperti, pembentukan panitia, honorer, membuat acara di hotel dan lain sebagainya, 
"akhirnya, sasaran pengentasan kemiskinan tidak tepat angkanya. tiga hal inilah menurut saya tidak mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, apalagi bansos tidak ada efek sama sekali," tutupnya. 
sedangkan pemerintah kota (pemkot) palembang masih terus berkomitmen menurunkan angka kemiskinan ekstrim dengan  konsisten membagikan bantuan sembako pada masyarakat yang masuk dalam kategori kurang mampu. 
sebelumnya, pj sekda kota palembang, gunawan  menuturkan, setiap jajaran kecamatan hingga kelurahan peduli untuk menekan angka kemiskinan ekstrim.
salah satunya lanjut sekda yakni dengan bantuan sosial ini dilaksanakan terkait dengan program utamanya adalah pengendalian inflasi.
terpisah pj walikota palembang, drs h ratu dewa msi dari data dtks angka kemiskinan di dinas sosial warga miskin ektrims ada sekitar hampir 12 ribu kepala keluarga (kk).
oleh karena ratu berharap kepada warga yang menerima dapat memanfaatkan bantuan tersebut.
"sekaligus juga dapat mengurangi bagi warga yang terdampak miskin," harapnya. 
adapun bantuan paket sembako yang dibagikan tersebut terdiri dari beras 5 kilogram, minyak sayur serta gula pasir. ***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 19 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan