Dukung Penuh Program 3 Juta Rumah : Dibutuhkan Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah !

Reporter: Popa Delta |

Editor: Dahlia |

Selasa , 29 Apr 2025 - 21:10

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk (kiri) bersama Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah (kanan) dalam Rakortek Perumahan Perdesaan yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (29/4/2025).-Foto : ANTARA -

KORANPALPOS.COM - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan dukungan penuh terhadap program ambisius Presiden Prabowo Subianto dalam membangun tiga juta unit rumah per tahun, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Program ini menjadi salah satu prioritas nasional dalam mewujudkan Asta Cita, visi pembangunan jangka menengah pemerintahan saat ini.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, dalam keterangannya usai menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

“Posisi kami, Pak Menteri Dalam Negeri, sangat-sangat mendukung pelaksanaan pembangunan tiga juta rumah per tahun sesuai program Bapak Presiden dalam Asta Cita,” tegas Ribka.

BACA JUGA:Minta Kemendagri Buat Peraturan

Peran Strategis Pemda: Kunci Keberhasilan Program Nasional

Sebagai kementerian yang membina dan mengawasi jalannya pemerintahan daerah, Kemendagri berperan penting dalam mengintegrasikan kebijakan pusat ke tingkat daerah.

Dalam konteks program tiga juta rumah, peran tersebut mencakup mendorong para kepala daerah gubernur, bupati, dan wali kota untuk proaktif dalam mendukung pembangunan rumah rakyat, terutama di wilayah-wilayah terpencil, perdesaan, hingga pesisir.

“Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, dan bupati/wali kota sebagai pelaksana program, harus dikoordinasikan agar target tiga juta rumah bisa tercapai,” jelas Ribka Haluk.

BACA JUGA:Beri Jaminan Kepastian Usaha

Ia menambahkan, pelibatan aktif kepala daerah dalam Rakortek menjadi langkah strategis untuk menyamakan persepsi, menyusun peta kebutuhan perumahan di daerah, serta memetakan tantangan di lapangan.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menegaskan bahwa komitmen pemerintah pusat dalam menyediakan hunian layak untuk masyarakat miskin bukan sekadar janji politik.

dukung penuh program 3 juta rumah : dibutuhkan sinergi pemerintah pusat dan daerah  !                            koranpalpos.com - kementerian dalam negeri (kemendagri) menyatakan dukungan penuh terhadap program ambisius presiden prabowo subianto dalam membangun tiga juta unit rumah per tahun, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (mbr).
program ini menjadi salah satu prioritas nasional dalam mewujudkan asta cita, visi pembangunan jangka menengah pemerintahan saat ini.
hal tersebut disampaikan wakil menteri dalam negeri (wamendagri), ribka haluk, dalam keterangannya usai menghadiri rapat koordinasi teknis (rakortek) perumahan perdesaan yang digelar di gedung sasana bhakti praja, kantor pusat kemendagri, jakarta, selasa (29/4/2025).
“posisi kami, pak menteri dalam negeri, sangat-sangat mendukung pelaksanaan pembangunan tiga juta rumah per tahun sesuai program bapak presiden dalam asta cita,” tegas ribka.
baca juga:dpr minta bsn bangun kepercayaan wisata medis 
baca juga:minta kemendagri buat peraturan 
peran strategis pemda: kunci keberhasilan program nasional
sebagai kementerian yang membina dan mengawasi jalannya pemerintahan daerah, kemendagri berperan penting dalam mengintegrasikan kebijakan pusat ke tingkat daerah.
dalam konteks program tiga juta rumah, peran tersebut mencakup mendorong para kepala daerah gubernur, bupati, dan wali kota untuk proaktif dalam mendukung pembangunan rumah rakyat, terutama di wilayah-wilayah terpencil, perdesaan, hingga pesisir.
“gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, dan bupati/wali kota sebagai pelaksana program, harus dikoordinasikan agar target tiga juta rumah bisa tercapai,” jelas ribka haluk.
baca juga:terima kunjungan delegasi federasi industri korsel
baca juga:beri jaminan kepastian usaha
ia menambahkan, pelibatan aktif kepala daerah dalam rakortek menjadi langkah strategis untuk menyamakan persepsi, menyusun peta kebutuhan perumahan di daerah, serta memetakan tantangan di lapangan.
dalam kesempatan yang sama, wakil menteri perumahan dan kawasan permukiman (pkp), fahri hamzah, menegaskan bahwa komitmen pemerintah pusat dalam menyediakan hunian layak untuk masyarakat miskin bukan sekadar janji politik.
hal ini dibuktikan melalui pembentukan satuan tugas perumahan dan pendirian kementerian pkp sebagai motor penggerak pelaksanaan program.
“tiga juta rumah ini bukan angka sembarangan. ini adalah bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat kecil,” ujar fahri.
fahri juga mengingatkan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada keakuratan data dari pemerintah daerah.
oleh sebab itu, ia meminta seluruh kepala daerah dan dinas terkait agar melakukan pendataan yang rinci dan akurat terkait kebutuhan rumah dan jumlah rumah tidak layak huni di daerah masing-masing.
“kalau datanya tidak akurat, maka programnya juga tidak akan tepat sasaran,” katanya.
lebih dari sekadar membangun rumah fisik, pemerintah juga menaruh perhatian serius pada pembangunan kawasan permukiman yang sehat dan layak huni.
fahri menekankan bahwa rumah yang bagus tidak akan berarti jika berada dalam lingkungan yang kumuh dan tidak mendukung kesejahteraan penghuninya.
“kalau rumahnya bagus tapi lingkungannya buruk, rumahnya bisa ikut memburuk. tapi kalau kawasannya diperbaiki, biasanya rumah-rumah di dalamnya juga akan ikut baik,” kata fahri.
sebagai bentuk penghargaan terhadap kontribusi nyata dari berbagai pihak dalam mendukung program tiga juta rumah, kementerian pkp memberikan piagam penghargaan kepada sejumlah instansi dan perusahaan yang telah aktif membantu, antara lain:
• pemerintah provinsi aceh,
• pt adaro,
• yayasan buddha tzu chi, dan
• pt berau coal.
penghargaan ini menjadi simbol bahwa kolaborasi antara pemerintah dan sektor non-pemerintah merupakan kunci utama percepatan pembangunan nasional.
rakortek perumahan perdesaan 2025 menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antar-kementerian dan antar-level pemerintahan, guna menjawab kebutuhan mendesak akan perumahan layak huni yang merata di seluruh indonesia.
dengan keterlibatan aktif kemendagri dan kementerian pkp, serta dukungan para kepala daerah, program tiga juta rumah diharapkan tak hanya menjadi proyek infrastruktur semata, tetapi ikon kehadiran negara dalam menjamin hak dasar masyarakat akan tempat tinggal yang layak. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 30 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan