Perketat Pengawasan dengan Sanksi Tegas

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Minggu , 23 Mar 2025 - 22:10

Truk bertonase besar mulai 24 Maret dilarang melintas di akses jalur mudik agar tidak menganggu kelancaran lalulintas.-Foto : Disway -

UNTUK memastikan kelancaran arus mudik Lebaran, Dinas Perhubungan Sumatera Selatan (Dishub Sumsel) memberlakukan larangan bagi truk bertonase besar, termasuk truk tronton dan kendaraan berat lainnya, melintas di jalur utama mudik.

Kebijakan ini diambil untuk menghindari potensi kemacetan panjang akibat konvoi truk yang bisa menghambat pergerakan kendaraan pemudik.

Dalam beberapa tahun terakhir, kepadatan lalu lintas di jalur mudik Sumsel kerap terjadi akibat keberadaan truk-truk besar yang melintas di waktu bersamaan dengan arus pemudik.

Situasi ini diperburuk dengan kondisi jalan yang tidak sepenuhnya lebar dan keberadaan pasar tumpah di beberapa titik strategis.

BACA JUGA:Datangkan Ulama Kondang UAS

Untuk menegakkan aturan ini, Dishub Sumsel bersama kepolisian akan melakukan penjagaan di beberapa titik strategis guna memastikan truk bertonase besar tidak memasuki jalur mudik.

Selain larangan melintas di jalur mudik, pihak Dishub Sumsel juga mengingatkan agar angkutan logistik menyesuaikan waktu operasional mereka di luar periode puncak arus mudik dan balik.

Alternatif jalur juga telah disiapkan bagi kendaraan berat agar tidak mengganggu kelancaran perjalanan para pemudik.

Kepala Dishub Sumsel, Arinarsa JS menyampaikan, larangan melintas di jalur mudik tersebut, dikeluarkan lewat surat edaran (SE).

Adapun pembatasan operasional kendaraan besar di Sumatera Selatan akan dimulai pada 24 Maret hingga 8 April 2025.

"Truk dengan muatan berlebih dilarang melintas selama 16 hari sebab lalu lintas dipastikan padat selama arus mudik dan balik Lebaran," sampainya.

perketat pengawasan dengan sanksi tegas                            untuk  memastikan kelancaran arus mudik lebaran, dinas perhubungan sumatera selatan (dishub sumsel) memberlakukan larangan bagi truk bertonase besar, termasuk truk tronton dan kendaraan berat lainnya, melintas di jalur utama mudik.
kebijakan ini diambil untuk menghindari potensi kemacetan panjang akibat konvoi truk yang bisa menghambat pergerakan kendaraan pemudik.
dalam beberapa tahun terakhir, kepadatan lalu lintas di jalur mudik sumsel kerap terjadi akibat keberadaan truk-truk besar yang melintas di waktu bersamaan dengan arus pemudik.
situasi ini diperburuk dengan kondisi jalan yang tidak sepenuhnya lebar dan keberadaan pasar tumpah di beberapa titik strategis.
baca juga:safari ramadhan, perkuat silaturahmi dan sinergi!
baca juga:datangkan ulama kondang uas
untuk menegakkan aturan ini, dishub sumsel bersama kepolisian akan melakukan penjagaan di beberapa titik strategis guna memastikan truk bertonase besar tidak memasuki jalur mudik. 
selain larangan melintas di jalur mudik, pihak dishub sumsel juga mengingatkan agar angkutan logistik menyesuaikan waktu operasional mereka di luar periode puncak arus mudik dan balik.
alternatif jalur juga telah disiapkan bagi kendaraan berat agar tidak mengganggu kelancaran perjalanan para pemudik.
kepala dishub sumsel, arinarsa js menyampaikan, larangan melintas di jalur mudik tersebut, dikeluarkan lewat surat edaran (se).
baca juga:34 bus diberangkatkan untuk mudik bareng lintas 4 kementerian 
baca juga:kemenhub fasilitasi mudik gratis 31 disabilitas lewat jalur udara
adapun pembatasan operasional kendaraan besar di sumatera selatan akan dimulai pada 24 maret hingga 8 april 2025.
"truk dengan muatan berlebih dilarang melintas selama 16 hari sebab lalu lintas dipastikan padat selama arus mudik dan balik lebaran," sampainya.
ari menyebut pengaturan pembatasan operasional angkutan barang berlaku di ruas jalan tol dan non tol di provinsi sumsel.
ia merincikan, pembatasan operasional angkutan barang berlaku untuk  mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih.
kemudian mobil barang dengan kereta tempelan, mobil barang dengan kereta gandengan.
"termasuk juga mobil barang yang digunakan untuk pengangkutan hasil galian (tanah, pasir, batu), hasil tambang, dan bahan bangunan," paparnya.
untuk memastikan larangan ini berjalan di lapangan, personel dishub termasuk pihak kepolisian akan ikut memantau, menerapkan, dan menegakkan aturan tersebut.
"surat edaran terkait pembatasan operasional angkutan barang sudah diteken gubernur pada 17 maret lalu. akan kita sampaikan juga kepada dishub kabupaten/kota di sumsel serta pengusaha angkutan barang dan pihak terkait lainnya," katanya.
berlakunya aturan ini, kata arinarsa, tidak lain untuk menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan selama masa arus mudik dan arus balik.
"yang masih boleh melintas itu hanya angkutan barang tertentu, seperti truk pengangkut bbm, ambulans, dan truk bahan pokok," pungkasnya. 
kebijakan melalui surat edaran tersebut, ditanggapi sejumlah warga pengguna jalan. arman, seorang pemudik yang setiap tahun pulang ke kampung halamannya di lahat, menyambut baik kebijakan tersebut.
"saya sering mengalami kemacetan parah di jalur mudik karena truk-truk besar yang berjalan pelan dan kadang berhenti di tanjakan. kalau aturan ini benar-benar ditegakkan, pasti perjalanan mudik jadi lebih nyaman dan cepat," ujarnya, minggu (23/3). 
hal senada disampaikan  fitri. pemudik asal prabumulih yang kerap merasa was-was saat harus berbagi jalan dengan truk bertonase besar.
"kadang truk ini tidak hanya memperlambat laju kendaraan, tapi juga membahayakan, apalagi kalau sopirnya mengantuk atau muatannya berlebihan. dengan adanya larangan ini, kami sebagai pemudik merasa lebih aman," katanya.
meskipun mendukung kebijakan ini, warga juga berharap ada pengawasan yang ketat di lapangan agar aturan tersebut benar-benar dijalankan.
"jangan sampai hanya berlaku di atas kertas. kalau memang truk dilarang melintas, harus ada petugas yang berjaga dan menindak tegas jika ada yang melanggar," ujar dedi, pemudik asal musi rawas.
beberapa pemudik juga menekankan pentingnya jalur alternatif bagi truk yang tetap harus beroperasi agar distribusi barang tidak terganggu. 
sementara itu,  pemerhati hukum hendra sh memberikan tanggapan terhadap surat edaran yang dikeluarkan oleh dinas perhubungan sumatera selatan (dishub sumsel) terkait larangan truk bertonase besar melintas di jalur mudik.
ia menilai kebijakan tersebut memiliki tujuan baik untuk menjaga kelancaran lalu lintas, tetapi juga mengingatkan agar aturan ini memiliki dasar hukum yang jelas serta tidak merugikan pihak tertentu.
"kebijakan ini tentu positif dalam konteks kelancaran arus mudik, mengingat truk-truk besar yang melintas di jalur utama bisa menyebabkan kemacetan. namun, perlu diperhatikan juga bahwa pelarangan tersebut harus didasarkan pada regulasi yang kuat dan tidak bersifat sepihak," ujar hendra.
menurutnya, surat edaran yang dikeluarkan oleh dishub sumsel harus selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
"jika surat edaran ini tidak memiliki dasar hukum yang jelas atau bertentangan dengan regulasi nasional, maka bisa menimbulkan permasalahan di kemudian hari, terutama bagi para pengusaha logistik yang terdampak," tambahnya.
hendra juga menyoroti pentingnya sosialisasi yang baik kepada pihak-pihak terkait, termasuk perusahaan angkutan barang dan sopir truk.
menurutnya, aturan ini tidak boleh serta-merta diberlakukan tanpa ada solusi alternatif bagi kendaraan berat yang tetap harus beroperasi.
"apakah sudah ada jalur alternatif yang disiapkan untuk truk bertonase besar? bagaimana dengan kepastian hukum bagi mereka yang terpaksa harus melintas? ini harus dipikirkan matang agar tidak terjadi gesekan di lapangan," tegasnya.
ia pun meminta agar pemerintah daerah tidak hanya fokus pada aspek pembatasan, tetapi juga mempertimbangkan dampak ekonominya.
"sektor logistik adalah bagian penting dari perekonomian. jika truk dilarang melintas tanpa ada solusi, maka distribusi barang bisa terganggu dan berimbas pada harga barang di pasaran," katanya.
sebagai solusi, hendra menyarankan agar dishub sumsel berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian dan asosiasi pengusaha truk, untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil dan tetap menjaga kelancaran lalu lintas selama arus mudik.
"larangan ini bisa tetap diterapkan, tetapi harus ada mekanisme yang jelas, misalnya pengaturan waktu operasional truk atau penyediaan jalur khusus agar kebijakan ini tidak menimbulkan masalah hukum maupun ekonomi," pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 24 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan